Jakarta, Elaeis.co - Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (kalteng) diminta lebih peka terhadap persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah itu. Partisipasi perusahaan membantu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi sangat diharapkan.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rawing Rambang mengatakan, partisipasi beberapa korporasi perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan di Kalteng masim sangat minim. Kondisi itu, katanya, tak lepas dari kurangnya perhatian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng terhadap anggotanya.

“Seharusnya GAPKI mengawasi anggotanya. Melalui peran dan kehadiran GAPKI inilah bisa diketahui kontribusi mereka mendukung pembangunan,” katanya, dikutip Prokal.co, belum lama ini.

Ketua Lembaga Minyak Pambelum itu melanjutkan, sebagian besar pengguna jalan di Kalteng adalah kendaraan pengangkut CPO dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. “Suka atau tidak suka, itulah fakta pemakai jalan di Bumi Tambun Bungai ini,” ujarnya.

Tingginya mobilitas kendaraan korporasi perkebunan kelapa sawit dalam memakai infrastruktur, menurutnya, seharusnya diimbangi dengan kontribusi dalam membantu pembangunan. “Menjadi tugas GAKPI untuk mengkoordinasi semua anggotanya. Saya juga tidak tahu seperti apa peran GAPKI Kalteng secara kinerja dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat GAPKI Kalteng Suto Suwahyono mengatakan, perlu diketahui publik bahwa korporasi sawit yang ada di Kalteng tidak semua merupakan anggota GAPKI.

“Jadi kami hanya menyarankan dan memonitor korporasi yang merupakan anggota. GAPKI memiliki banyak program yang dijalankan, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, pendidikan, ekonomi, adat istiadat, hukum, serta sarana dan prasarana,” katanya dikutip Kalteng Pos.

Dia meminta agar publik tidak hanya menyorot masalah infrastruktur, tapi juga melihat program corporate social responcibility (CSR). “Yang difokuskan adalah masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. GAPKI selalu mendorong agar semua program dijalankan anggota,” katanya.

“Berkaitan dengan jalan yang rusak karena dilewati kendaraan CPO, hal itu jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Jalan itu merupakan tanggung jawab siapa. Yang penting bagi GAPKI, bahwa unitnya sesuai dengan kapasitas jalan,” tegasnya.

Menurutnya, GAPKI juga telah menjalankan fungsi melalui program yang sudah disusun. Pihaknya juga mendorong anggota untuk memperhatikan sektor infrastruktur, sosial, olahraga, dan lainnya. “Jika ada imbauan dari pemerintah untuk menjadi perhatian bersama, GAPKI akan segera meneruskan kepada semua anggotanya,” katanya.