Tenggarong, elaeis.co - Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi perkebunan sawit milik masyarakat.

Melalui Program Penerbitan STDB, lahan perkebunan masyarakat akan didata untuk mendapatkan kepastian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). STDB juga turut memuat keterangan tentang kepemilikan lahan, luasnya, bahkan hingga asal-usul benih sawit yang digunakan.

Sekretaris Disbun Kukar, Taufik Rahmani menjelaskan, penerbitan STDB akan menjadi identitas yang membuktikan bahwa kebun petani tersebut telah terdaftar di pemerintah.

"Salah satu manfaat dari STDB adalah memudahkan petani dalam menjual hasil kebun mereka. Selain itu, dengan STDB ini, petani sawit dapat menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah mereka," jelas Taufik, kemarin.

Dia menekankan pentingnya STDB sebagai bukti bahwa produksi kebun petani berasal dari bibit sawit yang unggul. Target penerbitan STDB akan terus berjalan, dengan menargetkan minimal 200 petani tahun ini. "Sejauh ini semua berjalan progresif. Di Kecamatan Muai saja, ada sekitar 352 petani yang sudah menerima STDB," ungkapnya.

"Jumlah penerima STDB di Muai lebih tinggi karena wilayah ini memiliki banyak petani sawit sehingga melampaui target awal 200 petani," tambahnya.

Ia menyebut proses pendataan kini masih terus berlangsung dan Disbun Kukar fokus pada kebun rakyat yang tidak ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada tahun 2023 ini, luas arealnya belum dihitung secara akurat namun wilayah pendataan meliputi kebun sawit rakyat di Kecamatan Muai, Kembang Janggut, Genting Tanah, Loa Sakoh, Muara Kaman Ilir, Bunga Jadi, Muara Kaman, Kenohan, Tabang, dan Jonggon.

Dia menegaskan bahwa program penerbitan STDB didukung sepenuhnya oleh anggaran APBD Kukar.

"Program STDB ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan bibit palsu atau tidak unggul di kalangan petani, serta membantu dalam pendataan pendapatan dan penghasilan mereka," pungkasnya.