Padang, elaeis.co - Sampai saat ini permasalahan harga kelapa sawit hasil kebun petani swadaya di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) masih menjadi momok bagi petani kelapa sawit. Sebab hampir dua bulan terakhir harga TBS petani swadaya dibeli dengan harga rendah. Malah sampai di bawah Rp1.000/kg.

Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menilai bahwa tidak ada niat baik dari perusaan kelapa sawit di Pesisir Selatan untuk para petani. Khususnya petani swadaya. Sebab PKS membeli TBS dengan harga yang lebih rendah ketimbang harga penetapan Disbun Sumbar.

"Saya lihat tidak ada niat baik (perusahaan). Harga sawit di wilayah ini selalu rendah," kata Novermal kepada elaeis.co, umat (28/10).

Selain rendah, 5 PKS yang beroperasi di wilayah Pesisir Selatan juga kerap melakukan pemotongan hingga 12%. Misalnya dari 10 ton TBS yang di jual, hanya 9 ton yang dibayar perusahaan. 

"Alasannya lantaran panjang tandan, banyak air, ada sampah dan sebagainya. Namun potongan ini justru tidak ada hitung-hitungannya," ujarnya.

Tidak cukup sampai disitu, kini 2 dari 5 PKS juga tidak lagi membeli TBS petani. Mereka hanya mengolah hasil kebunnya sendiri. Belakangan alasannya diketahui lantaran alat operasional pengolahan mengalami kerusakan.

"Dengan begitu akibatnya, petani harus jual ke wilayah Sijunjung dan Pasaman. Dimana jaraknya mencapai 40 km," bebernya.

Yang membuat aneh lagi kata Novermal, TBS petani swadaya justru dibeli dengan harga yang lebih tinggi di Sijunjung dan Pasaman. "Artinya kualitas TBS Pesisir Selatan justru diakui oleh kabupaten tetangga. Baik itu mutu dan kualitasnya. Sementara di wilayah sendiri justru dibeli dengan harga rendah," paparnya.

Untuk itu dirinya mendukung jika pemerintah memberlakukan Pergub untuk menetapkan harga TBS. Sehingga ada patokan dan acuan. Bahkan jika perlu petani juga harus siap menyukseskan usulan tersebut.

Sebab, ada 41.000 hektare kebun kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana hanya 7.000 hektare milik petani mitra. Tentu menurut Novermal, ada 40.000 hektare lebih yang harus diselamatkan.

"Kalau begini terus, kesepakatan antara perusahaan dan petani tidak berjalan lancar. Apalagi perusahaan cenderung menolak jika petani mengajukan mitra," terangnya.

Selian itu, PKS juga tidak dapat menghitung mutu TBS petani Pesisir Selatan. Padahal seharusnya disepakati dengan perhitungan yang matang.

"Kalau hanya menunggu Permentan, maka kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu pemerintah harusnya hadir mendukung PKS membeli TBS dengan harga yang wajar. Terlebih jika ada penetapan dari perhitungan rendemen dan mutu. Sehingga petani swadaya mendapatkan harga TBS yang proposional," bebernya.