Jakarta, Elaeis.co - Kabar bakal dipecatnya 75 pegawai ‘top’ KPK akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bergulir bak bola liar. Terkini, mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut bahwa beberapa penyidik yang terancam dipecat dari KPK adalah yang ikut menangani kasus-kasus besar.

“Ada kasus2 besar yg skrg sdg ditangani sjumlah Penyidik yg namanya beredar di media akan disingkirkan dr KPK. Sebut saja korupsi Bansos Covid-19, suap Benur di KKP, kasus suap trkait izin di ESDM dg tsk Samin Tan yg baru ditangkap bbrpa wkt lalu, E-KTP dan jg tanjung balai,” demikian cuitan Febri di akun twitternya, @febridiansyah, Rabu (5/4).

Bahkan, masih menurutnya, diantara nama-nama penyidik yang dikabarkan terancam dipecat tersebut ada yang dulu ikut menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus E-KTP.

“Bhkan ada tim penyidik yg dulu pernah menangkap Setya Novanto, Ketua DPR RI dalam kasus E-KTP,”begitu cuitannya.

Seperti dilansir JPNN, di antara 75 pegawai tersebut ada 7 nama ketua satuan tugas (kasatgas) penyidik yang disebut-sebut tidak lolos TWK. Yakni, Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Budi Agung Nugroho, Andre D Nainggolan, Budi Sukmo, Rizka Anung Nata dan Afief Julian Miftah. Kasatgas penyelidik Iguh Sipurba juga dikabarkan tidak lolos TWK. 

Beberapa pejabat struktural KPK juga tak luput dari ‘saringan’ TWK. Sebut saja Deputi Bidang Koordinasi Supervisi (Korsup) Hery Muryanto, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, dan Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum Rasamala Aritonang. Juga pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK seperti Yudi Purnomo Harahap (ketua WP) dan Harun Al Rasyid (wakil ketua WP). 

Febri juga menilai narasi yang menuding para pegawai tersebut terkait dengan Taliban dan radikal sangat konyol. “Lebih konyol lagi, mereka distempel Taliban dan Radikal. Narasi yg jg dgunakan untuk menyerang lawan2 politik dan melegitimasi proses Revisi UU KPK. Oleh orang2 dan robot yg sama,”katanya. 

“Yg tdk berwawasan kebangsaan itu ya KORUPTOR, bukan pemburu koruptor. Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan spt apa yg dimiliki koruptor? Tp mereka yg teguh melawan korupsi justru disingkirkan dg alasan tdk lulus wwsan kebangsaan? Logika,” demikian cuitan Febri berikutnya.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa meminta publik sabar menunggu pengumuman resmi hasil TWK yang saat ini disimpan di gedung Merah Putih KPK. “Akan diumumkan dalam waktu dekat. Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” katanya.