Bengkulu, elaeis.co - Permasalahan antara Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) masih terus bergulir.

Padahal, 2020 lalu DPRD Bengkulu Selatan sudah membentu Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Namun belum membuahkan hasil hingga FMPR kembali membikin laporan ke DPRD Bengkulu Selatan.

"Sejak 2020 lalu sudah dibahas dan dibentuk Pansus. Hasil Pansus juga sudah disampaikan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti. Namun belum ada hasilnya, hingga FMPR kembali membuat laporan ke kita," kata Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, Jumat (27/10).

Barli mengatakan, permasalahan yang dilaporkan tetap sama, yakni izin dan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

"Kalau pun DPRD kembali membentuk Pansus, hasilnya akan tetap sama dengan tahun 2020 lalu. Soalnya, inti permasalahan yang disampaikan masyarakat sama," kata dia.

Untuk menuntaskan permasalahan ini, Barli meminta agar Pemkab Bengkulu Selatan untuk menjalankan rekomendasi DPRD yang telah diberikan terkait polemik PT ABS dengan masyarakat.

Jika semua poin rekomendasi DPRD dijalankan, maka permasalahan yang berkepanjangan ini dipastikan akan berakhir.

"Intinya, lembaga DPRD ini bukan eksekutor, tapi kita kawal eksekutif agar memberikan tindakan tegas terkait polemik PT ABS," ujarnya.

Untuk diketahui, tahun 2020 masyarakat Pino Raya juga telah melaporkan perusahaan tersebut ke DPRD Bengkulu Selatan. Menanggapi perkembangan terbaru, FMPR yang merupakan wadah masyarakat Pino Raya berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami berharap DPRD dan Pemkab Bengkulu Selatan tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga bertindak nyata dalam menyelesaikan masalah ini untuk kebaikan masyarakat," kata Agustam, perwakilan FMPR.

Sayangnya manajemen PT ABS belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan tersebut hingga berita ini diterbitkan elaeis.co.