Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusulkan bantuan sebanyak 10 unit helikopter ke pemerintah pusat untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi di kemarau panjang tahun 2023 ini.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan   Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal,
sesuai rencana untuk dukungan operasi udara Karhutla Riau 2023, pihaknya akan mengajukan bantuan helikopter sebanyak 10 unit, terdiri dari 4 unit helikopter patroli dan 6 unit helikopter water bombing. 

"Usulan helikopter selain ke BNPB, juga kita usulan ke Kementerian LHK. Biasanya kalau dari LHK kita dibantu untuk helikopter patroli, sebab helikopter water bombing tidak akan bisa bergerak jika tidak ada helikopter patroli," ujarnya, melalui keterangan resmi Humas Pemprov Riau.

"Jadi semua ada keterkaitannya. Begitu mulai bermunculan hotspot, maka Satgas Udara sudah mengerahkan helikopter patroli ke titik hotspot. Karena heli patroli ini untuk memastikan titik itu apa hanya hotspot (titik panas) atau firespot (titik api)," terang Edy.

"Ketika firespot langsung mengirim informasi ke Satgas Udara untuk dianalisa, apakah titik apa itu perlu dilakukan water bombing atau bisa dipadamkan oleh personel Satgas Darat," tukasnya. 

"Kita sedang menyiapkan administrasi permintaan dukungan bantuan helikopter dari pemerintah pusat untuk operasi udara pencegahan dan penanganan Karhutla Riau 2023," kata Edy, Kamis (16/2).

Usulan bantuan helikopter itu tersebut dilakukan setelah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023, terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023. 

Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.191/II/2023.