Bengkulu, elaeis.co - Untuk melindungi kepentingan petani kelapa sawit, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu  mengeluarkan larangan terhadap pabrik kelapa sawit yang memotong berat timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. 

Pemotongan tersebut, menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rizon, dapat merugikan petani sawit. 

Sebab praktik pemotongan berat timbangan TBS kelapa sawit oleh pabrik-pabrik tersebut tidak jarang terjadi secara terang-terangan. Pemotongan ini berkisar antara 5% hingga 10%, memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para petani sawit. 

"Kami tidak bisa membiarkan praktik ini terus berlanjut, karena hal tersebut dapat merugikan hasil ekonomi para petani yang sudah bekerja keras," ujar Rizon, Senin (4/12).

Larangan ini diberlakukan sebagai upaya konkret untuk mengendalikan praktik-praktik yang merugikan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah berharap larangan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani dan mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di daerah tersebut. 

"Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong pabrik-pabrik untuk mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan untuk menjaga keadilan dalam rantai pasok kelapa sawit," kata Rizon.

Sebagai tanggapan terhadap larangan ini, beberapa pabrik kelapa sawit di Provinsi Bengkulu mulai meninjau kembali kebijakan mereka terkait pemotongan berat timbangan TBS.

Beberapa perusahaan menyatakan komitmen untuk menghormati larangan dan bekerja sama dengan petani untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait harga dan timbangan TBS. 

Meskipun demikian, sejumlah pihak masih menilai bahwa langkah-langkah kontrol yang lebih ketat perlu diimplementasikan untuk memastikan efektivitas larangan ini. 

Di tengah perdebatan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menantikan langkah-langkah lanjutan dari pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan petani kelapa sawit.