https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Tak Tahan Diperiksa Polisi, Petani Batal Ikut PSR

Tak Tahan Diperiksa Polisi, Petani Batal Ikut PSR

Pimpinan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR-RI, Dedi Mulyadi (kanan) mendengarkan paparan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, soal pelaksana


Jakarta, Elaeis.co - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR-RI dengan pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit rakyat mengungkap sejumlah hal menarik. Salah satunya petani swadaya yang batal ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR) karena tak tahan berhadapan dengan penegak hukum.


"Hanya karena kesalahan administrasi terkait PSR yang mungkin saja belum dimengerti oleh petani, maka petani sawit swadaya diperiksa berjam-jam, lebih enam jam, di kantor kepolisian dan kejaksaan," kata Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung, dalam rapat dengar yang digelar secara daring, Senin (5/7).


Akibatnya bisa ditebak. Sejumlah petani yang diperiksa tersebut merasa tertekan secara psikologis. "Bahkan sampai jadi sakit dan harus istirahat selama dua minggu," ungkap Gulat.


Sejumlah petani yang diperiksa aparat hukum itu akhirnya memutuskan mundur dari program PSR. Gulat berharap pangkal persoalan, yakni administrasi yang tak dipahami para petani sawit, menjadi perhatian Komisi IV DPR-RI.


"Janganlah gara-gara urusan administrasi yang tak dipahami petani, akhirnya harus diperiksa oleh aparat hukum dari pagi hingga sore. Ini kendala juga dalam program PSR," katanya.


Dia juga meminta Komisi IV DPR-RI mendesak pemerintah agar mengikutsertakan seluruh asosiasi petani sawit, termasuk APKASINDO, dalam program percepatan PSR.


"Kami bukannya mau minta uang dalam program percepatan PSR ini Bapak Komisi IV DPR-RI yang terhormat. Kami ingin agar persoalan di lapangan dalam pelaksanaan PSR bisa diselesaikan secepatnya sehingga ada kepastian hukum bagi petani dalam melaksanakan PSR," sebutnya.


Gulat menilai program PSR yang digerakkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2017 lalu mampu membuat produktivitas kebun petani swadaya meningkat. 


"Sebelum ikut PSR, produktivitas kebun petani swadaya hanya sekitar 400-600 kilogram TBS per hektar. Kini, dengan memperhatikan good agriculture practice dan bibit yang tersertifikasi, produktivitas petani sawit meningkat antara 2 sampai 4 ton TBS per hektar," tukasnya.

Komentar Via Facebook :