Tajuk 

Tahun Baru, Kabar Tanahmu Piye Brur?

  • Reporter Aziz
  • 31 Desember 2021
Tahun Baru, Kabar Tanahmu Piye Brur?
Perkampungan Leidong, Labuhan Batu Sumut yang diklaim dalam kawasan hutan. foto: ist

Dalam hitungan jam, perjalanan tahun 2021 dipastikan rampung. Tapi tidak begitu dengan derita petani sawit.

Mereka justru masih ketar-ketir oleh mafia tanah berkedok pemerintah yang sampai sekarang mencaplok tanah mereka. 

Tanah yang bisa jadi hasil membeli dari masyarakat tempatan atau tanah warisan dari ayah-emaknya yang kemudian dijadikan kebun sawit. 

Ada dua model pencaplokan tanah yang sejak lama dilakukan oleh mafia tadi. Pertama; pencaplokan berkedok kawasan hutan. 

Baca juga: Guru Besar IPB: Bukan Tanaman. Tapi Hak Atas Tanah. Itu!

Modusnya, 'mafia' ini sengaja mengeker sehamparan lahan dari langit, lalu dibikinkan petanya tanpa mendatangi lahan itu untuk mencari tahu apakah ada hak orang atau permukiman orang di sana. 

Prinsip 'mafia' ini simpel saja, begitu sudah dibikin petanya, dikasi warnanya --- hijau, kuning, merah muda --- maka hamparan itu sah menjadi kawasan hutan. 

Kalau hamparan tadi diklaim jadi hutan lindung atau konservasi, maka orang-orang yang sudah sejak jaman batu tinggal di dalam hamparan itu, tak boleh mengganggu tegakan pohon yang ada.  

Model kedua adalah dengan 'menyewakan' sehamparan lahan berkedok kawasan hutan tadi kepada korporasi tanpa berusaha mencari tahu dulu, apakah di dalam hamparan itu ada hak masyarakat atau tidak. 

Alhasil, konflik berkepanjangan antara masyarakat dan korporasi atasnama izin yang diberikan mafia tadi terus terjadi, bahkan sampai merenggut nyawa.  

Biar muncul kesan bahwa telah terjadi persoalan dan persoalan itu harus segera diselesaikan, dibuatlah sederet aturan penyelesaian, termasuk yang terbaru; Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). 

Padahal sesungguhnya, Negara sudah sejak lama membikin aturan main soal tanah ini dengan apik, bahkan beberapa tahun sejak Indonesia merdeka. 

Adalah UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 

Undang-undang terakhir ini pun alhamarhum setelah UU 41 tahun 1999 tentan Kehutanan lahir. 

Meski begitu, inti yang diusung adalah bahwa kawasan hutan yang akan ditetapkan oleh pemerintah harus menghormati hak-hak pihak lain. 

Itulah makanya proses lahirnya kawasan hutan itu dibikin bertahap. Mulai dari penunjukan, pemetaan, penataan batas dan penetapan. 

Baca juga: KLHK Dituding Sabotase Program Presiden

Di proses penataan batas inilah para pihak bersepakat atas batas-batas yang ada. Aturan semacam ini juga berlaku pada izin-izin yang diberikan untuk korporasi. 

Kalau aturan main ini dipatuhi, sudah sangat pasti, tidak akan pernah ada persoalan atas tanah di republik tercinta ini. Sebab itu tadi, para pihak saling menghormati hak masing-masing. 

Tapi apa lacur, belakangan Bappenas menyodorkan data bahwa dari 120 juta hektar kawasan hutan yang ada di Indonesia, 34 juta hektar sudah tak berhutan lagi. 

Dari luasan itu, 14 juta hektar dinyatakan tanah terlantar, sisanya, 11 juta hektar sudah dikuasai masyarakat kurang dari 20 tahun dan 9 juta hektar dikuasai lebih dari 20 tahun. 

Di dalam kawasan hutan tak berhutan inilah diklaim ada 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit. Luasan ini bisa jadi lebih. Sebab tak sedikit juga rakyat berkebun sawit di lahan yang diklaim konsesi korporasi. 

Uniknya, kebun kelapa sawit yang 3,4 juta hektar ini melesat menjadi tranding topik bahwa seolah-olah kawasan hutan itu adalah apa yang di tanam di atas tanahnya. Maka dibilanglah sawit tak boleh di dalam kawasan hutan. 

Dan kalau mau sawit itu terus tumbuh, maka siapa saja pemilik kebun sawit itu, wajib membayar denda. Urusan denda ini diatur di dalam PP 23 tahun 2021, turunan dari UUCK tadi. 

Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah, bahwa tanah milik pekebun sawit itu, sudah diklaim kawasan hutan yang legitimasi kawasan hutannya sangat patut dipertanyakan. Misalnya apakah betul kawasan hutan itu sudah ditata batas --- jelas batas luar dan batas dalam --- dan dikukuhkan dengan benar?

Hanya saja yang terjadi adalah bahwa para pihak tidak mempersoalkan legitimasi tadi. Yang dilakukan justru semakin memperkuat kesalahan sawit. 

Ini kelihatan dari upaya-upaya masif untuk menjadikan sawit menjadi tanaman kehutanan. Ada pula yang menyodorkan bahwa jangka benah adalah seolah-olah solusi yang tepat pula. 

Padalah petani sawit dan rakyat yang tanahnya diklaim kawasan hutan, tak mengerti dengan istilah-istilah itu.

Yang mereka tahu adalah bahwa sejak lama mereka tidak pernah merepotkan pemerintah. Mereka berusaha sendiri, bahkan meski tanpa seorang penyuluh perkebunan, sebab yang ada hanya penyuluh pertanian. 

Oleh usaha mereka itu, mereka kemudian menjadi bagian dari pelaku usaha sawit yang telah memberikan devisa beratus triliun rupiah kepada negara, puluhan triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Oleh jasa yang luar biasa itu, boro-boro persoalan tanah mereka usai, setelah tak bisa ikut program peremajaan kebun yang duitnya bersumber dari mereka sendiri, belakangan mereka juga dicekik oleh harga pupuk dan pestisida yang selangit. Nasib...nasib...



 

Editor: Abdul Aziz