Pekanbaru, Elaeis.co - Melihat penting dan bermanfaatnya kebijakan moratorium yakni Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mendukung agar presiden Joko Widodo memperpanjang langkah tersebut. 

Dimana kebijakan ini telah berakhir pada 19 September 2021 lalu setalah diberlakukan sejak tiga tahun lalu.

Saat berbincang bersama Elaeis.co, Deputi Direktur WALHI Riau, Fandi Rahman mengungkapkan persoalan kelapa sawit saat ini harus terlebih dahulu diselesaikan, baik soal perizinan juga soal tata kelolanya. 

"Hingga saat ini sawit masih menjadi penyebab deforestasi dan kebakaran di Riau," kata Fandi, Rabu (28/9).

Menurut Fandi, moratorium kelapa sawit tujuan awalnya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai korporasi skala besar. Selain itu juga sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat. 

"Sudah seharusnya moratorium dilanjutkan untuk menyelesaikan persoalan di Riau," ucap Fandi.

Tak hanya itu, Fandi juga setuju bahwa moratorium sebagai jembatan untuk mendukung petani kelapa sawit perorangan dala mengembangkan usaha serta mensejahterakanya. Namun memang, persoalan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebab akan mampu mengakomodir  perizinan baru. 

"Tapi jika belum menyelesaikan masalah sebelumnya, moratorium hanya sekedar ceremony tanpa capaian. Oleh karenanya penting dilanjutkan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW APKASINDO Riau, Suher menjelaskan moratorium adalah langkah yang diambil oleh negara untuk menahan pertumbuhan pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Secara garis besar ini menjadi hal yang baik untuk menjaga supply Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit agar terjaga.

"Bukan hanya itu, dampak moratorium juga membuka ruang bagi petani untuk mengembangkan kebun sawitnya. Karena petani sawit tidak terkena moratorium sehingga membuat sawit semakin bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya beberapa waktu lalu.

Katanya lagi, dengan adanya moratorium perusahaan perkebunan sawit akan berusaha lebih baik untuk menjaga hubungan dengan mitra petani plasma dan KKPA nya. Sebab langkah tersebut dinilai sangat efisien agar perusahaan dapat meningkatkan produktifitasnya.

"Langkah ini juga berdampak dengan peningkatan pengelolaan sawit perusahaan dan petani. Bahkan juga lebih produktif dan mengikuti standar GAP untuk keuntungan bersama yang lebih besar," tandasnya.