Jakarta, elaeis.co - Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) menjadi salah satu yang dinantikan para pekebun kelapa sawit. Program ini memang belum banyak dirasakan oleh para petani, namun diharapkan tahun ini bisa lebih dimaksimalkan realisasinya. 

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari mengatakan, berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2020, serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 273 Tahun 2020, program Sarpas ada delapan jenis.

Kedelapan jenis itu meliputi benih, pupuk dan pestisida (Ekstensifikasi), pupuk dan pestisida (Intensifikasi), alat pascapanen dan unit pengolahan hasil, peningkatan jalan dan tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar dan verifikasi teknis (ISPO).

Sunari menyebut bahwa di tahun 2022 ini, BPDPKS mengalokasi dana sebesar Rp 700 miliar untuk program Sarpras tersebut. Dan ini diharapkan bisa diserap maksimal oleh para pekebun sawit di seluruh Indonesia. 

"Saya rasa dengan alokasi anggaran Rp 700 miliar sangat membuka peluang untuk pekebun yang terhimpun dalam kelembagaan pekebun. Tidak hanya di Jambi, Kalimatan Barat, Kalimatan Selatan. Tapi juga di kabupaten provinsi lainnya," kata Sunari dalam webinar yang digelar virtual belum lama ini. 

Dilanjutkan Sunari, dia berharap agar dana yang dikucurkan dari BPDPKS itu bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk mendorong perbaikan sarana dan prasarana pekebun kelapa sawit. 

"Memang Sarpras kelapa sawit salah satu entry point meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat," tambahnya. 

Dikatakannya Sunari, sejak berjalan mulai 2021 lalu, program Sarpras ini telah dinikmati oleh 10 lembaga pekebun dengan total dana yang tersalurkan sebanyak Rp 30,7 miliar. Dan saat ini rata-rata masih diperuntukkan bagi peningkatan jalan produksi.