Jakarta, elaeis.co - Pasca-dikeluarkannya pencabutan larangan ekspor oleh pemerintah, semua jenis produk minyak sawit berdampak.

Larangan ekspor CPO tersebut sangat meresahkan petani sawit dimana salah satunya berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) sawit yang menyebabkan kesejahteraan petani sawit terganggu.

Melihat hal tersebut, pemerintah pun terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan, agar petani sawit dapat tetap sejahtera di tengah limitasi yang ada.

“Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Namun langkah untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, kadang kebijakan yang diambil, harus juga ada langkah-langkah perbaikannya, kata Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) di kediaman resmi Wapres, dua hari lalu.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

“Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga TBS maupun untuk menurunkan harga minyak goreng, karena untuk kepentingan rakyat. Seperti kebijakan yang diambil Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya, ini salah satu kebijakan yang sudah diambil. Kebijakan ini dibuat dasarnya setelah mendengarkan tuntutan dari para petani,” papar Wapres.

Kebijakan DMO yang baru ini kata Ma’ruf, perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya.

Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022 lalu tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi. Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, selain dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, Wapres pun mengimbau kepada jajaran APKASINDO untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit. Sehingga nantinya, kedua hal tersebut (kebijakan dan SDM) secara beriringan dapat berjalan dengan baik.

“Kami mengharapkan kepada APKASINDO terus mendukung kualitas SDM petani kelapa sawit melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Jadi SDM ini harus terus ditingkatkan, peningkatan kualitas. Petani sawit [juga] supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” imbau Wapres.

Sebelumnya Ketua Umum APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Artinya pertanda, kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu semula hanya sekitar Rp800 per kg. Sekarang Alhamdulillah, pas saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai Rp1.700/kg," ujarnya.