Jakarta, Elaeis.co - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai realisasi anggaran Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk masyarakat masih rendah, termasuk minimnya alokasi dana penunjang infrastruktur dan penyuluhan perkebunan sawit rakyat.

Menurutnya, infrastruktur sangat penting untuk diperhatikan karena akan menentukan produktivitas kebun rakyat di masa yang akan datang. “Di dalam dana BPDPKS ini kan ada juga dana penyuluhan. Ini juga sulit (disalurkan),” katanya, dikutip Dpr.go.id.

“Ini terjadi akibat anggaran BPDPKS lebih banyak dialokasikan untuk membiayai subsidi biodiesel, yang sebagian besar untuk korporasi besar,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap Panja Komisi IV DPR RI mengawal program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting supaya realisasinya tidak salah sasaran. Ia juga meminta BPDPKS melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan PSR.

“Kegiatan replanting sawit swadaya dibiayai oleh BPDKS, anggarannya berasal dari penyisihan pajak ekspor minyak kelapa sawit. Usulan lahan kebun kelapa sawit yang akan di-replanting harus diverifikasi secara berjenjang oleh dinas terkait tingkat kabupaten, provinsi, Dirjen Perkebunan Kementan RI, hingga nantinya ke BPDPKS,” bebernya.