Bengkulu, elaeis.co - Kalangan petani sawit di Provinsi Bengkulu skeptis menanggapi pendataan luas kebun yang diminta oleh pemerintah pusat. Petani khawatir pendataan luas kebun akan berujung pada penarikan pajak yang lebih tinggi, sementara nasib mereka tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Petani sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah, Iskandar Maun, secara tegas akan menolak untuk memberikan data pasti terkait luas kebun sawit yang dimilikinya. Sebab memberikan data luasan kebun sawit sama saja hanya dijadikan ladang pajak oleh pemerintah.

"Kami tidak ingin dipungut pajak lebih tinggi tanpa adanya perhatian yang nyata terhadap kondisi kami. Kami telah berjuang keras untuk mengelola kebun sawit kami, dan seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan kami juga," kata Iskandar, Sabtu (1/7).

Para petani sawit memandang bahwa pendataan luas kebun mereka adalah langkah awal untuk memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak memperhatikan keberadaan dan perjuangan mereka sebagai sektor pertanian yang penting bagi perekonomian daerah maupun nasional.

"Kami sudah menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebun sawit ini, seperti fluktuasi harga dan masalah mahalnya harga pupuk. Tapi pemerintah tidak pernah memberikan dukungan yang memadai. Sekarang mereka ingin membebankan kami dengan pajak yang lebih besar lagi," tandasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi menyatakan bahwa pendataan luas kebun merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan data. Sehingga tidak ada niat pemerintah pusat untuk memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi secara sepihak.

"Pendataan luas kebun sawit adalah bagian dari tugas rutin pemerintah untuk mengumpulkan data yang akurat. Sehingga memastikan keberlanjutan sektor sawit," tuturnya.

Namun, petani sawit tetap skeptis terhadap janji pemerintah. Mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka sebagai bagian penting dari sektor pertanian.

"Kami hanya menginginkan keadilan. Kami meminta pemerintah mendengarkan aspirasi dan kesulitan kami, dan memberikan kebijakan yang melindungi kepentingan petani sawit secara adil," ujar Agustam, petani sawit di Bengkulu Utara.