Jakarta, elaeis.co - Tiga kelembagaan petani swadaya anggota Asosiasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendapatkan kehormatan menerima sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Bangkok, Thailand, 10 November 2024 lalu.

Sertifikat RSPO menandakan petani sawit Indonesia terus berkomitmen untuk menghasilkan minyak sawit berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan standar permintaan minyak sawit pasar global, terutama negara-negara kawasan Eropa dan Amerika.

Tiga kelembagaan yang menerima sertifikat RSPO itu masing-masing Koperasi Produsen Karya Desa Mandiri dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut, Koperasi Makmur Barokah Belutu Kabupaten Siak, Riau, dan Koperasi Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Ada sekitar 600 petani yang tergabung dalam 3 koperasi itu.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin menegaskan bahwa petani sawit Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terkait keberlanjutan untuk memenuhi tuntutan pasar global. Saat ini banyak petani sawit swadaya telah menerapkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), standar sawit berkelanjutan sesuai peraturan Indonesia.

"Petani sawit swadaya juga ada yang tersertifikasi RSPO yang merupakan standar sertifikasi sawit berkelanjutan di level global," jelasnya dalam keterangan resmi, kemarin.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini ada 12 koperasi anggota SPKS yang menerapkan sertifikasi ISPO dan RSPO dengan total jumlah petani 2.300 petani dengan luas lahan sekitar 3.500 hektar. Ini menunjukan bahwa petani sawit memiliki komitmen kuat memproduksi sawit berkelanjutan sesuai dengan yang diinginkan atau tuntutan pasar global. 

"Kami ingin sampaikan bahwa jangan lagi ada anggapan petani sawit tidak bisa memproduksi sawit berkelanjutan sesuai dengan permintaan global. Sudah terbukti bahwa tidak hanya perusahaan yang mampu melakukan produksi sawit berkelanjutan," tegasnya.

"Petani sawit selain menerapkan sertifikasi, juga melakukan konservasi hutan dengan melakukan perlindungan hutan sekitar kebun yang dikelola. Hal ini ditunjukkan oleh petani sawit di Kalimantan Barat anggota dari SPKS," tambahnya.

Diakuinya bahwa untuk menerapkan standar sawit berkelanjutan butuh biaya yang besar, sementara dukungan dari perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dalam industri sawit nasional sangat minim. "Termasuk perusahaan yang selama ini berkomitmen pada keberlanjutan dan menjadi anggota RSPO, tapi dukungan mereka sangat minim petani sawit swadaya kecil," kritiknya.

Dia juga menilai dukungan pemerintah belum maksimal. "Karena itu kita mengharapkan dukungan dari perusahan dan pemerintah kepada petani sawit agar lebih banyak lagi petani yang mengelola sawit sesuai dengan standar pasar global," ucapnya.

Lebih lanjut Sabarudin mengatakan bahwa SPKS berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam percepatan sertifikasi ISPO. "Semua koperasi SPKS akan disertifikasi dengan ISPO. Kami melihat ISPO juga akan menjadi kunci untuk perbaikan pada produktivitas sawit nasional, selain pada perbaikan tata kelola sawit itu sendiri," tutupnya.