Dumai, elaeis.co - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan pertemuan dengan Dirjen Ketahanan Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi PT Wilmar Group, Pemkot Dumai, dan Pemerintah Provinsi Riau, di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7) lalu.

Pada kesempatan itu anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh PT Wilmar Group di Dumai. Menurutnya, terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait masih tingginya harga minyak goreng (migor) di Indonesia di tengah merosotnya harga CPO dunia. 

“Harga CPO dunia kan sudah mulai merosot sejak puncaknya bulan Maret, dari harga Rp 17.000/kg menjadi hanya Rp 6.000/kg. Harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sudah merosot mencapai kurang lebih di bawah Rp 1.000/kg. Tetapi harga minyak goreng kok masih anteng-anteng saja, masih di atas harga eceran tertinggi (HET), masih belum mencapai HET," katanya dalam keterangan resmi Setjen DPR RI.

"Kan timbul pertanyaan, di mana masalahnya. Ini kita angkat dalam pertemuan tersebut. Cuma sayangnya pihak Wilmar nggak siap dengan data-data. Sehingga jawabnya nggak jelas, berapa jumlah yang diekspor,” politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan.

Terhadap kondisi itu, Mulyanto menilai pemerintah sudah berusaha dengan mengeluarkan minyak goreng curah seperti MGCR (Minyak Goreng Curah Rakyat) dan Minyakita yang harganya sesuai HET. Dirinya berharap agar minyak goreng curah benar-benar didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga flat sebesar Rp 14.000/liter.

"Termasuk di daerah timur yang sering kali kesulitan pendistribusiannya karena transportasi," tukasnya.