Subulussalam, elaeis.co - Awalnya para petani sawit swadaya yang tergabung dalam DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kota Subulussalam hendak melakukan unjukrasa ke PT Global Sawit Semesta (GSS), salah satu anak usaha Asian Agri Group.

"Namun unjukrasa yang kami rencanakan pada Kamis (28/4/2022) tidak bisa dilaksanakan karena, selain persoalan administratif dengan pihak kepolisian, juga karena saat itu sedang masa bulan puasa," kata Ir Netap Ginting kepada elaeis.co, kemarin.

Ia adalah Ketua APKASINDO Kota Subulussalam. Niat unjukrasa dilakukan karena PT GSS dinilai sesukahati menerapkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit.

Sebagai gantinya, kata Netap, saat itu pihak APKASINDO dan PT GSS sepakat menggelar dialog. "Kamis pagi itu pukul 07.00 WIB kami dialog," ucapnya.

Dalam dialog saat itu Netap didampingi sejumlah pengurus dan petani sawit seperti Hepi Bancin (Seketaris), Antoni Tinendung (Bendahara), dan Anes Kebeaken (Ketua DPU APKASINDO Kecamatan Penanggalan).

Sementara dari pihak PT GSS yang hadir yakni Rahmattulah (HRD Asia Agri), Ngatiman (Manager PT GSS), Husni lubis (Humas), dan Tambah Marbun (Wakil Humas).

Dalam dialog itu, ungkap Netap, APKASINDO Subulussalam menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta gantirugi ke pihak PT GSS karena telah membeli TBS pihak petani di bawah ketetapan pemerintah.

Kata Netap, harga TBS yang ditentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh saat itu adalah Rp 3.518/kg sementara pihak PT GSS malah menurunkannya menjadi Rp 2.280/kg.

Selain itu, mereka juga menuntut pihak pabrik untuk memberlakukan satu harga pembelian TBS ke setiap penyuplai, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jarak tempuh.

"Kami juga meminta pihak perusahaan bersikap transparan soal harga TBS. Kami minta harga pembelian TBS di PT GSS diumumkan di papan pengumuman," kata Netap.

Lalu apa tanggapan pihak PT GSS?

Netap mengatakan, saat itu para utusan perusahaan mengungkapkan mereka menurunkan harga pembelian TBS karena masih merasa simpang siur dengan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor yang disampaikan Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Netap, di saat yang sama PT GSS mengungkapkan kapasitas tangki timbun CPO mereka terbatas.

Jika kebijakan Presiden Jokowi, maka kemungkinan besar pihak PT GSS bakal tidak menerima TBS pihak ke tiga atau yang diproduksi para petani sawit.

"Kata mereka saat itu, kalau mau bangun tangki timbun CPO pun enggak gampang, butuh waktu," tegas Netap.