Jakarta, elaeis.co - Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi beserta jajaran berkoordinasi dengan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, terkait pengawasan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (20/10).

“Perlunya koordinasi antar instansi pemerintah, dinas, pemerintah daerah, badan/lembaga terkait, hingga sampai ke kelompok tani guna menyelaraskan kepentingan dan terciptanya pertanian yang transparan,” ujar Yeka.

Yeka menambahkan,  agenda Ombudsman ini fokus untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pengembangan pembangunan pertanian demi meningkatkan pelayanan publik kepada petani maupun pekebun. 

"Kita akan bahas bersama supaya kita bisa temukan solusi tepat guna untuk kebijakan perkebunan, hortikultura, pakan, unggas, alsintan," ujarnya, dilansir elaeis.co dari website resmi Ditjenbun, Jumat (20/10).

Menurut Ombudsman, ada beberapa yang menjadi catatan penting terkait kelapa sawit yaitu dalam pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel. 

'Selain itu tantangan capaian kinerja PSR dan program biodiesel juga menjadi isu yang harus segera direalisasikan sesuai target," tambahnya.

Plt. Mentan, Arief Prasetyo Adi, mengapresiasi langkah koordinasi  dengan Ombudsman. “Terimakasih untuk Ombudsman sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama berkoordinasi khususnya terkait pertanian. Intinya mari kita bersinergi, supaya bisa lebih optimal dalam melayani petani maupun pekebun dan publik kita. Transparansi itu penting, dan kita ini pelayan publik,” ujar Plt. Mentan.

Pada moment ini, Plt Mentan meminta jajarannya memaksimalkan program-program perubahan pertanian. Arief berpesan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.

“Sawitnya sudah bagus, kemudian kalau bisa kita buat pabrik minyak merah untuk pekebun sawit kita, dan itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan juga untuk pekebunnya. Sementara untuk komoditas lain, seperti tebu kita jadikan energi terbarukan, dalam etanol bentuknya. Selain itu, juga harus bisa cadangkan gula untuk diekspor. Kemudian kita kan belum pernah replanting teh dan kopi, alokasi kan kesitu juga,” ujar Arief.

Menjawab tantangan tersebut, Dirjenbun Andi Nur Alam Syah menyatakan siap melakukan program-program lanjutan dan telah menyiapkan strategi untuk tata kelola kelapa sawit nasional dengan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN, Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Satgas Sawit dan Gugus Tugas Monitoring TBS, dan pengembangan Tebu serta strategi pencapaian swasembada gula konsumsi.

Ditjenbun telah berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga serta pihak terkait untuk menemukan solusi dan strategi cepat dan tepat demi mencapai target program yang telah Ditjen Perkebunan bentuk.

“Sawit berkelanjutan itu bisa menjadi program untuk kembali menggerakkan biodiesel kita. Sesuai arahan bapak, kita akan mengembangkan sawit dan tebu, karena kedepannya biodiesel akan menjadi salah satu energi terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang akan habis. Untuk replanting teh dan kopi, kita akan garap dulu datanya, kemudian koordinasikan dengan pihak terkait,” jelas Andi Nur.