Jambi, Elaeis.co - Penerapan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk para pekebun kelapa sawit di Provinsi Jambi sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, banyak tantangan salah satunya terkait kelembagaan. 

"Sertifikasi ISPO dalam skala besar untuk petani Jambi berat. Sebab banyak petani di sini tidak tergabung dalam kelembagaan," kata Ketua Apkasindo Jambi, Kasriwandi saat berbincang dengan Elaeis.co melalui telepon seluler, dua hari lalu.

Pria yang akrab disapa Iwan ini mengatakan, di Provinsi Jambi saat ini keberadaan koperasi sawit sangat minim. Diperkirakan tidak sampai 20 persen dari yang sebelumnya sebanyak 188 koperasi. Penyebab bubarnya kelembagaan itu karena lemahnya SDM petani yang gampang diadu domba.

"Contohnya begini, begitu harga TBS di luar mitra lebih mahal daripada mitra, petani langsung ribut. Pengurus koperasi tidak lagi dipercayai oleh anggotanya. Diobok-obok oleh anggota," kata dia.

"Padahal, tujuan yang dilakukan oleh pabrik non mitra itu untuk menghancurkan kelembagaan. Tak sampai setahun saja, cara yang dilakukan non mitra itu, ludes semua koperasi di sini," sambung Iwan.

Pembodohan seperti itu kata Iwan tidak pernah disadari oleh petani. Begitu kelembagaan sudah selesai, pabrik langsung menekan harga sawit dibawah yang ditetapkan oleh Disbun.

"Kejadian yang saya sampaikan ini nyata. Terjadi 10 tahun lalu di Jambi. Dan sampai sekarang masih bergulir. Pemerintah dulu juga tidak terbayang bahwa euforia harga tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan non mitra membawa bala. Tidak terdeteksi dari awal hal itu dapat menghancurkan kelembagaan petani sawit di Jambi. Begitu sudah buyar, walau dirajut lagi, sangat sulit kembali seperti semula," terangnya.

Karena minimnya kelembagaan yang berbadan hukum saat ini di Jambi, tentu berpengaruh pada sertifikasi ISPO. Sebab, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO, harus ada kelembagaan yang jelas.

"Nah, jadi gara-gara kejadian yang saya sampaikan tadi, yang dulunya banyak petani plasma, sekarang menjadi petani mandiri. Tentu, kalau petani tanpa ada kelembagaan, berat mendapatkan sertifikat ISPO," pungkasnya.