https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Tindak Tegas PKS Bengal

Tindak Tegas PKS Bengal

Kredit Foto: Sahril/Elaeis


Jambi, elaeis.co - Hingga saat ini petani kelapa sawit khususnya petani swadaya masih merasa menjadi korban perilaku semena-mena dari perusahaan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dimana akhir April lalu para PKS menurunkan harga kelapa sawit hingga lebih dari 50% harga penetapan pemerintah. 

Seperti di provinsi Jambi. Penurunan harga tercatat sampai Rp1.500/kg. Sedangkan harga penetapan terakhir Rp3.784/kg. Penurunan ini terjadi sejak 23 April 2022 lalu. Bertepatan dengan pengumuman larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng oleh presiden Joko Widodo.

"Kita masih terus pantau kondisi saat ini. Memang belum ada pergerakan dari sentra kelapa sawit di Jambi sebab PKS masih tutup," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (5/4).

Perkiraan Harry, PKS akan kembali beroperasi awal pekan mendatang. Sementara saat ini petani masih menahan diri untuk memanen kebun kelapa sawit miliknya.

Harry berharap, pemerintah melalui satgas pangan  memberikan tindakan tegas terhadap para PKS tersebut. Sebab sudah merugikan para petani kelapa sawit.

"Dalih mereka menurunkan harga lantaran ada larang ekspor dari presiden. Padahal kebijakan itu hanya berlaku pada RDB Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng bukan CPO," paparnya.

Menurutnya alasan itu hanya akal-akalan PKS untuk meraup keuntungan dari para petani.

Sejatinya, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi itu. Dimana surat situ diteruskan kepada 8 Bupati di provinsi Jambi itu untuk kembali diinformasikan ke PKS yang ada. Tentang penetapan harga kelapa sawit. 

"Ini harus segera ditindak lanjuti. Sebab tidak kecil kemungkinan menimbulkan gejolak di tubuh petani. Bisa jadi dampak ini membuat petani menyatakan sikap dengan menggelar aksi demo," terangnya 

Bukan hanya demo, petani juga bisa bertindak nekad dengan menutup akses jalan menuju PKS. Sebab PKS dinilai Harry sudah sangat keterlaluan.

"Kita berharap tim satgas pangan dapat segera mengurai kondisi ini," paparnya.

Komentar Via Facebook :