Pekanbaru, elaeis.co - Satu lagi program Kementerian Pertanian yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang masih sangat minim capaiannya, yakni Sarana dan Prasarana (Sarpras).

"Sarpras sepanjang sejarah serapannya tidak lebih dari Rp 60 miliar, dari awal berdirinya BPDPKS tahun 2015," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat ME Manurung C.IMA, Selasa (2/1).

Padahal, kata Gulat, Sarpras ini lah yang harus diperioritaskan untuk menggenjot produktivitas perkebunan sawit petani.

Gulat menyebutkan bahwa ada tiga hal yang dominan pada program sarpras ini. Pertama penyediaan pupuk untuk petani sawit yang sudah tidak dapat subsidi lagi dari pemerintah.

Kemudian perbaikan jalan dan infrastruktur kebun, serta pembangunan pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) dari petani sawit atau PKS mini.

"Dari ketiga ini, paling yang sudah terealisasi itu hanya perbaikan jalan. Itu yang saya bilang tadi capaian tidak sampai Rp 60 miliar," ujarnya.

"Tentu yang paling memprihatinkan itu bantuan pupuk dan PKS mini yang capaiannya masih nol persen. Tentu ini yang harus diperbaiki," sambung Gulat.

Ayah dua anak ini juga mengungkap, kendala yang dihadapi petani ini masih terkait dengan persyaratan yang berbelit.

"Kendala utamanya itu kembali kepada persyaratannya yang berbelit-belit, sama seperti PSR. Sehingga petani sawit tidak bisa menggapai apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu produktivitas tinggi melalui bibit unggul, pemupukan dan replanting," kata dia.

Oleh sebab itu, Gulat mengingatkan agar hal ini menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di tahun 2024.