Jakarta, elaeis.co - Ada yang unik dalam Rapat  Koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat yang digelar siang hingga sore kemarin. 

Dalam webinar yang dihadiri sekitar 150 orang petinggi negara, akademisi dan petinggi asosiasi petani itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), DR. Alue Dohong, terang-terangan 'marah' dan menyindir Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  

Lelaki 54 tahun ini 'marah' lantaran KLHK terkesan menjadi objek yang selalu dipojokkan. Padahal menurut dia, KLHK sudah banyak melakukan apa yang diminta oleh Negara.

Misalnya untuk Food Estate (FE) Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pertahanan, yang meminta lahan 4,5 juta hektar, sudah akan diakomodir. 

"Kemenko Ekonomi minta 2,5 juta hektar. Dari 1,4 juta hektar yang pernah dibuka, setelah dideleniasi, 700 ribu hektar layak untuk FE. Terus, Kemenhan minta 2 juta hektar, sudah diusulkan 1 juta hektar dan sekarang sedang kita proses," katanya.  

Hanya saja yang 30 ribu hektar, 20 ribu hektar di Kapuas dan 10 hektar di Pulang Pisau kata Dohong justru gagal lantaran dipaksakan 3x tanam,  padahal masyarakat lokal sudah terbiasa dengan 2 musim tanam.

"Banyak lahan yang sudah kita buka, termasuk di Merauke, kenapa tidak yang sudah dibuka itu saja ditingkatkan produktifitasnya, kenapa malah menyalahkan kementerian di Rakor, seolah KLHK yang salah," suara Dohong terdengar tegas. 

"Lahan pertanian banyak yang dikonversi, ini jangan KLHK yang disalahkan dong, minta lahan terus tapi penegakan tata ruangnya seperti apa, kenapa dibiarkan dikonversi, dibiarkan jadi perumahan," sindirnya.

Terkait soal FE tadi, Dohong mengingatkan bahwa FE tidak sama dengan Rice Estate. Menurutnya di FE itu ada ada peternakan, perikanan, kebun, termasuk kebun sawit, "Itu FE juga, jangan pikirannya rice terus," pintanya. 

Awal didapuk memberikan tanggapan, sebenarnya Dohong sudah melontarkan kalimat bersayap yang dibalas oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M dengan tawa. 

Kebetulan Surya yang memimpin Rakor itu dan sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana GTRA Nasional. 

"Saya merasa ini Rakor yang dipimpin Wamen tapi serasa Menko, jadi sangat senang saya," kata Dohong. 

Lelaki kelahiran Tumbang Kalang, Kalimantan Tengah ini berharap, soal kawasan hutan sebaiknya bicara berbasis regulatif. 

"Enggak bisa main terabas-terabas begitu saja. Contoh, dalam tata batas hutan saja, KLHK sudah melibatkan KPK," katanya.

"Kalau savana yang enggak ada tegakan pohon dibilang bukan kawasan hutan, hancur kita. Banjir begini siapa yang pasang badan, KLHK juga. Maaf kalau saya agak emosional," ujarnya.