JAKARTA, elaeis.co -- Upaya mendorong penggunaan teknologi dry process dalam pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus bergulir. Teknologi yang digadang-gadang mampu menghasilkan minyak sawit dengan emisi karbon lebih rendah, minim limbah cair, serta mempertahankan kandungan nutrisi alami itu kembali menjadi salah satu topik utama dalam diskusi bersama media menjelang pelaksanaan 4^th Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026.

Meski berbagai pihak menilai dry process menawarkan banyak keunggulan dibanding teknologi konvensional berbasis wet process, adopsinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari pembuktian keekonomian, hasil produksi dalam skala komersial, kesiapan regulasi, hingga keberanian pelaku industri meninggalkan investasi besar yang telah tertanam pada pabrik kelapa sawit (PKS) konvensional.

Diskusi yang berlangsung di Hotel Harper, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026 itu, menampilkan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat, serta Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Krisna Septiningrum. Diskusi berlangsung menarik, dipandu Posma Sinurat, Ketua P3PI Bidang Pabrik Kelapa Sawit, yang juga Ketua Panitia 4^th TPOMI 2026.

Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat, menegaskan bahwa inovasi teknologi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing industri sawit nasional. Namun menurutnya, keberhasilan teknologi baru tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan proses pengolahannya.

“Secanggih apa pun teknologinya, keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh pasokan bahan baku, legalitas, produktivitas kebun, sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Industri sawit Indonesia sendiri masih menunjukkan kinerja yang kuat. Pada 2025, produksi CPO nasional mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Volume ekspor naik 9,5 persen menjadi 32,34 juta ton, sementara nilai ekspor melonjak 29,2 persen menjadi US$35,87 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk inovasi dan peningkatan efisiensi masih sangat terbuka di tengah pertumbuhan industri yang terus berlanjut.

Menawarkan paradigma baru pengolahan sawit

Teknologi dry process pada dasarnya menawarkan pendekatan berbeda dibanding sistem pengolahan sawit yang selama puluhan tahun digunakan industri.

Pada wet process, pengolahan TBS mengandalkan penggunaan uap panas (steam) dalam jumlah besar. Proses ini membutuhkan energi tinggi dan menghasilkan limbah cair atau Palm Oil Mill Effluent (POME) yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pengelolaan lingkungan di PKS.

Sebaliknya, dry process dikembangkan dengan penggunaan suhu yang lebih rendah dan minim air. Proses ekstraksi dilakukan melalui pendekatan mekanis dan enzimatis sehingga tidak memerlukan sistem pengolahan limbah cair sebesar yang digunakan pabrik konvensional.

Karena tidak menghasilkan POME dalam jumlah besar, teknologi ini dinilai berpotensi menurunkan emisi karbon secara signifikan. Dalam diskusi yang berlangsung pada konferensi pers TPOMI, bahkan disebutkan bahwa emisi karbon dapat ditekan hingga sekitar 75 persen dibanding sistem wet process.

Keunggulan lain yang sering disorot adalah kemampuannya mempertahankan senyawa bioaktif alami yang terkandung dalam buah sawit. Secara alami minyak sawit kaya akan karotenoid, vitamin A, vitamin E, tokotrienol, serta berbagai antioksidan. Namun sebagian besar kandungan tersebut berkurang selama proses pengolahan dan pemurnian konvensional yang menggunakan suhu tinggi.

Melalui dry process, kandungan nutrisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan dalam jumlah yang lebih besar sehingga membuka peluang pemanfaatan sawit tidak hanya sebagai bahan pangan dan energi, tetapi juga sebagai bahan baku industri kesehatan dan farmasi.

“Ke depan bukan hanya minyaknya yang bernilai, tetapi juga vitamin, antioksidan, dan berbagai komponen bernilai tinggi yang dihasilkan,  yang selama ini banyak hilang dalam proses pengolahan konvensional,” ujar Krisna Septiningrum.

Cocok untuk kebun rakyat, tetapi masih menunggu pembuktian

Salah satu daya tarik utama dry process adalah konsepnya yang modular. Berbeda dengan PKS konvensional yang membutuhkan investasi besar dan kapasitas puluhan ton TBS per jam, unit dry process dikembangkan dalam kapasitas yang lebih kecil, sekitar 5–10 ton TBS per jam.

Konsep ini memungkinkan fasilitas pengolahan ditempatkan lebih dekat ke sentra produksi sawit rakyat, dan tidak perlu harus dekat sumber air seperti sungai karena tidak banyak membutuhkan air . Dengan demikian, petani tidak perlu mengangkut TBS dalam jarak jauh menuju PKS besar. Selain menekan biaya logistik, pendekatan ini juga berpotensi menjaga kualitas buah karena waktu antara panen dan pengolahan menjadi lebih singkat.

Namun hingga kini, penerapan teknologi tersebut masih terbatas pada tahap laboratorium, pilot project, dan pengembangan skala demonstrasi. Beberapa proyek percontohan disebut sedang dikembangkan di Yogyakarta, sementara pengujian lain dilakukan dalam skala lebih kecil di sejumlah lokasi penelitian, seperti di Sukabumi dengan kapasitas 2 ton per jam.

Belum adanya pabrik komersial berskala besar yang beroperasi penuh menjadi salah satu alasan mengapa pelaku industri masih menunggu. Banyak perusahaan menilai perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai rendemen, kualitas produk, biaya operasional, serta tingkat pengembalian investasi sebelum memutuskan melakukan transisi dari teknologi yang selama ini telah digunakan.

Investasi besar pks konvensional menjadi tantangan

Meski berbagai keunggulan dry process mulai menarik perhatian industri, tantangan terbesar justru datang dari sisi ekonomi. Pembangunan PKS konvensional membutuhkan investasi yang sangat besar dan sebagian besar pabrik yang beroperasi saat ini masih memiliki umur ekonomis yang panjang. Akibatnya, tidak mudah bagi perusahaan untuk meninggalkan teknologi yang sudah terbukti dan telah beroperasi selama puluhan tahun.

Karena itu sejumlah peserta diskusi mempertanyakan apakah nantinya akan tersedia teknologi transisi yang dapat diterapkan pada PKS eksisting agar lebih efisien, mengurangi penggunaan air, menekan emisi, sekaligus menjaga kualitas minyak sawit.

Pertanyaan tersebut hingga kini masih menjadi salah satu isu utama dalam pengembangan dry process. Banyak pihak menilai masa depan teknologi ini tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknisnya, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan model bisnis yang masuk akal bagi pelaku industri.

“Tampaknya persoalan utama saat ini bukan lagi apakah teknologinya memungkinkan atau tidak. Yang ditunggu industri adalah pembuktian keekonomian dan keberhasilan dalam skala komersial,” kata Posma, menutup diskusi.

GAPKI ingatkan pentingnya ekosistem pendukung

GAPKI menilai penerapan teknologi baru harus berjalan seiring dengan penguatan seluruh rantai pasok industri sawit. Beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan data nasional mengenai jumlah dan kapasitas PKS, penyusunan roadmap kebutuhan PKS nasional, peningkatan produktivitas kebun, percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyelesaian persoalan legalitas lahan, hingga penguatan kemitraan dengan petani.

Selain itu, penerapan teknologi baru juga membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan otomasi industri. Menurut GAPKI, industri sawit masa depan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi nyata dalam pengoperasian teknologi modern.

TPOMI 2026 dorong transformasi teknologi dan talenta

Pembahasan mengenai dry process menjadi salah satu bagian dari agenda besar TPOMI 2026 yang akan berlangsung pada 8–10 Juli 2026 di Hotel Adimulia, Medan, Sumatera Utara.

Mengusung tema “Updating Technology & Talent Palm Oil Mill and Downstream”, forum ini menargetkan lebih dari 400 peserta dari kalangan industri, akademisi, pemerintah, penyedia teknologi, media, dan mahasiswa.

Ketua Panitia TPOMI 2026,  Posma Sinurat, menjelaskan bahwa TPOMI hadir sebagai ruang pertemuan berbagai pihak untuk membahas transformasi teknologi industri sawit menuju pabrik yang lebih cerdas, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Selain konferensi dan pameran teknologi, TPOMI 2026 juga akan menghadirkan Palm Oil Mill Innovation (POMI) Award yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan melalui inovasi.

Forum ini juga akan membahas berbagai perkembangan terbaru, mulai dari AI, IoT, predictive maintenance, efisiensi energi, pengelolaan POME, perdagangan karbon, hingga teknologi pengolahan generasi baru seperti dry process.

Jika tahun lalu dry process masih sebatas gagasan yang diperkenalkan kepada industri, tahun ini diskusinya bergerak lebih jauh: bagaimana teknologi tersebut dapat dibuktikan secara teknis, ekonomis, dan komersial sehingga benar-benar menjadi bagian dari masa depan industri sawit Indonesia.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, dry process memang menjanjikan arah baru bagi industri sawit rendah emisi. Namun sebelum menjadi arus utama, teknologi ini masih harus melewati ujian paling penting: membuktikan bahwa ia tidak hanya lebih hijau, tetapi juga lebih menguntungkan.-

Jakarta, elaeis.co – Isu keterlambatan pencairan dana beasiswa sempat jadi sorotan di kalangan mahasiswa penerima program SDM Sawit.

Menanggapi hal itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) akhirnya buka suara dan memastikan kondisi sudah kembali normal.

Dalam Media Briefing Beasiswa SDM Sawit 2026 yang digelar di Ballroom BPDP, Jakarta, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menjelaskan bahwa keterlambatan yang sempat terjadi bukan karena penghentian anggaran, melainkan transisi sistem penyaluran yang sedang diperbarui ke sistem aplikasi online.

“Sekarang kita sudah pakai aplikasi. Jadi sistemnya online. Ini kita siapkan karena skala pengelolaan sudah sangat besar, mencapai 13 ribu lebih penerima. Kalau masih manual, pasti makan waktu dan tenaga luar biasa,” ujarnya.

Menurut Alfansyah, perubahan sistem ini memang tidak berjalan mulus pada tahap awal implementasi. Beberapa kendala teknis sempat membuat proses pencairan bulan April mengalami keterlambatan. Namun ia menegaskan, kondisi tersebut tidak berlanjut di bulan berikutnya.

“Memang waktu itu aplikasinya belum berjalan sesuai yang kita rencanakan. Tapi kami pastikan, pembayaran bulan Mei sudah tersalurkan penuh. Untuk Juni juga kami targetkan tetap tepat waktu,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan sistem digital ini merupakan bagian dari upaya BPDP untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyaluran dana publik. 

Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan APBN yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang jelas.

Lebih lanjut, Alfansyah menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran beasiswa tidak hanya bergantung pada BPDP, tetapi juga melibatkan kampus penerima. Pihak kampus berperan dalam melakukan verifikasi mahasiswa aktif maupun tidak aktif.

“Selain sistem kami, kampus juga punya peran penting. Mereka yang mengajukan ke kami. Jadi kalau ada mahasiswa yang sudah tidak aktif, drop out, atau tidak memenuhi syarat, kampus harus menyampaikan supaya tidak lagi dibayarkan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa validasi data menjadi kunci penting agar penyaluran dana tepat sasaran. Kesalahan data, menurutnya, bisa berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian dalam proses pencairan.

Di sisi lain, BPDP mengakui bahwa fase awal penggunaan aplikasi ini masih membutuhkan penyesuaian. Namun pihaknya memastikan sistem akan terus disempurnakan agar lebih stabil dan minim gangguan ke depan.

“Kami terus evaluasi. Yang penting sekarang Mei sudah aman, sudah terbayar semua. Juni juga kami yakinkan sesuai jadwal. Tidak ada lagi keterlambatan seperti sebelumnya,” kata Alfansyah.

Program Beasiswa SDM Sawit sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia unggul di sektor perkebunan kelapa sawit. 

Program ini mencakup ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, yang menempuh pendidikan di bidang pertanian, teknologi, hingga pengelolaan perkebunan.

Dengan sistem baru berbasis aplikasi ini, BPDP berharap proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi. Meski sempat terjadi gangguan teknis di awal, lembaga ini menegaskan bahwa perbaikan sistem sudah berjalan dan hasilnya mulai terlihat.

Ke depan, BPDP menargetkan seluruh proses penyaluran beasiswa dapat dilakukan sepenuhnya secara digital tanpa hambatan berarti. Pemerintah juga berharap transformasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sektor perkebunan strategis.

Dengan kepastian pencairan yang kembali normal, mahasiswa penerima beasiswa diharapkan bisa lebih fokus pada kegiatan akademik tanpa kekhawatiran keterlambatan dana di bulan-bulan berikutnya.

Jakarta, elaeis.co – Pembentukan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia kembali menjadi perhatian publik. 

Nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ikut mencuat setelah disebut akan menjadi bagian dari skema baru pengelolaan ekspor batu bara, kelapa sawit (CPO), hingga fero aloi.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, sekaligus menekan potensi kebocoran devisa, praktik under-invoicing, hingga arus modal yang tidak tercatat.

Dalam skema yang beredar, PT DSI yang terhubung dengan Danantara diproyeksikan menjadi pusat pengelolaan ekspor sejumlah komoditas strategis Indonesia.

Sistem ini mengarah pada model single export gate, di mana aktivitas ekspor tidak lagi sepenuhnya dilakukan langsung oleh pelaku industri, melainkan melalui satu lembaga pengelola yang ditunjuk negara.

PT DSI disebut telah berada dalam struktur kepemilikan mayoritas Danantara Indonesia, dengan porsi saham dominan mencapai 99 persen, sementara 1 persen lainnya dikaitkan dengan BPBUMN sebagai saham seri khusus negara.

Meski demikian, implementasi kebijakan ini disebut akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan stabilitas pasar, mekanisme perdagangan global, serta kesiapan industri dalam negeri.

Di tengah berkembangnya isu perubahan skema ekspor, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan bahwa sumber pendanaan program sawit nasional masih berjalan normal.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menyampaikan selama aktivitas ekspor masih berlangsung, maka pungutan ekspor tetap menjadi sumber utama pembiayaan lembaga tersebut.

“Sepanjang masih ada ekspor, BPDP pasti mendapatkan dana dari pungutan ekspor. Siapa pun yang melakukan ekspor tetap terkena pungutan,” ujar Alfansyah dalam Media Briefing Beasiswa SDM Sawit 2026 di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa skema pungutan ekspor saat ini berada di kisaran 12,5 persen dan masih diterapkan pada setiap ekspor CPO maupun produk turunannya. Sistem ini dinilai masih relevan untuk menjaga keberlanjutan program hilirisasi dan pengembangan SDM sawit.

Salah satu isu yang paling disorot dari dinamika kebijakan ini adalah dampaknya terhadap pendanaan beasiswa SDM sawit. BPDP memastikan bahwa program beasiswa yang sudah berjalan tidak akan terganggu oleh perubahan kebijakan ekspor yang sedang dibahas.

Menurut Alfansyah, mahasiswa yang telah menerima beasiswa sudah mendapatkan kepastian pendanaan hingga masa studi selesai.

“Kalau sudah di-award, kita siapkan dananya sampai lulus. Untuk S1 itu sudah kita cover sampai empat tahun ke depan,” tegasnya.

Dengan skema tersebut, BPDP menegaskan bahwa perubahan kebijakan di tahun berjalan tidak akan memengaruhi penerima beasiswa yang sudah berjalan.

Meski isu PT DSI dan skema ekspor satu pintu mulai ramai dibicarakan, BPDP menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut masih berada dalam tahap kajian dan penyesuaian.

Alfansyah menambahkan bahwa kebijakan fiskal sektor sawit seperti pungutan ekspor, bea keluar, hingga harga referensi akan terus dievaluasi sesuai kondisi pasar global dan kebutuhan negara.

“Kalau kebijakan ke depan, pasti kita kaji setiap tahun. Tapi untuk program yang sudah berjalan, tetap kita pastikan aman sampai selesai,” ujarnya.

Untuk saat ini, pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis implementasi PT DSI, termasuk mekanisme harga, sistem distribusi ekspor, hingga dampaknya terhadap eksportir yang selama ini sudah berjalan.

Jakarta, elaeis.co – Program Beasiswa SDM Sawit 2026 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) terus jadi perhatian. 

Kali ini, pemerintah menyiapkan strategi khusus agar peserta perempuan bisa lebih siap bersaing dan bekerja di industri perkebunan kelapa sawit yang dikenal cukup berat di lapangan.

Hal ini disampaikan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Mohammad Alfansyah, dalam Media Briefing Beasiswa SDM Sawit 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (2/6).

Alfansyah menegaskan, sejak awal BPDP tidak membedakan peserta laki-laki dan perempuan dalam proses seleksi beasiswa.

Namun, karena pekerjaan di perkebunan sawit cukup beragam dan ada yang membutuhkan tenaga fisik lebih besar, penempatan kerja di lapangan tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.

“Tidak ada pembeda saat seleksi. Tapi nanti di lapangan, memang ada pekerjaan yang cukup berat,” jelasnya.

Agar tetap bisa berkarier dengan baik, peserta perempuan akan diberikan pelatihan tambahan sesuai kebutuhan industri.

Misalnya, mereka bisa ditempatkan sebagai mandor pembibitan, yaitu mengurus tanaman sejak awal. Pekerjaan ini lebih membutuhkan ketelitian dan ketelatenan.

“Kalau mandor pembibitan itu butuh ketelitian tinggi, cocok juga untuk perempuan,” ujar Alfansyah.

Selain itu, peserta perempuan juga bisa mendapat pelatihan tambahan di bidang administrasi, sehingga bisa bekerja di kantor perusahaan perkebunan, bukan hanya di lapangan.

Menariknya, beberapa perusahaan perkebunan kini justru mulai lebih suka mempekerjakan perempuan untuk pekerjaan tertentu. Alasannya, perempuan dianggap lebih teliti dan rapi dalam bekerja.

“Ada perusahaan yang bilang lebih suka pekerja perempuan karena lebih fokus dan teliti,” katanya.

Program Beasiswa SDM Sawit 2026 ini memang dibuat untuk menyiapkan tenaga kerja muda yang siap masuk dunia kerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Tidak hanya siap bekerja, peserta juga diharapkan bisa berkembang sampai ke posisi yang lebih tinggi, bahkan menjadi pemimpin di perusahaan perkebunan suatu saat nanti.

Dengan pelatihan yang lebih fleksibel dan disesuaikan kebutuhan, peserta perempuan diharapkan bisa ikut ambil bagian penting dalam industri sawit Indonesia, baik di lapangan maupun di bagian administrasi.

Jakarta, elaeis.co – Kabar menggembirakan bagi anak pekebun dan keluarga yang berkecimpung di sektor kelapa sawit. Program Beasiswa SDM Sawit 2026 yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) resmi dibuka mulai 3 Juni 2026 dengan total 5.000 kuota penerima, jumlah terbesar sejak program ini pertama kali diluncurkan.

Peningkatan kuota tersebut menjadi sorotan karena naik signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya menyediakan 4.000 kursi beasiswa. 

Program ini membuka kesempatan kuliah gratis jenjang Diploma (D3/D4) dan Sarjana (S1) melalui 42 perguruan tinggi dan lembaga pendidikan mitra yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan peningkatan jumlah penerima beasiswa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul untuk mendukung masa depan industri sawit nasional.

"Selama BPDP berdiri, Program Beasiswa SDM Sawit akan tetap ada. Tahun ini BPDP meningkatkan kuota penerima Beasiswa SDM Sawit menjadi 5.000 orang. Peningkatan ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda Indonesia dalam memperoleh pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul yang akan menjadi penggerak industri sawit di masa depan," ujar Alfansyah dalam Media Briefing Beasiswa SDM Sawit 2026 di Jakarta, Selasa (02/06).

Program Beasiswa SDM Sawit telah berjalan sejak 2016 dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. 

Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 13.265 mahasiswa telah menerima manfaat dari program tersebut.

Tahun 2026 menjadi tonggak baru karena jumlah penerima mencapai 5.000 orang, menjadikannya program beasiswa sawit terbesar yang pernah diselenggarakan BPDP.

Selain memberikan akses pendidikan tinggi, program ini juga bertujuan mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, dan pemahaman mendalam mengenai industri perkebunan modern.

Beasiswa ini diprioritaskan bagi peserta yang berasal dari keluarga pekebun kelapa sawit, pekerja perkebunan, keluarga pelaku usaha sawit, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.

Melalui program tersebut, peserta berkesempatan menempuh pendidikan vokasi maupun sarjana di puluhan kampus mitra BPDP yang telah bekerja sama dalam pengembangan SDM perkebunan Indonesia.

Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Dr. Iim Mucharam, menegaskan bahwa regenerasi sumber daya manusia menjadi kunci keberlanjutan industri sawit nasional.

Menurutnya, tantangan industri sawit di masa depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan talenta-talenta muda yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perkebunan.

Pendaftaran Beasiswa SDM Sawit 2026 dibuka mulai 3 Juni 2026. Calon peserta dapat mengakses informasi lengkap mengenai syarat pendaftaran, jadwal seleksi, daftar kampus mitra, hingga mekanisme pendaftaran melalui laman resmi BPDP.

Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dengan kuota mencapai 5.000 penerima dan dukungan 42 lembaga pendidikan mitra, Beasiswa SDM Sawit 2026 menjadi peluang emas bagi anak pekebun yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.

Pekanbaru, elaeis.co - Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau memastikan bahwa tidak ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) anggotanya yang mematok harga secara sepihak. Dimana harga pembelian TBS kelapa sawit petani dipastikan tetap mengacu pada penetapan harga Dinas Perkebunan Riau.

"Untuk pembelian TBS kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan tetap mengacu pedoman harga Disbun Riau," ujar Ketua Gapki Riau, Lichwan Hartono, kepada elaeis.co, Selasa (2/5).

Dengan demikian, Hartono membantah jika ada dugaan permainan harga pada perusahaan yang menjadi anggota Gapki Riau, seiring dengan gejolak pasar usai keluarnya Peraturan Pemerintah mengenai ekspor satu pintu yakni lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Kendati begitu, Hartono tak menampik jika regulasi ekpos lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) itu akan memicu kepanikan pasar. Sebab regulasi itu digunakan tanpa ada regulasi teknis yang jelas hingga saat ini. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran logistik ekspor dan potensi peningkatan biaya operasional.

"Dampak lainnya terlihat pada aktivitas perdagangan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Sejumlah tender CPO dilaporkan mengalami penarikan diri (withdrawn/WD) karena pelaku pasar memilih menunggu kejelasan mekanisme penentuan harga dan implementasi kebijakan yang akan berlaku," terangnya.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut telah mulai dirasakan di tingkat hulu. Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dikabarkan membatasi pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani karena khawatir kapasitas tangki penyimpanan mencapai batas maksimal. Penumpukan stok CPO yang terlalu lama berisiko meningkatkan kadar Free Fatty Acid (FFA) yang dapat menurunkan kualitas sekaligus harga jual produk.

Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang transparan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri. Proses penyusunan aturan juga dinilai perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pekebun, akademisi, hingga asosiasi terkait.

"Saran kita, pemerintah perlu untuk memperkuat perannya sebagai regulator, verifikator, dan pengawas kebijakan, tanpa terlibat langsung sebagai pelaku perdagangan ekspor kelapa sawit. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan menciptakan iklim usaha yang sehat," bebernya.

Dalam aspek pengawasan, digitalisasi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan under-invoicing dan transfer pricing. Pengawasan berbasis teknologi informasi memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih tepat sasaran terhadap pelaku pelanggaran tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia diusulkan untuk menjalankan fungsi sebagai institusi verifikator dan pengawas ekspor melalui pengembangan platform ekspor daring yang terintegrasi. Sistem tersebut dirancang sebagai mekanisme pengawasan tertutup (closed-loop system) yang mampu memantau data secara real time.

Data yang dipantau mencakup volume penerimaan TBS dan produksi di PKS, kapasitas serta volume stok tangki timbun, aktivitas logistik pengiriman, volume stok di fasilitas bulking maupun pelabuhan, hingga validasi transaksi penjualan domestik dan ekspor.

Ekosistem data tersebut juga dapat diintegrasikan dengan berbagai lembaga dan sektor terkait seperti Bea Cukai, BPDP, sektor perbankan, otoritas pelabuhan, serta surveyor resmi guna meningkatkan transparansi dan akurasi pengawasan.

"Kita juga menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Penegakan hukum diharapkan dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik kriminalisasi institusional yang berpotensi mengganggu iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit," pungkasnya

Pekanbaru, elaeis.co - Sebagai antisipasi anjloknya harga sawit, Pemerintah Provinsi Riau lewat Dinas Perkebunan Riau komitmen terus melakukan pengawasan terkait harga komoditi tersebut. Bahkan sepekan lalu, Disbun Riau telah mengeluarkan Surat Edaran guna memastikan tidak ada penurunan harga usai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA).

Surat edaran dengan Nomor: B/151/500.8/DISBUN/2026 pada Sabtu, 23 Mei 2026 merupakan langkah untuk memastikan kelapa sawit milik masyarakat tetap dibeli dengan patokan harga jual CPO, khususnya bagi sawit mitra plasma maupun mitra swadaya.

"Fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menjadi acuan dasar penetapan harga TBS," ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi kepada elaeis.co, Selasa (2/6)

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat bertujuan menata hilirisasi sawit nasional jangka panjang. Artinya tidak dapat dijadikan alasan tindakan spekulatif yang merugikan petani oleh perusahaan kelapa sawit.

Untuk itu, pihaknya menginstruksikan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk memperketat pengawasan di lapangan. Petugas daerah wajib memonitor proses penerapan harga dan memastikan seluruh transaksi pembelian TBS mengacu penuh pada harga penetapan resmi berkala dari Disbun Riau.

"Kita akan menindak secara tegas setiap bentuk pelanggaran atau manipulasi harga di luar koridor aturan yang berlaku sesuai kewenangann. Manajemen Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau diimbau keras untuk tidak menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak dengan dalih penyesuaian regulasi baru dari pusat," terang Supriadi.

Ia menekankan seluruh PKS wajib mematuhi ketetapan Tim Penetapan Harga TBS Disbun Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi ini juga diperkuat oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun di Provinsi Riau.

Tak sampai disitu, Disbun Riau juga meminta peran aktif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengoordinasikan anggotanya agar tetap membeli TBS dengan harga wajar. Kemudian berharap asosiasi pekebun seperti Aspek-Pir, Apkasindo, dan Samade untuk mengedukasi para petani agar tidak terjebak dalam kepanikan yang berlebihan.

Medan, elaeis.co - Harga kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan cukup besar Minggu ini. Harga ini anjlok disinyalir lantaran kebijakan pemerintah yang mengharuskan ekspor CPO melalui satu pintu yakni lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumur, untuk harga sawit plasma mengalami penurunan hingga Rp649,80/kg dari periode lalu. Sehingga harga sawit plasma di beli Rp3.252,89/kg. Padahal harga periode sebelumnya, masih bertengger diangka Rp3.902,70/kg.

"Ini dampak dari lahirnya Peraturan Presiden terkait ekspor melalui satu pintu BUMN itu. Seharusnya pemerintah juga bijak untuk menahan laju penurunan harga TBS di tingkat petani," cetus Ketua Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap kepada elaeis.co, Senin (1/6).

Akibat rancangan regulasi itu, harga CPO yang menjadi patokan perhitungan harga, pekan ini terjun bebas. Harga CPO Minggu ini hanya sebesar Rp12.379,60. Sementara Minggu kemarin masih Rp15.289,33/kg. 

Begitu juga dengan harga inti sawit atau kernel. Minggu ini hanya dibeli Rp13.975,00. Sedangkan Minggu sebelumnya Rp14.803,00/kg.

Bukan hanya pada sawit plasma saja, hal serupa juga terjadi pada harga kelapa sawit swadaya. Minggu ini rata-rata dibeli sebesar Rp3.000/kg hingga Rp3.340/kg.

"Kita berharap ada terobosan untuk kembali memulihkan harga TBS petani sawit, meski regulasi baru tersebut di jalankan," tandasnya.

Sijunjung, elaeis.co - Kabar positif mulai dirasakan para petani kelapa sawit di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Setelah sebelumnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah itu mengalami tekanan, kini harganya mulai menunjukkan tren kenaikan. 

Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Sijunjung, Bagus Budi Antoro, saat ini harga TBS di tingkat petani dilaporkan telah mencapai Rp3.260/kg. Pihaknya mengaku sangat  apresiasi atas perjuangan semua pihak yang terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga TBS secara nasional bersama DPP Apkasindo.

"Kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari hasil rapat maraton yang diinisiasi oleh Wakil Menteri Pertanian bersama asosiasi petani tidak terkecuali Apkasindo di Jakarta. Langkah koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai mulai memberikan dampak nyata bagi petani sawit di berbagai daerah," paparnya kepada elaeis.co, Senin (1/6).

"Kondisi ini menjadi angin segar bagi petani sawit yang sebelumnya menghadapi tekanan harga," sambungnya.

Ia menilai sinergi antara pemerintah dan petani lewat asosiasi dalam mengawal tata niaga sawit serta memonitor pergerakan harga telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga di tingkat petani. Dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya secara aktif menyuarakan kondisi petani sawit dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga harga TBS tetap kondusif. 

"Bersyukur ini juga bisa jadi dampak dari dilayangkannya surat edaran dari Pemprov Sumbar kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan sawit, baik di hulu maupun hilir," terangnya.

Bagus berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani dapat terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga TBS serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Pekanbaru, elaeis.co - Industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini menjadi salah satu pilar strategis perekonomian nasional, kini menghadapi tantangan baru dengan lahirnya regulasi ekspor satu pintu yakni lewat BUMN. Kondisi dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas perdagangan, produksi, hingga kesejahteraan petani sawit.

Dari catatan Gapki Riau, sektor kelapa sawit selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Industri ini melibatkan sekitar 41% petani swadaya, menyerap hingga 17 juta tenaga kerja, serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan. Selain itu, kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa utama negara dengan kontribusi sekitar US$30 miliar/tahun.

Namun, regulasi ekpos lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) itu akan memicu kepanikan pasar. Sebab regulasi itu digunakan tanpa ada regulasi teknis yang jelas. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran logistik ekspor dan potensi peningkatan biaya operasional.

"Dampak lainnya terlihat pada aktivitas perdagangan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Sejumlah tender CPO dilaporkan mengalami penarikan diri (withdrawn/WD) karena pelaku pasar memilih menunggu kejelasan mekanisme penentuan harga dan implementasi kebijakan yang akan berlaku," ujar Ketua Gapki Riau, Hartono kepada elaeis.co, Senin (1/6).

Menurutnya, ketidakpastian tersebut telah mulai dirasakan di tingkat hulu. Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dikabarkan membatasi pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani karena khawatir kapasitas tangki penyimpanan mencapai batas maksimal. Penumpukan stok CPO yang terlalu lama berisiko meningkatkan kadar Free Fatty Acid (FFA) yang dapat menurunkan kualitas sekaligus harga jual produk.

Untuk itu pihaknha mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang transparan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri. Proses penyusunan aturan juga dinilai perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pekebun, akademisi, hingga asosiasi terkait.

"Saran kita, pemerintah perlu untuk memperkuat perannya sebagai regulator, verifikator, dan pengawas kebijakan, tanpa terlibat langsung sebagai pelaku perdagangan ekspor kelapa sawit. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan menciptakan iklim usaha yang sehat," bebernya.

Dalam aspek pengawasan, digitalisasi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan under-invoicing dan transfer pricing. Pengawasan berbasis teknologi informasi memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih tepat sasaran terhadap pelaku pelanggaran tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia diusulkan untuk menjalankan fungsi sebagai institusi verifikator dan pengawas ekspor melalui pengembangan platform ekspor daring yang terintegrasi. Sistem tersebut dirancang sebagai mekanisme pengawasan tertutup (closed-loop system) yang mampu memantau data secara real time.

Data yang dipantau mencakup volume penerimaan TBS dan produksi di PKS, kapasitas serta volume stok tangki timbun, aktivitas logistik pengiriman, volume stok di fasilitas bulking maupun pelabuhan, hingga validasi transaksi penjualan domestik dan ekspor.

Ekosistem data tersebut juga dapat diintegrasikan dengan berbagai lembaga dan sektor terkait seperti Bea Cukai, BPDP, sektor perbankan, otoritas pelabuhan, serta surveyor resmi guna meningkatkan transparansi dan akurasi pengawasan.

"Kita juga menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Penegakan hukum diharapkan dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik kriminalisasi institusional yang berpotensi mengganggu iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit," tandasnya.

Padang, elaeis.co - Harga kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membaik saat ini. Bahkan mengalami kenaikan secara bertahap.

Sebelumnya, harga sawit baik kebun milik petani swadaya maupun milik petani plasma mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini dampak dari kebijakan pemerintah mengenai ekspor CPO dengan skema satu pintu yakni lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Alhamdulillah mulai berangsur naik harga sawit Minggu ini," ujar Jufri Nur Ketua Apkasindo Sumbar kepada elaeis.co, Senin (1/6).

Saat ini harga sawit di Sumbar khusu untuk petani swadaya atau petani mandiri dibeli dari Rp2.700-Rp3000/kg. Sedangkan untuk harga mitra plasma masih sekitar Rp4000/kg.

Kata pria yang akrap disapa Feri itu, membaiknya harga sawit lantaran sudah mulai lancarnya pasokan ke PKS. Dimana sebelumnya terjadi antrian panjang yang membuat kualitas TBS kelapa sawit menjadi turun.

"Sekarang sudah mulai lancar, memang ada antrian namun tidak begitu panjang seperti kemarin," imbuhnya.

Kendati begitu, Feri mengatakan petani masih cemas dengan kondisi harga sawit tersebut. Sebab skema ekspor satu pintu dinilai belum memiliki kepastian kinerjanya. Rencananya kebijakan ini akan diberlakukan mulai awal Juni ini.

Padang, elaeis.co - Harga kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membaik saat ini. Bahkan mengalami kenaikan secara bertahap.

Sebelumnya, harga sawit baik kebun milik petani swadaya maupun milik petani plasma mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini dampak dari kebijakan pemerintah mengenai ekspor CPO dengan skema satu pintu yakni lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Alhamdulillah mulai berangsur naik harga sawit Minggu ini," ujar Jufri Nur Ketua Apkasindo Sumbar kepada elaeis.co, Senin (1/6).

Saat ini harga sawit di Sumbar khusu untuk petani swadaya atau petani mandiri dibeli dari Rp2.700-Rp3000/kg. Sedangkan untuk harga mitra plasma masih sekitar Rp4000/kg.

Kata pria yang akrap disapa Feri itu, membaiknya harga sawit lantaran sudah mulai lancarnya pasokan ke PKS. Dimana sebelumnya terjadi antrian panjang yang membuat kualitas TBS kelapa sawit menjadi turun.

"Sekarang sudah mulai lancar, memang ada antrian namun tidak begitu panjang seperti kemarin," imbuhnya.

Kendati begitu, Feri mengatakan petani masih cemas dengan kondisi harga sawit tersebut. Sebab skema ekspor satu pintu dinilai belum memiliki kepastian kinerjanya. Rencananya kebijakan ini akan diberlakukan mulai awal Juni ini.

Pekanbaru, elaeis.co - DPRD Riau kembali menegaskan bahwa PTPN IV Regional III telah memenuhi bahkan melampaui kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau pola kemitraan sebesar 20 persen sebagaimana diatur pemerintah. 

Penegasan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat bersama masyarakat adat Desa Kasikan dan Talang Danto yang digelar di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, belum lama ini. 

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, serta dihadiri jajaran manajemen PTPN IV Regional III dan perwakilan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media, Edi Basri mengatakan pola kemitraan yang dijalankan PTPN IV Regional III di Provinsi Riau selama ini justru telah melampaui ketentuan minimal yang diwajibkan pemerintah.

“PTPN IV di Provinsi Riau itu pola kemitraannya sudah melebihi daripada 20 persen karena bentuk pembangunan kebun itu adalah pola perusahaan negara untuk membangun perkebunan masyarakat itu,” kata Edi.

Ia menjelaskan, pola kemitraan yang dibangun perusahaan negara tersebut telah berlangsung sejak lama melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan kebun plasma, kredit koperasi primer anggota (KKPA), hingga pola kemitraan produktif bersama kelompok tani dan koperasi masyarakat.

Menurut dia, DPRD Riau memandang kemitraan yang dijalankan PTPN IV Regional III merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mendorong pemerataan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan.

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan tetap berusaha memediasi permintaan masyarakat dalam upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan. 

Sementara itu, Corporate Secretary and Legal PTPN IV Regional III, Hotmatua, menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan telah bermitra dengan ribuan petani di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Ia memaparkan total luas kebun kemitraan yang dikelola bersama masyarakat mencapai sekitar 56 ribu hektare, sedangkan luas kebun inti perusahaan berada di kisaran 71 ribu hektare.

“Artinya, jika dibandingkan dengan luas kebun inti perusahaan, pola kemitraan yang dijalankan PTPN IV Regional III telah mencapai sekitar 78 persen, jauh di atas ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diatur pemerintah,” ujarnya.

Khusus di Kampar, kabupaten induk dari Desa Kasikan dan Talang Danto, lanjutnya, total kebun masyarakat mitra mencapai sekitar 21 ribu hektare dari total kebun inti seluas 36 ribu hektare atau setara sekitar 58 persen.

Menurut pria berkacamata itu, data tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan kemitraan berkelanjutan bersama masyarakat sekitar operasional perusahaan.

Ia menambahkan, sebagai perusahaan negara, PTPN IV Regional III sejak awal memang dibangun tidak hanya untuk menjalankan fungsi bisnis semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, PTPN IV Regional III juga menegaskan bahwa pola kemitraan perkebunan yang dijalankan perusahaan telah melibatkan ribuan kepala keluarga petani dan tersebar di sejumlah wilayah sentra perkebunan di Riau.

Kemitraan tersebut dinilai turut memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur perkebunan, hingga penguatan kelembagaan koperasi petani.

Belum lama ini, PTPN IV Regional III juga telah menyalurkan bantuan berupa 20 ekor sapi ternak produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kasikan dan Talang Danto, Kabupaten Kampar, Riau. 

Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, menjelaskan bahwa bantuan itu dirancang tidak sekadar sebagai dukungan jangka pendek, melainkan sebagai investasi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Sebanyak 20 ekor indukan sapi produktif yang disalurkan terdiri dari 10 ekor untuk masyarakat Desa Kasikan dan 10 ekor untuk masyarakat Desa Talang Danto. Seluruh ternak merupakan sapi usia produktif di bawah dua tahun tersebut merupakan bibit unggulan yang diambil dari peternakan terpilih. 

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa setiap desa menerima paket ternak lengkap, yakni sapi jantan dan betina, guna mendukung proses pengembangbiakan secara mandiri.

“Dengan komposisi tersebut, kami berharap masyarakat tidak hanya memelihara, tetapi juga mampu mengembangkan populasi ternak secara berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi dapat terus tumbuh dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Program tersebut pun mendapat respons positif dari masyarakat. Datuk Banda Garu selaku Ninik Mamak Desa Talang Danto menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat adat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu dalam memperkuat ekonomi masyarakat kami. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berlanjut ke depan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Kasikan, Alhudri, yang menilai bantuan tersebut menjadi peluang baru bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berbasis peternakan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari PTPN IV Regional III. Bantuan ini akan kami kelola dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapan kami, sinergi ini dapat terus terjalin secara berkelanjutan,” katanya.

Pekanbaru, elaeis.co - Polemik anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengancam memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Penurunan harga dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu dan praktik Pabrik Kelapa Sawit yang membeli di bawah harga acuan.

Dampaknya paling dirasakan petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan. Di sejumlah daerah, harga TBS sempat merosot jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar.

"Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar," kata Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya.

Serapan tetap berjalan

Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, sub holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo memastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit.

"Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," ujarnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyudha menambahkan, perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan pelaksanaan ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah.

Menurut dia, keberadaan perusahaan milik negara di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak.

"PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak," kata Arya.

Mekanisme harga

Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi. Tim tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, dan perwakilan petani.

Skema ini dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar.

Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Mereka memperoleh kepastian penjualan hasil panen dan harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah.

Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar.

Koperasi tersebut mengelola sekitar 731 hektar kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade.

"Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp 600 sampai Rp 1.000 per kilogram," ujarnya.

Menurut Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman atau proses peremajaan.

"Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil," katanya.

Peristiwa turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, keberadaan kemitraan dan serapan yang konsisten dinilai menjadi salah satu instrumen yang dapat menjaga pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.

Jambi, elaeis.co -  Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai mulai pulihnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah wilayah Provinsi Jambi merupakan bukti nyata bahwa ketegasan pemerintah dalam menertibkan pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli buah petani di bawah harga ketetapan telah memberikan dampak positif bagi petani.

Menurut Noviardi, langkah pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang mengancam mencabut izin PKS yang melanggar aturan telah mengubah perilaku pasar dan memperbaiki posisi tawar petani yang selama ini kerap dirugikan.

“Perbaikan harga yang mulai dirasakan petani menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar. Ketika pemerintah bertindak tegas terhadap PKS yang tidak mematuhi aturan, harga di tingkat petani langsung bergerak membaik,” ujar Noviardi, Sabtu (30/5/2026).

Ia mencontohkan, di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, harga sawit yang sempat turun hingga sekitar Rp1.800 per kilogram kini berangsur naik ke kisaran Rp2.000 hingga Rp2.400 per kilogram. Sementara itu, di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, harga TBS yang diterima pabrik meningkat sekitar Rp190 per kilogram menjadi Rp3.080 per kilogram.

Menurut Noviardi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ancaman pencabutan izin terhadap PKS yang membeli TBS di bawah standar harga bukan sekadar peringatan administratif, melainkan instrumen kebijakan yang efektif untuk melindungi kepentingan petani.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 139 PKS di Indonesia yang membeli TBS di bawah standar harga, dengan 123 di antaranya terbukti melakukan praktik tersebut. Namun, hingga saat ini baru 16 PKS yang melakukan penyesuaian harga setelah mendapatkan peringatan keras dari pemerintah.

“Artinya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengawasan harus diperkuat agar seluruh PKS mematuhi ketentuan harga dan petani memperoleh haknya secara adil,” katanya.

Meski harga sawit di Jambi mulai membaik, Noviardi menilai posisi Jambi masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain. Sumatera Barat, misalnya, mencatat harga TBS mencapai Rp4.005 per kilogram pada periode IV Mei 2026. Sementara itu, harga TBS di Sumatera Utara mencapai Rp3.902 per kilogram dan Sumatera Selatan sebesar Rp3.886 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga sawit, efisiensi rantai distribusi, serta tingkat persaingan antar pabrik di Provinsi Jambi.

“Jika harga di daerah lain bisa mendekati Rp4.000 per kilogram, maka ada faktor-faktor lokal yang perlu dibenahi. Jangan sampai petani Jambi terus menerima harga yang lebih rendah dibandingkan daerah lain dengan kondisi komoditas yang sama,” tegasnya.

Noviardi menambahkan, sektor sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Karena itu, setiap kenaikan maupun penurunan harga sawit akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika harga sawit membaik, uang beredar di desa meningkat, konsumsi masyarakat naik, dan roda ekonomi bergerak lebih cepat. Karena itu, menjaga harga sawit tetap wajar bukan hanya soal melindungi petani, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. 

Jakarta, elaeis.co – Wacana pembentukan skema ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kembali jadi sorotan. Di tengah perdebatan soal potensi monopoli, banyak pihak justru melihat peluang besar bagi petani sawit untuk mendapatkan harga yang lebih adil jika sistem ini benar-benar diterapkan.

Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai selama ini rantai tata niaga sawit terlalu panjang dan tidak efisien. Kondisi tersebut membuat posisi petani swadaya berada di titik paling lemah dalam rantai pasok.

“Petani sering berada dalam situasi oligopsoni, jumlah pembeli sedikit sementara penjual sangat banyak,” ujarnya, kemarin. 

Dalam praktiknya, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani kerap tidak mencerminkan harga pasar global. Banyak lapisan perantara seperti pengepul, trader, hingga eksportir yang membuat selisih harga semakin besar.

Situasi ini membuka ruang spekulasi harga yang merugikan petani kecil. Tidak jarang, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah karena tidak memiliki akses langsung ke pasar ekspor.

Menurut Ronny, masalah utama bukan hanya fluktuasi harga dunia, tetapi juga struktur pasar yang tidak seimbang. “Ada asimetri informasi yang dimanfaatkan oleh sebagian pelaku pasar,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI disebut bisa menjadi solusi baru dalam tata niaga komoditas strategis. Melalui skema ekspor satu pintu, seluruh transaksi ekspor CPO dan komoditas utama lain akan terpusat di satu lembaga.

Dengan model ini, negara diharapkan memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume, harga, hingga kualitas ekspor. Lebih jauh, sistem ini juga diyakini dapat memperpendek rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang.

Jika berjalan sesuai rencana, PT DSI juga bisa berfungsi sebagai penyangga harga di tingkat petani. Artinya, ketika harga pasar turun, petani tetap memiliki jaminan pembelian dengan harga yang lebih stabil.

Selain isu harga petani, sentralisasi ekspor juga dikaitkan dengan penguatan devisa negara. Selama ini, praktik seperti under invoicing dan transfer pricing kerap menjadi sorotan dalam perdagangan komoditas.

Dengan sistem terpusat, pemerintah dinilai bisa lebih mudah mengawasi nilai transaksi ekspor. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan devisa masuk ke sistem perbankan nasional.

Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu dampak yang diharapkan dari pengelolaan devisa yang lebih terkontrol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari USD282 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor nonmigas masih mendominasi, dengan sawit dan batu bara sebagai penyumbang terbesar.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor sawit mencapai sekitar USD35,8 miliar pada 2025. Sementara itu, batu bara menyumbang lebih dari USD24 miliar meski mengalami penurunan akibat harga global.

Jika digabung, dua komoditas ini menyumbang lebih dari 20 persen total ekspor nasional. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Meski dinilai menjanjikan, kebijakan ini tetap menuai kritik. Sebagian pihak khawatir sentralisasi ekspor bisa menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi yang terlalu besar di satu lembaga.

Namun pendukungnya menilai langkah ini justru diperlukan untuk memperbaiki ketimpangan lama dalam tata niaga komoditas.

Jakarta, elaeis.co – Petani sawit di berbagai daerah menyoroti kebijakan tata niaga ekspor yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada petani. 

Mereka juga meminta agar PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak menjadi pihak yang mendominasi seluruh rantai perdagangan komoditas sawit.

Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kobar Sembiring, mengatakan petani sawit sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan tata niaga nasional karena dampaknya langsung terasa hingga ke tingkat keluarga petani.

Ia menjelaskan, kondisi petani saat ini belum sepenuhnya pulih. Harga tandan buah segar (TBS) masih berada di kisaran Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per kilogram. Menurutnya, penurunan harga beberapa ratus rupiah saja sudah cukup memukul daya beli petani.

“Ketika harga turun sedikit saja, itu sangat memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, sampai biaya perawatan kebun,” ujarnya kepada elaeis.co, Jumat kemarin. 

Kobar menilai fluktuasi harga yang terjadi menunjukkan bahwa petani masih berada pada posisi rentan dalam sistem tata niaga sawit nasional. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih stabil agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andry. Ia menilai kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor selama ini turut memberi tekanan terhadap harga TBS di tingkat petani.

Menurutnya, setiap tambahan biaya dalam rantai perdagangan ekspor pada akhirnya dibebankan ke harga yang diterima petani.

“Petani sawit selalu berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketika ada tambahan biaya atau hambatan perdagangan, dampaknya langsung terasa lewat penurunan harga TBS,” jelasnya.

Marselinus juga menyoroti rencana penguatan peran PT DSI dalam tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk CPO. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diawasi agar tidak menambah beban baru bagi petani.

Menurutnya, keberadaan lembaga baru dalam sistem ekspor harus bersifat pengawasan dan perbaikan tata kelola, bukan justru menjadi otoritas tunggal yang mengendalikan seluruh proses perdagangan.

“Kalau sampai terlalu dominan, yang paling rentan adalah petani. Karena semua biaya dan kebijakan ujungnya kembali ke harga di tingkat bawah,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang bertugas memperbaiki tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, CPO, hingga ferro alloy.

Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menekan potensi kebocoran negara akibat praktik perdagangan yang tidak transparan.

Namun di sisi lain, pelaku usaha dan petani berharap implementasi kebijakan tersebut tetap menjaga keseimbangan pasar agar tidak menekan harga di tingkat produsen.

Dengan kondisi saat ini, petani sawit berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan ekspor berjalan lebih adil, transparan, dan tidak memperlemah posisi petani dalam rantai pasok nasional.

Jakarta, elaeis.co – Wacana penguatan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional kembali memantik respons dari pelaku di lapangan. 

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan agar DSI tidak ditempatkan sebagai otoritas tunggal yang mengendalikan ekspor, melainkan cukup sebagai lembaga pengawas dan verifikator.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai arah kebijakan yang terlalu tersentralisasi justru berisiko memperumit rantai perdagangan sawit yang selama ini sudah berjalan dengan berbagai tantangan. 

Ia menekankan bahwa posisi petani kecil sangat rentan terhadap perubahan struktur tata niaga, terutama jika melibatkan sistem baru yang terlalu dominan.

“Petani sawit selama ini sudah menanggung banyak beban. Harga tandan buah segar (TBS) tertekan oleh panjangnya rantai pasok, lalu masih dibebani pungutan dan bea ekspor,” ujar Mansuetus dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurutnya, kehadiran skema baru seperti single window ekspor melalui PT DSI dikhawatirkan justru menambah lapisan birokrasi baru dalam distribusi sawit nasional. Kondisi ini dinilai bisa berdampak pada harga di tingkat petani yang semakin tertekan.

POPSI juga menyoroti potensi munculnya peran perantara atau trader baru dalam sistem yang lebih terpusat. 

Dalam skema tersebut, crude palm oil (CPO) dari pabrik kelapa sawit bisa berpindah tangan dengan harga yang lebih rendah di tingkat awal, yang akhirnya berimbas pada penurunan harga TBS di tingkat petani.

“Kalau rantai baru ini makin panjang, risiko tekanan harga di petani juga makin besar. Ini yang kami khawatirkan,” kata dia.

Selain itu, POPSI menilai ketidakjelasan mekanisme tata kelola ekspor sumber daya alam juga dapat memengaruhi kepercayaan pasar internasional. 

Ketidakpastian ini dikhawatirkan memperbesar volatilitas harga di dalam negeri.

Dalam pandangan POPSI, jika pemerintah ingin melakukan modernisasi tata niaga sawit, maka digitalisasi adalah langkah yang tepat. Namun, digitalisasi tersebut harus bersifat terbuka dan terintegrasi, bukan menjadi alat sentralisasi perdagangan.

POPSI mendorong pembentukan platform digital nasional sawit yang mampu menghubungkan seluruh rantai pasok, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit (PKS), refinery, hingga ekspor. 

Sistem tersebut diharapkan dapat mencatat produksi, stok, transaksi, perizinan, hingga arus devisa secara real time.

Dalam usulannya, sistem itu juga harus terkoneksi dengan berbagai lembaga seperti Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), otoritas pelabuhan, hingga perbankan nasional untuk memastikan transparansi penuh dalam perdagangan.

“Negara tetap harus hadir sebagai pengawas dan regulator, bukan sebagai pengendali tunggal perdagangan,” tegas Mansuetus.

Di sisi lain, POPSI juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit. 

Menurut mereka, kebijakan tersebut selama ini ikut menekan harga TBS di tingkat petani, terutama di daerah sentra produksi.

Sementara itu, dinamika kebijakan tata niaga sawit ini masih menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku industri dan pemerintah. 

Isu keseimbangan antara stabilitas harga petani, efisiensi ekspor, dan transparansi perdagangan menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya terjawab.

Mengutip laporan Kompas.com, perdebatan soal peran DSI ini muncul di tengah upaya pemerintah menata ulang sistem perdagangan komoditas strategis agar lebih transparan dan terintegrasi secara digital.

Namun, bagi petani sawit, satu hal yang paling penting tetap sama dimana kebijakan baru tidak boleh membuat harga di tingkat bawah semakin tertekan. 

Mereka berharap pemerintah bisa memastikan bahwa setiap reformasi tata niaga tetap berpihak pada keberlanjutan usaha petani kecil, bukan justru memperkuat sentralisasi pasar.

Jakarta, elaeis.co – Kebijakan baru pemerintah terkait ekspor komoditas strategis kembali jadi sorotan tajam. Para pengusaha sawit disebut mulai resah menyusul rencana penerapan sistem ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). 

Di tengah situasi harga tandan buah segar (TBS) yang berfluktuasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan bahwa PT DSI tidak akan mengambil keuntungan dari mekanisme baru tersebut.

Pernyataan ini langsung memicu perdebatan, karena kebijakan ini dinilai berpotensi mengubah pola perdagangan sawit nasional yang selama ini sudah berjalan melalui rantai ekspor yang cukup panjang.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sudaryono menegaskan bahwa PT DSI bukan perusahaan dagang yang berorientasi laba. Ia menyebut, fungsi utama DSI adalah sebagai pengawas sekaligus pengelola sistem ekspor agar lebih transparan dan akuntabel.

“Saya ulangi, tidak mengambil keuntungan,” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, pembentukan DSI bertujuan menutup celah praktik ilegal dalam perdagangan ekspor, seperti under invoicing, under pricing, hingga transfer pricing yang selama ini kerap menjadi perhatian pemerintah. Dengan adanya sistem ini, pemerintah ingin memastikan seluruh transaksi ekspor komoditas strategis bisa lebih mudah diawasi.

Sudaryono juga menggambarkan peran DSI sebagai “pipa transparan” dalam sistem perdagangan ekspor Indonesia. Istilah ini merujuk pada sistem yang memungkinkan pemerintah memantau alur ekspor secara lebih terbuka dan real time.

“Anggap saja ini pipa transparan, jadi kita bisa lihat semua transaksi dengan jelas,” katanya.

Namun, istilah tersebut justru memunculkan beragam interpretasi di kalangan pelaku usaha. Sebagian menilai konsep ini masih perlu dijelaskan lebih rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor perdagangan.

Di sisi lain, pelaku usaha sawit di sektor hilir disebut mulai menunjukkan kekhawatiran. Perubahan mekanisme ekspor yang mewajibkan keterlibatan PT DSI sebagai bagian dari sistem Bea Cukai dinilai bisa berdampak pada alur bisnis yang selama ini sudah mapan.

Meski pemerintah menyatakan tidak akan mengganggu aktivitas ekspor yang sudah berjalan, pelaku usaha tetap menunggu kepastian teknis di lapangan. Kekhawatiran ini muncul di tengah tekanan harga TBS yang belakangan cenderung melemah.

Sejumlah pihak menduga, penurunan harga TBS lebih banyak dipicu faktor psikologis pasar akibat pengumuman kebijakan baru tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, Sudaryono menegaskan bahwa pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis sesuai aturan tidak perlu khawatir. Ia menyebut kebijakan ini tidak akan merugikan perusahaan yang sudah patuh.

“Tidak ada perubahan yang merugikan bagi pelaku usaha yang baik,” tegasnya.

Pemerintah juga memberikan masa transisi untuk implementasi kebijakan ini. Tahap awal dimulai 1 Juni 2026, dengan komoditas yang terdampak meliputi crude palm oil (CPO), batu bara, dan feronikel.

Dalam skema yang disiapkan, PT DSI akan dicantumkan sebagai co-exporter dalam sistem perdagangan. Namun, aktivitas ekspor tetap dapat dilakukan seperti biasa selama masa transisi.

Implementasi penuh kebijakan ini direncanakan baru berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pemerintah masih memberikan waktu cukup panjang bagi pelaku industri untuk beradaptasi.

Meski pemerintah menegaskan kebijakan ini untuk memperbaiki tata kelola, sejumlah pelaku industri masih mempertanyakan dampak jangka panjangnya. 

Apakah sistem baru ini benar-benar akan meningkatkan transparansi, atau justru menambah lapisan birokrasi baru dalam rantai ekspor?

Yang jelas, kebijakan ini telah membuka perdebatan baru di sektor sawit nasional. Di satu sisi ada janji transparansi, namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal stabilitas harga dan kepastian usaha.

Jakarta, elaeis.co – Skandal dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah (CPO) kembali jadi sorotan. Sebanyak 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit disebut-sebut terlibat praktik under invoicing yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. 

Isu ini langsung memicu respons dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa isu dugaan manipulasi nilai ekspor tersebut bukan berada di ranah kewenangan Kementan.

Menurutnya, urusan perizinan ekspor hingga perpajakan berada di kementerian dan lembaga lain.

“Perizinan ekspor itu bukan di Kementan, bisa di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, atau kalau pajak dan bea cukai itu di Kementerian Keuangan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.

Pernyataan itu muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan kuat praktik manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah perusahaan sawit. Dari hasil sampel yang diambil, 10 perusahaan besar disebut melakukan pola yang sama dalam pelaporan nilai ekspor CPO.

Menurut Purbaya, temuan tersebut berasal dari pengamatan terhadap eksportir besar. Bahkan, ia menyebut indikasi praktik itu hampir merata di kelompok perusahaan yang diuji sampelnya.

“Saya ambil 10 terbesar, semuanya melakukan hal itu,” ungkapnya dalam pernyataan sebelumnya di Gedung DPR RI.

Dari hasil hitungan sementara, potensi kerugian negara akibat praktik under invoicing ini mencapai sekitar US$ 84 juta atau setara Rp 1,48 triliun.

Namun angka tersebut dinilai masih bisa bertambah besar jika praktik serupa terjadi di transaksi lain di luar sampel yang diperiksa.

“Kalau semua, ya pasti lebih besar karena itu baru sampel kecil,” tambah Purbaya.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian memilih fokus pada persoalan di hulu industri sawit, terutama terkait stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang saat ini dikeluhkan petani karena mengalami penurunan.

Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya lebih berkonsentrasi menjaga produksi dan kesejahteraan petani sawit. Ia menyebut telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menstabilkan harga TBS yang anjlok di lapangan.

“TBS itu hasil produksi pertanian, jadi kami fokus di situ. Kami juga sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah berada dalam posisi cukup serius mengawasi rantai industri sawit, mulai dari produksi di tingkat petani hingga ekspor. Hal ini menyusul kekhawatiran adanya praktik tidak transparan yang bisa berdampak pada penerimaan negara sekaligus harga di tingkat petani.

Sementara itu, isu dugaan manipulasi ekspor ini juga menyoroti kompleksnya tata niaga CPO di Indonesia yang melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga otoritas kepabeanan di bawah Kementerian Keuangan.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan langkah sanksi maupun nama perusahaan yang terlibat secara terbuka. Namun, sinyal penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan praktik under invoicing ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Kasus ini pun menjadi perhatian serius di tengah pentingnya sektor sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.

Pemerintah diharapkan mampu memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terulang dan tidak merugikan petani maupun negara.

Mamuju Tengah, elaeis.co – Kabar baik datang dari sektor perkebunan sawit di Sulawesi Barat. Setelah sempat dilanda antrean panjang dan gejolak harga, kini kondisi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mulai kembali normal. 

Aktivitas distribusi Tandan Buah Segar (TBS) kembali lancar, sementara harga di tingkat pabrik juga terpantau stabil di kisaran Rp1.780 per kilogram.

Perubahan situasi ini membuat petani sawit mulai sedikit bernapas lega setelah beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan harga dan kepadatan pengiriman ke pabrik.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mamuju Tengah, Irfan, mengatakan bahwa pihaknya langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil setelah muncul keresahan di kalangan petani. 

Inspeksi mendadak dilakukan ke sejumlah PKS di wilayah tersebut untuk memverifikasi situasi distribusi dan harga.

“Kami memang diminta untuk turun langsung, memastikan kondisi di lapangan. Sekarang antrean sudah mulai normal, tidak seperti beberapa hari lalu yang sempat padat,” ujar Irfan, Kamis (28/5).

Berdasarkan pantauan SPKS, beberapa pabrik besar di Mamuju Tengah kini sudah tidak lagi mengalami penumpukan kendaraan pengangkut sawit. Di PT Trinity Palmas Plantation (TPP) yang berlokasi di Tabolang, Kecamatan Topoyo, antrean truk dilaporkan sudah kembali lancar.

Hal serupa juga terjadi di PT Mitra Andalan Sawit (MAS) di Barakkang, Kecamatan Budong-Budong, di mana aktivitas bongkar muat TBS kembali berjalan normal tanpa hambatan berarti.

Sementara itu, kondisi di PT Surya Lestari Raya (SLR 2) di Desa Babana masih dalam pemantauan, meski belum ada laporan gangguan signifikan di lapangan.

Dari sisi harga, kondisi juga mulai menunjukkan kestabilan. Saat ini, harga pembelian TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp1.700 hingga Rp1.780 per kilogram. Angka ini dinilai lebih stabil dibandingkan beberapa pekan sebelumnya yang sempat mengalami tekanan akibat ketidakpastian distribusi.

Di sejumlah pabrik, seperti PT MAS dan TPP, harga pembelian bahkan sudah konsisten di angka Rp1.780 per kilogram.

Namun, kondisi berbeda masih dialami petani yang menjual melalui jalur tengkulak atau pengepul. Di tingkat ini, harga sawit masih berada di bawah, yakni sekitar Rp1.200 hingga Rp1.400 per kilogram. Selisih harga yang cukup jauh ini masih menjadi persoalan klasik di rantai distribusi sawit.

Fluktuasi harga yang terjadi beberapa waktu lalu diduga kuat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut pihak perusahaan, kebijakan yang berubah secara cepat sempat menimbulkan ketidakpastian di tingkat industri.

Humas PT Mitra Andalan Sawit (MAS), Joel, menyebut bahwa saat kebijakan baru diberlakukan, banyak perusahaan belum siap dengan mekanisme distribusi yang berubah.

“Tiba-tiba ada perubahan aturan ekspor, dan itu membuat sebagian perusahaan sempat menahan distribusi karena menunggu kepastian pasar,” jelasnya.

Meski begitu, Joel menegaskan bahwa kondisi kini mulai membaik. Perusahaan mulai menyesuaikan diri dengan regulasi baru, sehingga alur distribusi kembali berjalan normal.

Petani Diminta Tetap Tenang

Ketua SPKS Mamuju Tengah, Irfan, mengimbau para petani sawit agar tidak panik dengan fluktuasi harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar harga tetap berada pada jalur yang wajar dan tidak merugikan petani kecil.

“Kami minta petani tetap tenang dan tidak terprovokasi isu. Kondisi sekarang sudah mulai stabil, dan kami akan terus mengawasi agar tidak ada permainan harga,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara petani, perusahaan, dan pemerintah daerah agar stabilitas harga bisa terjaga dalam jangka panjang.

Dengan mulai normalnya antrean PKS dan stabilnya harga TBS di level Rp1.780, para petani berharap kondisi ini bisa bertahan dan tidak kembali bergejolak. Stabilitas harga menjadi kunci utama bagi keberlangsungan ekonomi petani sawit di daerah.

Meski begitu, tantangan di sektor hilir seperti selisih harga antara pabrik dan tengkulak masih perlu mendapat perhatian serius. Tanpa pengawasan yang ketat, petani kecil tetap berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai pasok sawit nasional.

Jakarta, elaeis.co – Gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali jadi sorotan serius pemerintah. 

Harga yang terus melemah di tingkat petani membuat Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara lebih keras. Kali ini, kepala daerah diminta tidak lagi pasif dan segera turun tangan menangani anjloknya harga di lapangan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa sudah ada regulasi yang jelas untuk mengatur pembelian TBS sawit dari petani mitra. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Namun, implementasinya di daerah masih jauh dari kata maksimal.

“Dari 38 provinsi, baru beberapa yang benar-benar menindaklanjuti aturan ini. Padahal mekanismenya sudah jelas, harga harus ditetapkan bersama Pemda, PKS, dan asosiasi, mengacu pada harga sawit global,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Artinya, masih banyak daerah yang belum menjalankan skema penetapan harga acuan TBS secara resmi. Padahal, aturan ini dirancang untuk melindungi petani agar tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar dan praktik pembelian di bawah harga standar oleh pabrik kelapa sawit (PKS).

Kementan menilai peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menstabilkan harga sawit di tingkat petani. Sudaryono menekankan bahwa kepala daerah tidak boleh hanya menerima laporan tanpa melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk turun langsung memantau aktivitas PKS di wilayah masing-masing. Jika ditemukan pabrik yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan tindakan tegas.

“Kalau ada PKS yang tidak patuh, harus diidentifikasi. Termasuk siapa pemiliknya, afiliasinya ke mana, dan bagaimana jaringan perusahaannya,” tegasnya.

Langkah ini dianggap penting untuk menelusuri rantai distribusi dan memastikan tidak ada celah permainan harga yang merugikan petani.

Kementerian Pertanian sebelumnya telah mengidentifikasi sebanyak 139 pabrik kelapa sawit yang diduga membeli TBS dari petani di bawah harga acuan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 16 pabrik yang sudah menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Sementara sisanya masih belum menunjukkan perubahan signifikan, meski sudah mendapat sorotan dan peringatan dari pemerintah pusat.

“Setelah dilakukan rapat dan pengumuman, baru 16 yang menyesuaikan harga. Tapi masih banyak yang belum berubah,” jelas Sudaryono.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan aturan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengawasan dan penegakan kebijakan di tingkat daerah.

Kementan juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga wajib melaporkan setiap temuan pelanggaran ke kementerian. Data terkait PKS yang tidak patuh akan dikompilasi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut di tingkat pusat.

Dengan sistem pelaporan ini, pemerintah berharap pengawasan tidak berhenti di level lokal saja, tetapi bisa ditindak secara nasional jika ditemukan pelanggaran berulang.

Langkah ini sekaligus diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku industri yang tidak mematuhi ketentuan harga TBS.

Di tengah tarik-ulur kebijakan dan pengawasan, petani sawit tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Fluktuasi harga yang tajam membuat pendapatan mereka tidak stabil, sementara biaya produksi terus berjalan.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun persoalan klasik seperti ketimpangan harga di tingkat petani masih terus terjadi.

Pemerintah berharap Permentan 13/2024 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperbaiki tata niaga sawit nasional. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan di lapangan.

Jika tidak segera direspons dengan tindakan nyata, harga sawit dikhawatirkan terus tertekan, dan petani kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai industri yang besar ini.

Jakarta, elaeis.co – Pemerintah mulai geram dengan praktik pembelian tandan buah segar (TBS) sawit milik petani di bawah harga resmi yang telah ditetapkan daerah. 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap ada 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang terbukti membeli sawit petani dengan harga lebih rendah dari ketentuan.

Temuan itu langsung memicu ancaman sanksi tegas dari pemerintah, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang membandel.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan praktik tersebut merugikan petani sawit di tengah harga minyak sawit mentah (CPO) dunia yang justru masih stabil bahkan cenderung naik.

“Di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak yaitu pembelian TBS yang murah,” kata Sudaryono usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurut Sudaryono, pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 139 PKS di berbagai daerah yang membeli TBS di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

Meski demikian, Kementan mengklaim langkah koordinasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Sebanyak 16 PKS disebut telah menaikkan harga pembelian TBS setelah pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri sawit.

Namun, masih banyak perusahaan yang belum mengikuti aturan harga yang berlaku.

“Kami sudah meminta pemerintah daerah untuk serius mengawasi pembelian TBS oleh PKS. Kalau ada pelanggaran sesuai Permentan, tentu ada sanksi administratif bahkan pencabutan izin,” tegas Sudaryono.

Kementan juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga dinas terkait agar aktif menjalankan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai tata kelola penetapan harga TBS sawit.

Saat ini, menurut Sudaryono, belum semua provinsi aktif menetapkan harga sawit secara rutin bersama pemerintah daerah, PKS, dan asosiasi sawit.

Padahal mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga harga sawit petani tetap stabil.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi perusahaan maupun afiliasi usaha yang membeli TBS di bawah ketentuan.

Pemerintah menilai anjloknya harga TBS di tingkat petani tidak masuk akal karena kondisi pasar global masih cukup kuat. Harga CPO dunia disebut tidak mengalami tekanan berarti dan permintaan ekspor masih tinggi.

Karena itu, pemerintah mencurigai adanya praktik perdagangan yang tidak sehat di sektor sawit.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Kementan memastikan akan melibatkan Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kalau ada unsur pelanggaran hukum dalam perdagangan sawit yang membuat harga petani jatuh, tentu akan kami tindaklanjuti bersama Satgas Pangan,” ujar Sudaryono.

Kasus ini langsung menjadi sorotan di kalangan petani sawit. Banyak petani mengeluhkan harga sawit yang terus ditekan pabrik meski harga global sedang bagus. 

Kondisi tersebut dinilai semakin membebani petani kecil yang selama ini bergantung pada hasil panen sawit untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah berharap langkah pengawasan dan ancaman sanksi ini bisa membuat PKS mematuhi aturan harga yang telah ditetapkan daerah, sehingga harga sawit petani kembali stabil dan tidak dimainkan oleh pihak tertentu.

Jakarta, elaeis.co – Rencana pemerintah mempercepat penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar pengganti BBM dinilai belum tentu menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban APBN hingga berdampak langsung kepada masyarakat.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah mempercepat produksi bahan bakar berbasis crude palm oil (CPO) atau minyak sawit untuk mengurangi ketergantungan impor energi. 

Selain biofuel sawit, pemerintah juga mendorong pengembangan energi dari batu bara melalui gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan pendekatan tersebut masih menyimpan risiko besar karena minyak sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi pasar global.

“Energi berbasis sawit maupun batu bara belum tentu menyelesaikan akar masalah krisis energi. Justru ada potensi menambah biaya energi dan membebani fiskal negara,” kata Deon dalam keterangannya.

Menurut IESR, krisis energi yang terjadi di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan dampak dari tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. 

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar, tetapi mengurangi dominasi energi fosil secara bertahap melalui energi terbarukan.

IESR menilai penggunaan sawit untuk energi juga bisa memicu benturan dengan sektor pangan.

Jika kebutuhan biofuel meningkat, permintaan kelapa sawit otomatis ikut melonjak dan berpotensi memengaruhi pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Tak hanya itu, pemanfaatan limbah jagung sebagai energi alternatif juga dinilai berisiko mengganggu kebutuhan pakan ternak yang selama ini sangat bergantung pada komoditas tersebut.

“Ketika sektor energi mulai bersaing dengan kebutuhan pangan, masyarakat yang akhirnya akan merasakan dampaknya lewat kenaikan harga bahan pokok,” ujar Deon.

IESR juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap potensi membengkaknya subsidi energi. Jika biaya produksi bahan bakar berbasis sawit lebih mahal dibanding BBM konvensional, pemerintah kemungkinan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk menjaga harga tetap stabil di masyarakat.

Situasi itu dinilai bisa menjadi tekanan baru bagi APBN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

Sebagai alternatif, IESR mendorong pemerintah lebih fokus memperbesar bauran energi terbarukan seperti tenaga surya serta mempercepat elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Lembaga tersebut menyambut baik target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang disampaikan Presiden Prabowo. Meski demikian, target itu dianggap sangat ambisius jika ingin direalisasikan dalam waktu singkat.

Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, mengatakan pemerintah perlu memastikan kesiapan industri, infrastruktur, hingga sumber daya manusia agar transisi energi berjalan efektif.

“Yang paling penting adalah kepastian lembaga mana yang akan memimpin implementasi transisi energi ini. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci,” kata Raditya.

Di sektor transportasi, IESR juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik masih menghadapi banyak tantangan, terutama dari sisi biaya.

Menurut Raditya, harga baterai dan conversion kit masih tergolong mahal. Selain itu, jumlah bengkel konversi kendaraan listrik di Indonesia juga masih terbatas, sementara sebagian besar komponen penting masih harus diimpor.

“Pertanyaan besarnya adalah apakah konversi kendaraan listrik ini benar-benar ekonomis bagi masyarakat dan efektif mendukung transisi energi nasional,” ujarnya.

IESR menegaskan bahwa kemandirian energi nasional seharusnya dibangun melalui efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan. 

Jika terlalu bergantung pada komoditas seperti sawit dan batu bara, Indonesia dinilai tetap rentan terhadap gejolak harga global yang sewaktu-waktu dapat memukul ekonomi nasional maupun daya beli masyarakat.

Jakarta, elaeis.co – Raksasa sawit dunia,Wilmar International Limited, akhirnya buka suara usai namanya terseret dalam dugaan manipulasi nilai ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. 

Kasus ini langsung bikin geger karena pemerintah menyebut ada dugaan praktik under invoicing dan transfer pricing yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar sektor sawit.

Nama Wilmar muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 10 perusahaan besar yang diduga memainkan nilai ekspor sawit. 

Dugaan ini berkaitan dengan laporan harga ekspor yang disebut jauh lebih rendah dibanding nilai sebenarnya di negara tujuan.

Wilmar pun angkat bicara lewat keterbukaan informasi di Bursa Singapura (SGX). Manajemen menegaskan hingga kini mereka belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan tersebut.

“Wilmar ingin mengklarifikasi bahwa kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Namun, kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami kekhawatiran mereka,” tulis manajemen Wilmar dalam pernyataannya, Kamis (28/5).

Meski begitu, pernyataan itu belum meredam sorotan publik. Apalagi, pemerintah mengklaim telah mengantongi data dugaan manipulasi ekspor dari perusahaan-perusahaan besar sawit, termasuk Wilmar dan Musim Mas.

Purbaya bahkan secara terang-terangan membenarkan dua nama besar tersebut saat dicecar wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Itu dua (perusahaan), betul,” kata Purbaya.

Kasus ini makin panas setelah pemerintah membeberkan modus yang diduga dipakai para eksportir sawit. Menurut Purbaya, perusahaan menjual ekspor ke trading company di Singapura. Namun secara fisik, barang langsung dikirim ke negara tujuan akhir tanpa transit.

Yang jadi sorotan, dokumen transaksi disebut dibuat seolah-olah penjualan hanya sampai Singapura. Akibatnya, nilai ekspor yang tercatat dari Indonesia menjadi lebih rendah dibanding harga sebenarnya saat barang masuk ke negara tujuan.

“Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura lewat trading company. Sebenarnya barangnya ke sana langsung karena kapalnya enggak berubah, tapi kertasnya berbeda,” ujar Purbaya.

Pemerintah menemukan dugaan permainan itu setelah membandingkan data ekspor Indonesia dengan data impor dari negara tujuan, termasuk Amerika Serikat (AS). Hasilnya, ada selisih harga yang mencolok meski volume barang yang dikirim relatif sama.

“Kalau volume sama, harga beda, apa itu? Under invoicing. Transfer pricing juga bisa. Kalau saya lihat dua-duanya,” tambahnya.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung. Bahkan, sebagian data disebut sudah diserahkan ke aparat penegak hukum untuk pendalaman lebih lanjut.

Yang bikin publik makin tercengang, Purbaya mengungkap potensi kerugian dari sampel pemeriksaan saja mencapai sekitar US$84 juta. Angka itu disebut baru berasal dari sebagian kecil transaksi yang diperiksa pemerintah.

“Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample,” kata Purbaya.

Ia juga menyebut sampel pemeriksaan diambil secara acak dari 10 perusahaan eksportir terbesar sektor sawit. Namun hasilnya justru menunjukkan pola yang mirip.

“Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang reaksi di sektor industri sawit nasional. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu eksportir CPO terbesar dunia, sehingga isu manipulasi ekspor bisa berdampak serius terhadap kepercayaan pasar global.

Di sisi lain, Wilmar memastikan akan memberikan pembaruan informasi apabila nantinya menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah terkait proses penyelidikan.

“Kami akan memperbarui informasi kepada pasar sebagaimana mestinya,” tutup manajemen.

Kasus dugaan manipulasi ekspor sawit ini kini menjadi sorotan tajam publik dan pelaku pasar. Banyak pihak menunggu langkah lanjutan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan permainan ekspor yang disebut telah berlangsung cukup lama itu.

Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait rencana penataan tata niaga ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Kepala Departemen Advokasi SPKS menegaskan bahwa reformasi tata kelola ekspor sawit tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural di tingkat hulu yang hingga saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar bagi petani sawit rakyat.

“Posisi tawar petani yang lemah, ketergantungan terhadap rantai pasok, rendahnya produktivitas, serta tingginya kerentanan terhadap fluktuasi pasar membuat petani menjadi pihak yang paling rentan terdampak setiap perubahan kebijakan perdagangan sawit nasional,” tegas Marselinus Andri kepada elaeis.co, Jumat (29/5).

SPKS menilai bahwa perbaikan tata kelola sawit seharusnya dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, bukan hanya berfokus pada pengendalian perdagangan ekspor. kehadiran PT. Danantara Sumber Daya Indonesia saat ini menyebabkan petani sangat mudah terdampak karena rantai pasok yang panjang dan ketergantungan pada Industri sawit.

Kondisi tersebut tercermin dari penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di berbagai daerah sejak kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI diumumkan oleh Presiden Prabowo. SPKS mencatat penurunan harga TBS di sejumlah wilayah rata-rata mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram.

Marselinus Andri mengatakan bahwa hingga saat ini, penurunan harga tersebut belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan strategi mitigasi maupun instrumen pengaman kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi respons pasar atas perubahan tata niaga ekspor sawit.

“Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI ini belum diikuti dengan strategi mitigasi yang memadai. Faktanya, sejak diumumkan, harga TBS justru turun dan hingga hari ini belum pulih di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa respons pasar langsung dibebankan kepada petani, sementara pemerintah belum memiliki langkah konkret untuk meredam dampaknya,” ujar Marselinus Andri.

Marselinus Andri menilai bahwa upaya memperbaiki tata kelola ekspor guna mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing tidak seharusnya ditempuh melalui pemusatan atau pengendalian perdagangan sebagai satu-satunya pendekatan kebijakan. Pemerintah dinilai tetap dapat memperkuat pengawasan ekspor melalui sistem digitalisasi, transparansi transaksi, serta penguatan regulasi tanpa menciptakan konsentrasi perdagangan dalam satu saluran tunggal.

Ia juga menambahkan bahwa diversifikasi mekanisme perdagangan ekspor di luar DSI perlu tetap dibuka agar struktur pasar tetap sehat, kompetitif, dan tidak melemahkan posisi tawar pelaku usaha maupun petani sawit rakyat. Pemusatan kekuatan pembelian CPO dalam satu saluran berpotensi menciptakan praktik monopsoni yang dapat memengaruhi pembentukan harga TBS di tingkat petani.

“Negara boleh memperkuat tata kelola ekspor, tetapi tidak boleh menciptakan struktur pasar yang justru semakin melemahkan posisi tawar petani. Petani sawit tidak boleh menjadi penanggung utama risiko dari kebijakan yang dirancang di tingkat pusat,” tegas Marselinus Andri.

Sehubungan dengan itu, SPKS menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap perubahan tata kelola ekspor sawit tidak menimbulkan penurunan harga TBS yang tidak wajar di tingkat petani. Karena itu, selama masa transisi kebijakan, pemerintah diminta membuka secara transparan mekanisme pembentukan harga, termasuk referensi harga ekspor, serapan pasar, serta faktor-faktor yang memengaruhi koreksi harga TBS di lapangan.

SPKS juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi distorsi pasar, termasuk praktik penahanan pembelian maupun bentuk-bentuk perdagangan yang dapat melemahkan posisi tawar petani sawit rakyat. Dalam setiap arah kebijakan strategis sawit nasional, petani harus dilibatkan secara bermakna, termasuk dalam agenda hilirisasi dan tata kelola ekspor, mengingat petani merupakan pihak yang paling terdampak dari setiap perubahan kebijakan.

Selain itu, negara diminta memastikan bahwa agenda penguatan tata niaga dan hilirisasi sawit tidak hanya berorientasi pada penguatan kontrol dan penerimaan negara, tetapi juga benar-benar menghadirkan perlindungan harga dan keadilan ekonomi bagi petani sawit rakyat.

SPKS juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE), serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), agar tidak semakin memberikan tekanan terhadap harga TBS di tingkat petani serta tidak memicu pembatasan penyerapan bahan baku dari petani di tingkat pabrik. Selama ini, berbagai tambahan biaya dan beban perdagangan tersebut pada akhirnya ditransmisikan ke petani melalui penurunan harga beli TBS maupun pengurangan pembelian oleh pabrik.

SPKS menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tata kelola sawit nasional tidak hanya dilihat dari peningkatan kontrol ekspor maupun penerimaan negara, tetapi juga dari terjaganya kesejahteraan jutaan petani sawit rakyat yang menjadi fondasi utama industri sawit Indonesia.

Pekanbaru, elaeis.co - Harga kelapa sawit khususnya untuk mitra swadaya pekan ini di Riau mengalami penurunan. Padahal harga kelapa sawit plasma justru terdongkrak naik periode ini.

Berdasarkan hasil rapat penetapan di Dinas Perkebunan Riau beberapa waktu lalu, harga sawit mitra swadaya turun Rp147,79/kg atau mencapai 3,83% dari harga periode lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani menjadi Rp3.709,35/kg.

Vera Virgianti selaku Plt Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengatakan faktor yang mempengaruhi anjloknya harga sawit mitra swadaya adalah lantaran penurunan harga cpo dan kernel. CPO minggu ini turun sebesar Rp716,00/kg dan kernel minggu ini turun sebesar Rp 85,44/kg.

"CPO dan kernel menjadi patokan penetapan harga, jika harganya turun maka akan berdampak pada harga TBS," jelasnya.

Untuk harga CPO sendiri pekan ini dibandrol Rp14.598,00/kg. Sedangkan untuk harga kernel Rp15.277,56/kg.

Kemudian untuk harga cangkang sebesar Rp 26,09/Kg. Sedangkan indeks K yang dipakai adalah 92,87%. 

Berikut penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Provinsi Riau pekan ini ;
 
Umur 3 Th (Rp 2.880,14 );
Umur 4 Th (Rp 3.207,10 );
Umur 5 Th (Rp 3.436,66 );
Umur 6 Th (Rp 3.567,44 );
Umur 7 Th (Rp 3.648,31 );
Umur 8 Th (Rp 3.691,88 );
Umur 9 Th (Rp 3.709,35 );
Umur 10-20 Th (Rp 3.673,25 );
Umur 21 Th (Rp 3.613,85 );
Umur 22 Th (Rp 3.544,77 );
Umur 23 Th (Rp 3.466,20 );
Umur 24 Th (Rp 3.406,55 );
Umur 25 Th (Rp 3.357,81 );
Umur 26 Th (Rp 3.340,18 );
Umur 27 Th (Rp 3.313,13 );
Umur 28 Th (Rp 3.261,68 );
Umur 29 Th (Rp 3.223,72 );
Umur 30 Th (Rp 3.136,95 );
Indeks K : 92,87 % 
BOTL : 0,48 % 

Pekanbaru, elaeis.co - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui sub holding PTPN IV PalmCo mendistribusikan lebih dari 150 ton daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran paket daging ini menjangkau puluhan kabupaten dan kota yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.

Di saat sebagian besar masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan bersilaturahmi bersama keluarga, pemandangan berbeda justru terlihat di berbagai unit kerja PTPN IV PalmCo. Ratusan karyawan menjadi panitia kurban perusahaan bahu-membahu memotong, mengemas, hingga mendistribusikan puluhan ribu paket daging kepada masyarakat prasejahtera sedari subuh.

Tahun ini, PTPN IV PalmCo mendistribusikan lebih dari 1.900 ekor hewan kurban. Untuk memastikan distribusi berjalan cepat, tertib, dan efektif, panitia menerapkan sistem penukaran kupon di berbagai titik lokasi penyembelihan.

Penerapan skema kupon oleh panitia pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban di lokasi, namun pihak perusahaan menyadari tidak semua penerima manfaat bisa datang mengambilnya secara langsung karena keterbatasan fisik maupun akses pengambilan. 

Terlebih lagi, sebagai perusahaan dengan fokus usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, sebagian besar wilayah operasional PTPN IV PalmCo berada di kawasan pedesaan. Jarak tempuh dan kondisi geografis ini sering kali menjadi kendala tersendiri bagi warga, khususnya kelompok masyarakat prasejahtera yang berusia lanjut. 

Guna menyiasati tantangan tersebut, para karyawan berinisiatif melakukan aksi jemput bola dengan mengantarkan paket daging kurban langsung ke rumah warga (door-to-door).  

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa kombinasi metode distribusi ini disesuaikan dengan kondisi demografis wilayah operasional perusahaan.

"Operasional PTPN IV PalmCo mayoritas berada di pedesaan karena fokus usaha kami di sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, distribusi 120.000 paket daging ini disesuaikan agar benar-benar menyentuh masyarakat desa di sekitar kebun. Penggunaan kupon membantu efisiensi di lokasi, sementara pengantaran langsung memastikan kelompok rentan dan lansia tetap mendapatkan haknya tanpa perlu mengantre," kata Jatmiko.

Kegiatan distribusi ini melibatkan kepanitiaan dari unsur karyawan di berbagai wilayah. Kepala Divisi TJSL PTPN IV PalmCo, Ridho Asril, menjelaskan bahwa proses logistik sudah berjalan sejak sebelum hari raya, terutama untuk pengantaran hewan ternak hidup ke lembaga-lembaga sosial di wilayah perkotaan dan pinggiran kota.

"Pada H-1 Idul Adha, tim kami melakukan pengantaran hewan kurban ke beberapa lembaga dan yayasan Islam di daerah Jonggol, Gunung Sindur, Sawangan, hingga Condet. Menghadapi volume kendaraan dan lalu lintas jalanan Jabodetabek menjelang hari raya merupakan tantangan tersendiri, namun pengantaran harus diselesaikan agar hewan tiba tepat waktu di lokasi sasaran," jelas Ridho.

Pelaksanaan distribusi secara langsung juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Di Pekanbaru, Ketua Panitia Kurban PTPN IV Regional III, Makmur Hidayat, menyampaikan bahwa para karyawan turut serta mendatangi pemukiman warga setelah proses penyembelihan selesai.

"Sebagian besar warga mengambil daging menggunakan kupon yang telah disediakan panitia. Namun, kami juga mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mengantarkan beberapa paket daging secara langsung ke rumah warga penerima yang sudah lansia di sekitar wilayah kerja," jelas Makmur.

Metode pengantaran langsung ini dinilai memberikan kemudahan bagi warga yang jauh dari akses memadai. Faisal, salah seorang Desa Pasir Putih, Kampar, menyebutkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. "Alhamdulillah kemarin tim panitian PTPN IV mengirim langsung daging kurban ke beberapa rumah di sekitar. Alhamdulillah, ini sangat membantu kami, terutama para lansia yang ditinggal anaknya merantau ke kota," tuturnya.

Jakarta, elaeis.co - Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema  Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan petani sawit selama ini sudah menanggung banyak beban. Harga TBS petanj dipotong oleh panjangnya rantai pasok, lalu dibebani lagi oleh kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor yang dampaknya langsung terasa di tingkat petani.

"Sekarang muncul lagi DSI yang berpotensi memperpanjang supply chain perdagangan dan memperbesar tekanan terhadap harga TBS,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran persnya kepada elaeis.co, Jumat (29/5).

POPSI juga dijelaskan bahwa skema baru perdagangan berpotensi memunculkan lebih banyak trader lokal dengan kemampuan membeli CPO dari pabrik mandiri dengan harga lebih rendah yang kemudian bisa menekan harga TBS. 

Sementara itu, Purbaya selaku mentri keuangan, RI dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional menyampaikan bahwa pembayaran kepada produsen sawit kemungkinan akan dilakukan setelah ada transaksi internasional, serta menahan DHE (Devisa Hasil Ekspor) selama satu tahun di bank Himbara. POPSI menilai, Kombinasi kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi modal kerja industri dan ditransmisikan pada pembatasan pembelian TBS dan memperbesar risiko keterlambatan pembayaran TBS di tingkat petani. Ujungnya, petani sawit akan dimiskinkan.

Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring mengatakan bahwa, petani sawit di daerah sangat sensitif terhadap perubahan tata niaga sawit nasional. Sebab dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kondisi petani saat ini belum benar-benar pulih, harga masih sekitar 2000-2500/kg. Ketika 
harga turun beberapa ratus rupiah saja, itu sangat mempengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, sampai biaya perawatan kebun,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andry, menilai selama ini Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sudah menjadi instrumen yang menekan harga sawit di tingkat petani karena seluruh tambahan biaya perdagangan akhirnya dibebankan ke harga TBS. DSI juga akan ikut menambah menekan petani.

 “Petani sawit selalu berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketika ada tambahan biaya, pungutan, atau hambatan perdagangan, maka petani yang pertama kali menerima dampaknya melalui penurunan harga TBS,” jelas Marselinus Andry.

Kondisi ini tidak boleh berlarut-larut, POPSI tawarkan Solusi POPSI menghendaki adanya kepastian regulasi dari pemerintah khususnya untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga desember 2026. 

Selain itu, DSI harus melelengkapi dengan rencana kerja untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industry tetap stabil dan transaksi dengan petani sawit tetap berjalan normal.

POPSI menegaskan bahwa masa depan industri sawit Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan kontrol perdagangan semata, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit rakyat sebagai pelaku utama sektor hulu. Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan penguatan produktivitas dan perlindungan petani dibanding membangun struktur perdagangan baru yang berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya transaksi nasional.

Menurut POPSI, langkah yang lebih mendesak saat ini adalah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), memperbaiki infrastruktur jalan produksi dan logistik desa sawit, menyediakan bibit unggul dan pupuk yang terjangkau, memperluas akses pembiayaan murah bagi petani swadaya, serta memperkuat kelembagaan koperasi petani. Peningkatan produktivitas dan efisiensi di tingkat hulu dinilai jauh lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan petani dibanding menambah instrumen tata niaga baru di sektor hilir.

Dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI mendukung modernisasi sistem 
perdagangan melalui digitalisasi yang transparan dan terintegrasi. Namun digitalisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi perdagangan ataupun menciptakan monopoli baru yang justru memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang 
sehat.

POPSI menilai negara, pemerintah, dan/atau DSI seharusnya lebih tepat berperan sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional, bukan menjadi pengendali tunggal perdagangan. Karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor.

Platform tersebut harus mampu mengintegrasikan data produksi petani, PKS, refinery, stok 
CPO, transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, hingga pelacakan 
pengiriman dan devisa hasil ekspor secara real time. Sistem ini juga harus terkoneksi langsung 
dengan Bea Cukai, BPDP, port authority atau otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, perbankan, serta sistem logistik nasional.

Dengan model pengawasan digital yang terintegrasi tersebut, negara tetap dapat memperoleh 
transparansi perdagangan, pengawasan penerimaan negara, pengendalian praktik under 
invoicing dan transfer pricing, serta monitoring ekspor secara akurat tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi perdagangan atau mengganggu mekanisme pasar.

Selain itu, POPSI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit yang selama ini dinilai ikut membebani harga TBS petani. 

Seluruh tambahan biaya perdagangan di sektor hilir pada akhirnya ditransmisikan ke tingkat petani melalui penurunan harga beli TBS. Karena itu, kebijakan fiskal sawit harus disusun lebih adaptif terhadap kondisi harga global dan memberikan perlindungan yang nyata terhadap pendapatan petani sawit rakyat.

Selain itu, POPSI juga mendukung digitalisasi tata niaga sawit untuk meningkatkan transparansi perdagangan dan penerimaan negara tanpa menghambat mekanisme pasar yang telah berjalan. Penegakan hukum terhadap praktik under invoicing dan transfer pricing dinilai lebih penting dibanding memperpanjang rantai birokrasi ekspor.

POPSI mengingatkan bahwa kebijakan sawit nasional harus dilihat dari dampaknya terhadap petani di tingkat bawah. Ketika harga TBS turun, pembayaran terlambat, pendapatan petani berkurang, dan daya beli masyarakat desa melemah, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan petani, tetapi juga keberlanjutan ekonomi daerah sentra sawit nasional.

Pekanbaru, elaeis.co - Sebanyak lebih dari 150 ton daging kurban didistribusikan PTPN IV PalmCo ke puluhan kabupaten dan kota di Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan di berbagai wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan dengan sasaran masyarakat prasejahtera, anak yatim piatu, dan warga terdampak bencana.

Distribusi daging kurban tersebut berasal dari penyembelihan lebih dari 1.900 hewan kurban yang terdiri dari 1.667 ekor sapi dan 298 ekor kambing. Dari proses itu, perusahaan menghasilkan sekitar 150 ton daging bersih yang kemudian dikemas menjadi sekitar 120.000 paket.

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui unit-unit kerja perkebunan perusahaan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah yang diprioritaskan antara lain kawasan sekitar operasional perusahaan hingga daerah yang tengah menjalani pemulihan pascabencana, seperti sejumlah wilayah di Aceh dan kawasan Batang Toru.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, sebagian besar hewan kurban berasal dari iuran sukarela karyawan muslim di lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menambah alokasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Idul Adha bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Momentum ini mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus menghadirkan akses protein bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Jatmiko di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, perputaran ekonomi selama perayaan hari raya kurban melibatkan rantai usaha yang panjang, mulai dari peternak, pedagang ternak, jasa transportasi, hingga pekerja pemotongan hewan dan pelaku usaha kecil di sekitar distribusi.

“Ada banyak pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas ini. Mulai dari peternak desa, sopir pengangkut ternak, pedagang pasar hewan, hingga usaha kecil yang terlibat dalam distribusi,” tuturnya.

Di lapangan, proses penyembelihan dilakukan secara serentak di sejumlah unit kerja perusahaan dengan pengawasan kesehatan hewan dan penerapan standar kebersihan. Salah satu petugas panitian pelaksana kurban di Pekanbaru, Azwar Matondang, mengatakan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong.

“Sejak awal, hal utama yang kami titik beratkan adalah kondisi kesehatan hewan dan bebas dari penyakit, terutama PMK. Sehingga daging yang didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi baik,” ujarnya.

Khusus di PTPN IV Regional III dengan wilayah operasional di Riau sendiri, total sebanyak 36 ekor sapi melalui program TJSL disalurkan ke berbagai pihak, terutama di sekitar wilayah operasional. Salah satu diantaranya adalah lembaga adat melayu (LAM) Riau.

Atas nama lembaga, kami sangat berbahagia. Karena hari ini kami dikunjungi oleh PTPN IV Regional III. Dan juga, kami mengucapkan terimakasih atas sinergi yang ditunjukkan PTPN IV," kata Ketua Umum Majelis Kerapat Adat LAM Riau Datuk Seri Marjohan. 

Ia bilang bahwa kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga adat menjadi penting untuk menjaga pembangunan yang selaras dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Melayu Riau. Dalam kesempatan yang sama, ia turut memuji beragam transformasi yang dilangsungkan oleh PTPN. 

Transformasi tersebut, kata dia, turut memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah. "Kami melihat PTPN saat ini jauh lebih baik, lebih maju. Dan dengan begitu, alhamdulillah bisa berkontribusi positif. Kami berdoa semoga PTPN semakin bertambah rezekinya," ujarnya. 

Selain melalui program TJSL, PTPN IV Regional III pada Idul Adha 1447 Hijriah ini turut menyalurkan 28.000 paket daging kurban, yang berasal dari dari 350 ekor hewan kurban sapi dan kambing dari seluruh wilayah operasional di enam kabupaten kota di Riau. Hewan kurban tersebut sebagian besar diantaranya merupakan sumbangan dari para karyawan PTPN IV Regional III yang selanjutnya daging kurban terkumpul disalurkan kepada masyarakat sekitar.

Medan, elaeis.co - Baru mulai merangkak naik Minggu kemarin, harga kelapa sawit plasma di Sumatera Utara (Sumut) Minggu ini justru anjlok. Tak tanggung-tanggung turun sebesar Rp649,80/kg dari periode lalu.

Dengan penurunan itu, maka harga kelapa sawit hasil penetapan Dinas Perkebunan Sunut Minggu ini hanya sebesar Rp3.252,89/kg. Padahal harga periode sebelumnya, masih bertengger diangka Rp3.902,70/kg.

Harga sawit ini terkoreksi lantaran harga CPO yang menjadi patokan perhitungan harga, pekan ini terjun bebas. Harga CPO Minggu ini hanya sebesar Rp12.379,60. Sementara Minggu kemarin masih Rp15.289,33/kg. 

Begitu juga dengan harga inti sawit atau kernel. Minggu ini hanya dibeli Rp13.975,00. Sedangkan Minggu sebelumnya Rp14.803,00/kg.

Hal serupa juga terjadi pada harga kelapa sawit swadaya. Minggu ini rata-rata dibeli sebesar Rp3.000/kg hingga Rp3.340/kg.

Berikut rincian harga TBS plasma di Sumut pekan ini ;

Umur 3 Th (Rp 2.760,18);
Umur 4 Th (Rp 2.945,15);
Umur 5 Th (Rp 3.044,57);
Umur 6 Th (Rp 3.129,95);
Umur 7 Th (Rp 3.087,88);
Umur 8 Th (Rp 3.203,07);
Umur 9 Th (Rp 3.227,36);
Umur 10-20 Th (Rp 3.252,89);
Umur 21 Th (Rp 3.261,21);
Umur 22 Th (Rp 3.235,16);
Umur 23 Th (Rp 3.185,72);
Umur 24 Th (Rp 3.092,56);
Umur 25 Th (Rp 3.008,37);
Umur 26 Th (Rp 2.987.50);
Umur 27 Th (Rp 2.946,41);
Umur 28 Th (Rp 2.903,02);
Umur 29 Th (Rp 2.858,62);
Umur 30 Th (Rp 2.814,22).

Mamuju, elaeis.co - Beberapa waktu lalu, pihak Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) memilih meninggalkan acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Sulbar. Dimana kala itu agendanya membahas mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit khususnya terkait harga dan antrean panjang yang terjadi di Sulbar.

Tindakan walkout Dinas Perkebunan Sulbar itu belakangan justru membuat petani kecewa karena menduga Disbun Sulbar menutup mata terkait permasalahan yang dirasakan petani.

Kadisbun Sulbar, Muh Faisal Thamrin menampik jika pihaknya meninggalkan rapat dengan dilatar belakangi tidak menghargai petani kelapa sawit yang juga hadir dalam RDP tersebut. Ia mengaku ada terjadi mis informasi saat itu.

"Kemarin itu hanya mis informasi saja. Kemarin kita juga sudah bertemu dengan sejumlah perwakilan adik- adik mahasiswa yang demo. Kita bertemu di ruangan kantor saya," ujarnya kepada elaeis.co Selasa (26/5) kemarin.

"Kami sudah jelaskan dan Alhamdulillah mereka paham," sambungnya 

Ia menegaskan, bahwa peran disbun adalah mendukung, mendorong kesejahteraan petani. Tak terkecuali petani kelapa sawit.

Seperti halnya juga dalam penetapan harga komoditi andalan indonesia tersebut. Untuk mengurai permasalahan yang ada, pihaknya juga telah menyurati sejumlah PKS untuk memberikan informasi mengenai antrean yang juga berdampak pada penurunan harga.

Pihaknya telah mengutus kedinasan perkebunan di kabupaten untuk melakukan survei yang kemudian dilaporkan ke Disbun Sulbar. 

"Kita sedang melakukan pendataan permasalahan yang ada di lapangan," 

Menurutnya, perihal ini adalah rangkaian dampak dari rencana pengalihan pintu ekspor melalui BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subiyanto awal Juni mendatang. Dimana ekspor turunan sawit itu akan diambil alih oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

"Memang rencana itu menimbulkan respons cepat dan sentimen fluktuatif pada rantai pasok kelapa sawit nasional, khususnya terkait kekhawatiran koreksi harga sepihak di tingkat pabrik terhadap TBS petani swadaya maupun plasma," terangnya.

Untuk itu lanjutnya, guna penyusunan laporan komprehensif dan bahan evaluasi kebijakan penstabilan harga, pihaknya mewajibkan seluruh PKS menyampaikan perkembangan harga pembelian TBS di internal perusahaan masing-masing. 

"Kita juga minta petugas kedinasan perkebunan melaporkan  PKS yang menurunkan harga sepihak atau manipulasi harga yang berada di luar koridor aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya," pungkasnya.

Pelalawan, elaeis.co - Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti yang berdiri di Desa Trimulya Jaya usulkan bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) sebesar Rp13 miliar. Usulan sarpras kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) itu diajukan berupa pupuk dan herbisida.

"Usulan ini dilatar belakangi kebutuhan pupuk untuk kebun kelapa sawit kita. Memang harga pupuk dan herbisida cukup tinggi sampai saat ini," ujar ketua KUD Bakti M Yusuf Subkhi kepada elaeis.co, Kamis (28/5).

Diterangkan Yusuf, salah satu persyaratan untuk mengajukan bantuan sarpras tadi adalah telah terlaksananya program PSR pada kebun yang dikelola koperasinya. Sementara cerita Yusuf, dari total 448 hektar ada 380 hektar yang sudah diremajakan. Bahkan saat ini usianya sudah menginjak usia lima tahun.

"Jadi kebun kita sudah produksi sejak dua terakhir ini," terangnya.

Saat ini kebun tersebut  sudah dapat menghasilkan 1,5-2 ton buah kelapa sawit dalam sekali panen. Dengan begitu penghasilan petani rata-rata sudah 7-11 juta.

Pihaknya bersyukur penghasilan petani kembali meningkat usai dilakukan peremajaan. Sayangnya produksi beberapa waktu belakangan ini kebun justru mengalami  penurunan 10-12%. 

"Harapan kita usulan sarpras ini mendapat persetujuan dari BPDP. Sehingga membantu kami untuk meningkatkan dan melakukan perawatan terhadap kebun kelapa sawit kita," tandasnya.

Jakarta, elaeis.co — PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mendistribusikan lebih dari 150 ton daging kurban ke puluhan kabupaten dan kota di Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Distribusi dilakukan melalui berbagai wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan dengan sasaran masyarakat prasejahtera, anak yatim piatu, serta warga terdampak bencana.

Total daging kurban tersebut berasal dari penyembelihan lebih dari 1.900 hewan kurban yang terdiri dari 1.667 ekor sapi dan 298 ekor kambing. Dari proses penyembelihan itu, perusahaan menghasilkan sekitar 150 ton daging bersih yang kemudian dikemas menjadi sekitar 120 ribu paket.

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui unit-unit kerja perkebunan perusahaan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah yang diprioritaskan antara lain kawasan sekitar operasional perusahaan hingga daerah yang tengah menjalani pemulihan pascabencana, seperti sejumlah wilayah di Aceh dan kawasan Batang Toru.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari iuran sukarela karyawan muslim di lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menambah alokasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Idul Adha bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Momentum ini mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus menghadirkan akses protein bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Jatmiko di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurutnya, perputaran ekonomi selama musim kurban turut melibatkan rantai usaha yang panjang, mulai dari peternak, pedagang ternak, jasa transportasi, hingga pekerja pemotongan hewan dan pelaku usaha kecil di sekitar distribusi.

“Ada banyak pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas ini. Mulai dari peternak desa, sopir pengangkut ternak, pedagang pasar hewan, hingga usaha kecil yang terlibat dalam distribusi,” ujarnya.

Di lapangan, proses penyembelihan dilakukan secara serentak di sejumlah unit kerja perusahaan dengan pengawasan kesehatan hewan dan penerapan standar kebersihan.

Salah satu petugas penyembelihan di Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Purwanto, mengatakan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong.

“Kondisi hewan kurban tahun ini sangat baik dan sehat sehingga menghasilkan daging yang layak dan aman untuk didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.

Selain kepada masyarakat umum, bantuan hewan kurban juga disalurkan ke sejumlah lembaga pendidikan dan pesantren. Pondok Pesantren AR Rahman Insan Kamil menerima dua ekor sapi untuk kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar.

Perwakilan dewan guru pesantren, Zatila Falik Jauhar Ahmad, mengatakan daging kurban tersebut diperuntukkan bagi santri yatim piatu serta warga kurang mampu di lingkungan pesantren.

“Kami bersyukur bantuan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan para santri dan masyarakat sekitar pada momentum Idul Adha,” ujarnya.

Sementara itu, satu ekor sapi juga disalurkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madinatul Ilmi di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga dhuafa di sekitar kampus oleh panitia mahasiswa.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha,” kata salah satu perwakilan mahasiswa.

Medan, elaeis.co - Harga kelapa sawit swadaya di provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan Minggu ini. Paling tinggi harganya dibeli Rp 3.340/kg.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumut minggu ini, rata- rata harga kelapa sawit dibeli dengan harga Rp3.000/kg hingga Rp3.340/kg. Dimana kabupaten Palas tercatat menempati posisi pertama dengan harga tertinggi itu.

Sementara itu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) juga mencatat harga cukup tinggi sebesar Rp 3.320/kg. Lalu disusul Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp 3.280/kg.

Di wilayah pantai timur Sumatera Utara, harga TBS di Kabupaten Langkat mencapai Rp 3.155/kg. Sedangkan Kabupaten Deli Serdang berada di angka Rp 3.130/kg. 

Kabupaten Batu Bara mencatat harga Rp 3.100/kg dan Kabupaten Asahan sebesar Rp 3.140/kg.

Untuk wilayah harga TBS di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) mencapai Rp 3.175/kg. Kabupaten Labuhan Batu berada sedikit lebih tinggi dengan harga Rp 3.180/kg, sedangkan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) tercatat sebesar Rp 3.120/kg.

Sementara itu, harga TBS di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berada di angka Rp 3.115/kg. Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencatat harga Rp 3.036/ kg dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebesar Rp 3.070/ kg.

Di kawasan dataran tinggi, Kabupaten Simalungun mencatat harga TBS sebesar Rp 3.025/kg. Adapun Kabupaten Pakpak Bharat menjadi daerah dengan harga terendah hari ini, yakni Rp 3.000/kg.

Secara umum, rata-rata harga TBS kelapa sawit di Sumatera Utara masih berada pada level yang cukup baik. 

Jambi, elaeis.co – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian RI yang juga Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, dalam merespons gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi.

Tokoh yang akrab disapa SAH itu menilai langkah pemerintah dalam menata tata niaga sawit nasional sekaligus menjaga stabilitas harga TBS merupakan bagian dari terobosan besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia dari sektor komoditas ekspor strategis, seperti sawit, batu bara, dan sumber daya alam lainnya.

“Pak Presiden Prabowo ingin kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena itu, tata niaga komoditas strategis seperti sawit harus dibenahi agar tidak ada lagi kebocoran, permainan, maupun pihak yang mengambil keuntungan berlebihan sementara petani dirugikan,” ujar SAH, Rabu (27/5/2026).

Menurut SAH, selama ini sektor sawit menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional dan daerah, termasuk Provinsi Jambi. Namun di sisi lain, tata niaga yang belum sepenuhnya tertata sering memunculkan gejolak harga yang merugikan petani di tingkat bawah.

Karena itu, ia menilai langkah pemerintah melalui pengawasan ekspor dan pembenahan sistem perdagangan sawit merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola komoditas nasional yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Presiden Prabowo ingin komoditas utama Indonesia seperti sawit dan batu bara tidak lagi bocor nilainya keluar, tetapi mampu memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat daerah penghasil,” katanya.

SAH menjelaskan, langkah koordinasi yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama GAPKI, asosiasi petani sawit, dan Satgas Pangan Polri telah memberi ketenangan kepada petani di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ia mengapresiasi lima langkah yang disampaikan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sawit nasional.

Pertama, pemerintah menilai gejolak harga TBS lebih dipicu faktor psikologis berupa kekhawatiran dan ketidakpahaman terhadap mekanisme kebijakan ekspor baru, bukan karena terganggunya aktivitas ekspor sawit nasional.

Kedua, pemerintah memastikan PT DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor secara transparan dan akuntabel tanpa mengambil keuntungan maupun membebankan biaya tambahan kepada pelaku usaha.

Ketiga, pemerintah menetapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sementara implementasi penuh direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027.

Keempat, seluruh aktivitas usaha sektor hilir sawit seperti refinery, ekspor, dan perdagangan dipastikan tetap berjalan normal selama masa transisi berlangsung.

Kelima, pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) kembali menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai harga acuan crude palm oil (CPO) di masing-masing wilayah agar harga di tingkat petani kembali stabil.

Selanjutnya, HKTI Jambi juga meminta seluruh pabrik sawit yang ada di Provinsi Jambi untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat tersebut dengan tidak memainkan harga TBS yang merugikan petani.

SAH menegaskan, HKTI Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, termasuk bersama aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Ia juga mendukung langkah tegas pemerintah bersama Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap PKS yang diduga memainkan harga TBS petani.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi persekongkolan antar-PKS untuk menekan harga secara tidak wajar, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Pak Presiden Prabowo ingin ekonomi nasional kuat, tetapi petani juga harus sejahtera. Jadi keseimbangan antara kepentingan negara, industri, dan rakyat harus dijaga,” tegasnya.

Tokoh yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Jambi itu optimistis harga sawit ke depan akan kembali menguat seiring meningkatnya permintaan global terhadap crude palm oil (CPO), penguatan program biodiesel, dan hilirisasi industri sawit yang terus didorong pemerintah.

“Kita melihat arah kebijakan pemerintah hari ini semakin jelas, yakni menjaga kekayaan alam Indonesia agar memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Saya yakin jika tata niaga sawit semakin baik, maka kesejahteraan petani juga akan ikut meningkat,” pungkasnya. 

Jambi,elaeis.co - Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN IV) Regional IV Jambi-Sumbar memaknai Hari Raya Iduladha atau Hari Raya Kurban sebagai bentuk keimanan, ketaatan, ketakwaan, dan pengorbanan ego manusia demi Allah SWT. Puncak dari keimanan tersebut adalah berserah diri serta rela berkurban, baik harta maupun jiwa.

Sebagai wujud dari nilai-nilai tersebut, manajemen dan karyawan Region Office PTPN IV Regional IV melaksanakan pemotongan 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban yang dagingnya disalurkan kepada karyawan serta masyarakat di sekitar kantor.

Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada Rabu (27/05/2026) di Region Office usai pelaksanaan Sholat Iduladha sekitar pukul 08.00 WIB.

“Alhamdulillah, jumlah hewan kurban kita tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing, sedangkan tahun ini menjadi 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing,” ujar Region Head PTPN IV Regional IV Jambi, Khayamuddin Panjaitan, saat memberikan sambutan dalam prosesi pemotongan hewan kurban.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Business Support Head Dhanny Hermawan, Kabag Sekper Hariman Siregar, Kabag Akuntansi dan Keuangan Willy Heriyandi, Kabag Tanaman Fahran, Kabag Teknik dan Pengolahan Coki R. Ritonga, Kabag SDM Zulkarnain Harianja, Kabag Pengadaan dan TI M. Ridwan, serta Pengawas Wilayah Sony Afriadi.

Khayamuddin Panjaitan mengatakan, daging hewan kurban diprioritaskan untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar kantor yang berhak menerima, termasuk kepada karyawan PTPN IV Regional IV.

Menurutnya, ibadah kurban melalui pembagian daging hewan sembelihan merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT sekaligus wujud kepedulian sosial untuk mempererat persaudaraan dan mengurangi kesenjangan di tengah masyarakat.

“Ibadah kurban ini merupakan teladan dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Mereka membuktikan bahwa puncak keimanan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT,” katanya. 

Pekanbaru, elaeis.co  - PTPN IV Regional III memperkuat sinergi sosial bersama Lembaga Adat Melayu Riau melalui penyaluran bantuan hewan kurban dan dukungan kegiatan sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung LAM Riau, Pekanbaru, perusahaan menyerahkan satu ekor sapi kurban serta bantuan senilai Rp30 juta untuk mendukung berbagai agenda sosial dan kemasyarakatan lembaga adat tersebut.

Bantuan diserahkan langsung Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso kepada Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf. Turut hadir Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Operation Head PTPN IV Regional III Sori Ritonga, Business Support Head Achmedy Akbar, serta Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Hotmatua.

"Atas nama lembaga, kami sangat berbahagia. Karena hari ini kami dikunjungi oleh PTPN IV Regional III. Dan juga, kami mengucapkan terimakasih atas sinergi yang ditunjukkan PTPN IV," kata Datuk Seri Marjohan. 

Menurut dia, kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga adat menjadi penting untuk menjaga pembangunan yang selaras dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Melayu Riau. Dalam kesempatan yang sama, ia turut memuji beragam transformasi yang dilangsungkan oleh PTPN. 

Transformasi tersebut, kata dia, yang turut memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah. "Kami melihat PTPN saat ini jauh lebih baik, lebih maju. Dan dengan begitu, alhamdulillah bisa berkontribusi positif. Kami berdoa semoga PTPN semakin bertambah rezekinya," ujarnya beliau. 

Hal senada disampaikan Datuk Seri Ikram Jamil yang berharap sinergitas apik antara PTPN IV dengan LAM Riau selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. "Karena bagaimanapun kegiatan PTPN ini sangat berkesinambungan, dan kami siap berkolaborasi untuk semakin maju dan berjaya," tuturnya. 

Dalam pertemua singkat sehari jelang Idul Adha di Gedung LAM Riau, Kota Pekanbaru tersebut, Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso menjabarkan bahwa beragam inisatif yang diusung merupakan bagian dari upaya entitas memberikan manfaat besar kepada masyarakat Bumi Lancang Kuning. 

Diantara program yang telah berjalan secara masif sejak 2019 silam adalah akselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) yang kini telah mencapai lebih dari 10.000 Ha. Selain itu, entitas juga secara berkesinambungan terus mendorong ribuan petani sawit mitra PTPN IV Regional III yang mengelola 56.000 hektar untuk meningkatkan praktik budidaya perkebunan sesuai standar internasional RSPO. 

"Namun begitu, kami yang memegang amanah untuk memimpin PTPN IV di Riau, mohon arahan, nasehat, dari bapak-bapak datuk agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan tugas," tutur Bambang. 

Sebagai informasi, secara keseluruhan, PTPN IV Regional III siap berbagi lebih dari 28.000 paket daging kurban dari 350 ekor hewan kurban sapi dari seluruh wilayah operasional di enam kabupaten kota di Riau. Hewan kurban tersebut sebagian besar diantaranya merupakan sumbangan dari para karyawan PTPN IV Regional III, sementara 36 diantaranya merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Mamuju, elaeis.co - Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengaku tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten terkait antrean panjang dan anjloknya harga kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk melihat permasalahan dan penyelesainnya.

Kadisbun Sulbar, Muh Faisal Thamrin mengatakan pihaknya telah menyurati sejumlah dinas yang membidangi perkebunan di sejumlah kabupaten yang menjadi sentra kelapa sawit di Sulbar. Surat ini telah dilayangkan sejak 23 Mei 2026 pasca rapat koordinasi kedaruratan bersama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI lalu.

"Benar, kita sudah bersurat kepada masing-masing dinas u tuk melakukan pengawasan. Kemudian melakukan pendataan dan melaporkannya ke Disbun Sulbar," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (26/5).

Menurutnya, perihal ini masih rangkaian dampak dari rencana pengalihan pintu ekspor melalui BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subiyanto awal Juni mendatang. Dimana ekspor turunan sawit itu akan diambil alih oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

"Memang rencana itu menimbulkan respons cepat dan sentimen fluktuatif pada rantai pasok kelapa sawit nasional, khususnya terkait kekhawatiran koreksi harga sepihak di tingkat pabrik terhadap TBS petani swadaya maupun plasma," terangnya.

Untuk itu lanjutnya, guna penyusunan laporan komprehensif dan bahan evaluasi kebijakan penstabilan harga pihaknya mewajibkan seluruh PKS menyampaikan perkembangan harga pembelian TBS di internal perusahaan masing-masing. 

"Kita juga minta petugas kedinasan perkebunan melaporkan  PKS yang menurunkan harga sepihak atau manipulasi harga yang berada di luar koridor aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya," paparnya.

Pekanbaru, elaeis.co - Harga kelapa sawit kemitraan plasma di provinsi Riau mengalami kenaikan Minggu ini. Ini tentu jadi angin segar bagi petani sawit plasma di tengah hangatnya pembahasan pengambil alihan eskpor menjadi satu pintu yakni lewat BUMN.

Minggu ini harga sawit plasma Riau naik sebesar Rp65,73/kg atau mencapai 1,70% dari harga periode lalu. Sehingga harga sawit plasma Riau dibeli Rp 3.932,63/kg.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel," ujar Plt. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Vera Virgianti kepada elaeis.co, Selasa (26/5).

Lanjutnya, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 200,09/kg. Sementara  harga kernel minggu ini naik sebesar Rp 508,30/kg dari minggu lalu.

Dengan kenaikan itu maka harga CPO dipatok Rp15,311.62/kg. Sedangkan 
Harga Kernel Rp 15,295.58/kg.

Kemudian untuk harga cangkang sebesar Rp 19,15/Kg. Sementara indeks K yang dipakai adalah 93.30%.

Berikut harga penetapan TBS kelapa sawit kemitraan plasma Provinsi Riau  hingga sepekan mendatang ;

Umur 3 Th (Rp 3,041.30 );
Umur 4 Th (Rp 3,438.43 );
Umur 5 Th (Rp 3,641.27 );
Umur 6 Th (Rp 3,798.39 );
Umur 7 Th (Rp 3,881.22 );
Umur 8 Th (Rp 3,926.93 );
Umur 9 Th (Rp 3,932.63 );
Umur 10-20 Th (Rp 3,912.63 );
Umur 21 Th (Rp 3,852.63 );
Umur 22 Th (Rp 3,795.48 );
Umur 23 Th (Rp 3,734.05 );
Umur 24 Th (Rp 3,666.91 );
Umur 25 Th (Rp 3,591.20 );
Umur 26 Th (Rp 3,545.48 );
Umur 27 Th (Rp 3,499.76 );
Umur 28 Th (Rp 3,455.47 );
Umur 29 Th (Rp 3,438.33 );
Umur 30 Th (Rp 3,424.05 );
Indeks K : 93.30 % 
BOTL : 1.33 % 

Lampung Selatan, elaeis.co - Perkembangan permasalahan hukum dugaan tindak pidana yang menjerat Kakek Mujiran (72) akhirnya menemui titik temu penyelesaian. Pihak PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen, setelah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), telah memberikan sikap atas penawaran restorative justice oleh majelis hakim yang disampaikan dalam agenda sidang pada Rabu, (20/5) lalu.

PTPN I (Persero) Regional 7 Kebun Bergen dan Kakek Mujiran telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Forkopimda, Camat Tanjung Sari, dan Kepala Desa Wonodadi. Para pihak sepakat permasalahan hukum diselesaikan melalui keadilan restoratif dan tidak saling menuntut satu sama lain.

“Restorative justice yang dilaksanakan memperhatikan arahan dari BP BUMN, di mana penegakan hukum terhadap Kakek Mujiran diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan memperhatikan aspek kemanusiaan,” ujar Iyan Herianto, Region Head 7 PTPN I (Persero), dalam keterangan resmi, Senin (25/5) kemarin.

1. Kirim Surat Kesepakatan Perdamaian ke PN Kalianda

PTPN I (Persero) sebagai bentuk iktikad baik telah mengirimkan surat Nomor: 7K06/X/2026.05.25-1 tertanggal 25 Mei 2026 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda, perihal persetujuan restorative justice perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2026/PN Kla, dengan melampirkan surat kesepakatan perdamaian.

Bertempat di Lapas Kelas IIA Kalianda, PTPN I (Persero) juga berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan, JPU Kejari Lampung Selatan, dan pihak Lapas, yang turut dihadiri kuasa hukum terdakwa, dalam upaya pengalihan status penahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Pengadilan Negeri Kalianda telah mengeluarkan penetapan Nomor 168/Pid.B/2026/PN Kla yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Fredy Tanada, serta Hakim Anggota Echo Wardoyo dan Marlina Siagian, tertanggal 25 Mei 2026, yang berisi penetapan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

2. Sudah Berkumpul Bersama Keluarga

Plt. Region Head PTPN I (Persero) Regional 7, Iyan Herianto, menjelaskan bahwa melalui mekanisme restorative justice, pihaknya bersyukur saat ini Kakek Mujiran telah berstatus tahanan kota dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya.

Iyan menegaskan, arahan Kepala BP BUMN bukan sekadar instruksi administratif, melainkan momentum bagi PTPN I untuk melakukan kalibrasi ulang standar operasional pengamanan aset agar lebih humanis.

“Sebagai perpanjangan tangan negara, perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar,” kata Iyan.

3. Ini Kata Wabup Lampung Selatan

Proses restorative justice berjalan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Sebelumnya, PTPN I telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, serta Pemkab Lampung Selatan agar penyelesaian ditempuh sesuai koridor hukum.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang menyetujui penyelesaian kasus Mbah Mujiran melalui restorative justice.

Wakil Bupati Lampung Selatan, Saiful, menilai keputusan PTPN I menjadi contoh baik sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengapresiasi PTPN I Regional 7 yang telah menyetujui restorative justice terhadap Mbah Mujiran. Apresiasi khusus kepada Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria yang telah memerintahkan langsung penanganan kasus Mbah Mujiran,” ujarnya.

Ia menambahkan, hal ini menjadi contoh bagaimana BUMN tidak hanya menjaga aset, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan masyarakat sekitar.

“Sebagai pemerintah daerah, kami sejak awal mendorong penyelesaian yang tidak mengorbankan sisi kemanusiaan. Alhamdulillah, hari ini Mbah Mujiran sudah dapat berkumpul dengan keluarga setelah PN Kalianda menangguhkan proses hukum,” katanya.

4. Sesuai Koridor Hukum

Saiful juga menyebut koordinasi yang dilakukan PTPN I bersama Kejaksaan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kalianda, dan Pemkab Lampung Selatan berjalan baik dan sesuai koridor hukum.

Ia juga mengimbau masyarakat Lampung Selatan agar berkoordinasi dengan aparat desa setempat jika ada warga yang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Wahrul Silalahi, memberikan apresiasi kepada PTPN I Regional 7 yang telah membantu mengurus administrasi Mbah Mujiran. Ia berharap PTPN I Regional 7 terus maju dan dapat terus berkolaborasi dengan masyarakat serta Kejari Lampung Selatan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil sinergisitas Kejaksaan dengan seluruh pihak yang mengedepankan keadilan.

Siak, elaeis.co - PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) tidak mengirimkan utusan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Siak pada Senin 18 Mei 2026.

Rapat terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan (FPKMS) ini akhirnya tanpa kejelasan. 

Baca Juga: Diduga Tampung Sawit Dari Kawasan Konservasi, PT TKWL di Bungaraya Siak Langgar Prinsip ISPO, Mirip TNTN Nih!

Ketidakhadiran manejemen perusahaan sawit yang beroperasi di Bungaraya ini sempat membuat anggota DPRD Siak, Sabar Sinaga naik pitam. 

Di tengah rapat, politisi Partai Demokrat ini sempat menghubungi Humas PT TKWL, Cecep, lewat telepon seluler dan melupakan kekecewaannya. 

Jika dipikir-pikir, wajar saja Sabar naik pitam. Sebab, dua kali diundang rapat, sekalipun tidak pernah tampak hidung perwakilan korporasi sawit tersebut. 

Bahkan tidak hanya Sabar yang naik pitam. Bupati Siak Afni Zulkifli juga menilai manajemen PT TKWL yang tidak menghadiri panggilan DPRD menunjukkan sikap arogan dan tidak menghormati sistem pemerintahan daerah.

Baca Juga: Cara Cerdik PT TKWL Buang Limbah Pengolahan Sawit Terungkap, Tiap Jam 6.30 Sore Alirkan ke Anak Sungai di Bungaraya Siak

Olek karena itu, Afni menegaskan akan segera memanggil pimpinan tinggi perusahaan tersebut. “Yang akan dipanggil ini pimpinan TKWL kebun. Saya dapat info pemiliknya di Medan, mereka wajib datang ke Siak. Saya akan tolak kalau yang datang cuma Humas," kata Afni, belum lama ini. 

Afni mengatakan, pemanggilan petinggi kebun guna menanyakan komitmen mereka terhadap kewajiban izin sesuai aturan yang ada.

"Karena saat dipanggil berulang kali oleh DPRD, mereka mangkir. Ini sikap yang tidak baik dan arogan,” kata Afni.

Menurut Afni, DPRD merupakan representasi suara rakyat yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak.

“Kami di Pemda kalau dipanggil DPRD tidak pernah mangkir. Karena DPRD adalah representasi keterwakilan suara rakyat,” ujarnya.

Baca Juga: PT TKWL Bungaraya Diduga Tampung Sawit Dari Kawasan Konservasi di Siak, Ketum GAPKI Singgung ISPO dan Satgas PKH

Afni mengatakan, perusahaan yang menjalankan usaha di Kabupaten Siak seharusnya menghormati pemerintah daerah dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah.

“Selagi masih berusaha di bumi Siak, harusnya mereka menghormati sistem pemerintahan yang ada di Siak. Apalagi usaha mereka juga masih melewati jalan milik rakyat Siak. Harusnya perusahaan memahami arti saling menghargai dan menjaga kondusifitas sosial masyarakat di sekitar tempat berusaha,” kata Afni. 

Afni juga telah memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera mengirimkan surat resmi pemanggilan kepada pimpinan PT TKWL Kebun agar hadir menghadap Bupati Siak.

“Kami akan lihat sejauh mana mereka datang atau tidak. Kalau tetap arogan dan tidak mau membuka diri untuk komunikasi, nanti jangan salahkan kalau rakyat Siak bergerak sendiri,” ucap Afni.

Meski demikian, Afni menegaskan pernyataannya bukan bentuk ancaman, melainkan gambaran dinamika sosial masyarakat di sekitar perusahaan yang mulai kecewa terhadap sikap PT TKWL. 

“Ini bukan ancaman, tetapi dinamika sosial yang ada di masyarakat sekitar perusahaan. Kami ingin semuanya kondusif,” katanya.

Untuk diketahui, dari data yang diperoleh elaeis.co, PT TKWL kebun memperoleh HGU pada tahun 1998 sesuai SK Nomor 19/ HGU/BPN/98 dengan luas lahan 6.998,88 hektar.

Namun perusahaan ini tidak menggarap HGU-nya sampai tahun 2005. Kondisi ini pun mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan lahan. 

Aktivitas garap masyarakat pun diklaim perusahaan berada di areal HGU PT TKWL. Sementara masyarakat mengklaim lokasi yang dikerjakan bagian dari wilayah Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Siak 1. 

Saling klaim ini pun berujung ke Polda Riau. Kedua belah pihak pun saling melapor ke Polda Riau. Namun hanya laporan perusahaan yang digubris. Sementara masyarakat tidak.

Saling klaim ini pun berujung ke Polda Riau. Kedua belah pihak pun saling melapor ke Polda Riau. Namun hanya laporan perusahaan yang digubris. Sementara masyarakat tidak.

Polda pun sempat memanggil lima orang masyarakat untuk diminta keterangan pada Senin 12 September 2022 silam.

Jakarta, elaeis.co – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan alokasi kebun masyarakat melalui skema plasma dari 20% menjadi 80%. SPKS menilai kebijakan tersebut dapat memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di sektor sawit dan membuka ruang penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.

“Kami mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan porsi plasma masyarakat menjadi 80%. Kebijakan ini penting agar manfaat industri sawit lebih banyak diterima masyarakat dan menjadi pintu masuk pelaksanaan reforma agraria yang nyata di sektor perkebunan kelapa sawit,” ujar Kepala Advokasi SPKS, Marselinus Andri kepada elaeis.co, Senin (25/5).

Pihaknya menilai, perubahan kebijakan tersebut perlu disertai perbaikan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan agar tidak mengulang persoalan implementasi plasma 20% yang selama ini terjadi di lapangan.

Pertama, SPKS menilai masih terdapat perbedaan pengaturan dan penafsiran antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan kewajiban plasma. Menurut SPKS, kebijakan plasma pada dasarnya berkaitan dengan alokasi hak atas tanah kepada masyarakat sehingga pelaksanaan dan pengawasannya perlu berada dalam koordinasi ATR/BPN.

“Kementerian Pertanian seharusnya lebih berfokus pada pengaturan pola pengelolaan dan kemitraan usaha setelah tanah dialokasikan kepada masyarakat,” jelas Marselinus.

SPKS juga menyoroti bahwa pelaksanaan plasma 20% selama ini di banyak daerah tidak diwujudkan dalam bentuk alokasi hak atas tanah kepada masyarakat, melainkan hanya dalam bentuk pola kemitraan usaha tertentu yang tidak memberikan kepastian penguasaan lahan bagi petani.

Kedua, SPKS meminta pemerintah memperjelas sumber lahan plasma 80%. Menurut SPKS, alokasi tersebut harus berasal dari hak atas tanah atau Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, baik yang berasal dari pelepasan kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL).

“Di banyak tempat, pola inti-plasma berkembang menjadi hubungan bisnis yang timpang. Tidak sedikit masyarakat menyediakan lahan sendiri, sementara perusahaan tetap memegang penguasaan usaha yang dominan,” katanya.

Ketiga, SPKS meminta pemerintah melakukan audit nasional terhadap pelaksanaan kewajiban plasma 20% serta menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang jelas.

“Tanpa audit dan mekanisme penyelesaian yang jelas, perubahan kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegas Marselinus.

Keempat, SPKS menilai pemerintah perlu memperjelas aspek teknis pelaksanaan, termasuk luas lahan penerima manfaat, lokasi lahan, legalitas, jangka waktu pembangunan kebun, dan kriteria penerima manfaat.

Kelima, SPKS menegaskan bahwa kewajiban plasma harus menjadi salah satu syarat utama dalam pemberian hak atas tanah atau HGU kepada perusahaan perkebunan sawit. Karena itu, SPKS meminta pemerintah memperkuat evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

“SPKS juga mendorong agar proses perubahan kebijakan ini melibatkan organisasi petani sawit dan masyarakat terdampak agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi dan persoalan di lapangan,” tandasnya.

Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Riau  merespon dinamika ekonomi dan sosial pasca-wacana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA).

Pasalnya, gara-gara rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut, harga TBS sawit turun drastis. 

Disbun Riau pun resmi mengeluarkan surat edaran berkode Nomor: B/151/500.8/DISBUN/2026 pada Sabtu, 23 Mei 2026. Langkah taktis ini diambil guna merespons dinamika yang membikin petani sawit saat ini menjerit. 

Kepala Disbun Riau, Supriadi, tidak menampik bahwa pihaknya mencermati adanya reaksi pasar karena anjloknya harga sawit di tingkat pekebun. 

Padahal, fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang menjadi acuan dasar penetapan harga TBS hanya mengalami penurunan tipis. 

"Kebijakan pusat sejatinya bertujuan menata hilirisasi sawit nasional jangka panjang, sehingga tidak boleh dijadikan alasan tindakan spekulatif yang merugikan petani," tegas Supriadi. 

Melalui surat edaran tersebut, Supriadi menginstruksikan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk memperketat pengawasan di lapangan. 

Petugas daerah wajib memonitor proses penerapan harga dan memastikan seluruh transaksi pembelian TBS mengacu penuh pada harga penetapan resmi berkala dari Disbun Riau.

Pemprov Riau juga menegaskan akan menindak secara tegas setiap bentuk pelanggaran atau manipulasi harga di luar koridor aturan yang berlaku sesuai kewenangannya. 

Manajemen Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau diimbau keras untuk tidak menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak dengan dalih penyesuaian regulasi baru dari pusat.

Supriadi menegaskan, seluruh PKS wajib mematuhi ketetapan Tim Penetapan Harga TBS Disbun Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2024. 

Regulasi ini juga diperkuat oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun di Provinsi Riau.

Selain menyasar PKS, Disbun Riau secara khusus meminta peran aktif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengoordinasikan anggotanya agar tetap membeli TBS dengan harga wajar. 

Di sisi lain, asosiasi pekebun seperti ASPEKPIR, APKASINDO, dan SAMADE diminta mengedukasi para petani agar tidak terjebak dalam kepanikan yang berlebihan.

Asosiasi diharapkan mampu mengarahkan para pekebun untuk menghindari tindakan spekulatif serta anarkis, sekaligus diminta segera melaporkan secara resmi jika menemukan PKS yang melanggar hukum. 

Supriadi meyakini sinergi dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit di masa transisi ini.

Jakarta, elaeis.co — Industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global. Di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, terutama ketika pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang saat ini dihadapi industri sawit nasional.

“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” ujar Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, Senin, (25/5).

Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi tersebut adalah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program itu dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.

Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tantangan tersebut semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.

Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.

“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.

Di tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.

Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.

PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II. Bahkan, di sejumlah lokasi, produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.

Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2–3 ton CPO per hektare.

Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.

Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau guna mendukung agenda transisi energi nasional.

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian, Krisna Septiningrum, menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.

Menurutnya, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

Siak, elaeis.co - Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayahnya agar tidak mempermainkan harga TBS sawit petani swadaya. 

Hal ini disampaikan Afni saat melakukan sidak ke sejumlah PKS di Kabupaten Siak, Riau, Senin (25/5). 

"Kita mencermati adanya penurunan harga pembelian TBS di tingkat petani swadaya secara signifikan, bahkan penurunan harga hingga Rp.1.000-1.500/kg. Sementara harga Crude Palm Oil (CPO) dunia tidak mengalami penurunan signifikan," kata Afni. 

Afni mengatakan, Pemerintah Kabupaten Siak akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti memanipulasi harga di luar ketentuan yang berlaku. 

Bahkan, secara resmi Bupati Siak mengeluarkan surat imbauan langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusifitas daerah pasca-kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. 

“Pasti akan ada penindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran atau manipulasi harga yang berada di luar koridor aturan," ujarnya. 

Afni menjelaskan, harga TBS petani sawit swadaya dilaporkan turun hingga Rp800 sampai Rp1.500 per kilogram. Padahal, kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunannya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. 

Sementara itu, harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN disebut masih berada pada batas normal, dengan penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO. 

Menurut Afni, secara umum setiap penurunan harga CPO Rp1.000 per kilogram hanya berdampak pada penurunan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram. Namun di lapangan, harga TBS justru tertekan jauh lebih besar.

"Saat sidak ke PKS memang ada yang mengaku CPO sempat turun Rp1.000, karena itu harga TBS turun sampai Rp1.500 ditingkat petani. Saya tegaskan jangan terlalu panik, apalagi mandatori B50 yang mulai berlaku Juli nanti diperkirakan meningkatkan serapan CPO. Jangan sampai spekulan nakal merusak harga petani mandiri, harus diawasi,” ujar Afni.

Afni mengaku Pemkab Siak mulai menerima banyak keluhan dari petani sawit dan masyarakat yang terdampak melambatnya perputaran ekonomi akibat anjloknya harga TBS.

Untuk itu, sambung Afni, Pemkab Siak meminta seluruh perusahaan perkebunan dan PKS tetap mengacu pada harga penetapan resmi yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak bersama para Camat diminta melakukan pengawalan, monitoring dan pengawasan ketat terhadap penerapan harga pembelian TBS di tingkat pekebun.

Ia menegaskan, kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor dan hilirisasi sawit sejatinya bertujuan untuk kepentingan jangka panjang nasional, sehingga tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan spekulasi yang merugikan petani.

“Stabilitas harga dan kondusifitas daerah merupakan pilar utama keberlanjutan industri kelapa sawit. Karena itu dibutuhkan sinergi dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan dalam masa transisi kebijakan nasional ini. Jangan panik dan berspekulasi yang berdampak pada kerugian petani,” pungkasnya. 

Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan bahwa produksi Crude Palm Oil (CPO) bulan Maret 2026 mencapai 4.403 ribu ton atau turun sekitar 12,22% dari bulan sebelumnya 5,015 ribu ton. 

Hal yang sama juga terjadi pada produksi Palm Kernel Oil (PKO) bulan Maret yang turun 418 ribu ton dari 485 ribu ton di bulan Februari. Sehingga total produksi CPO+PKO Maret 2026 mencapai 4.821 ribu ton atau lebih kecil sekitar 12,35% dari bulan sebelumnya 5.500 ribu ton. 

"Secara YoY sampai dengan Maret, produksi CPO+PKO 2026 naik menjadi 15.558 ribu ton atau 18,44% lebih tinggi dari produksi 2025 sebesar 13.135 ribu ton," kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono dalam keterangannya, Senin (25/5). 

Begitu juga dengan total konsumsi dalam negeri mengalami penurunan sekitar 8,25% dari 2.305 ribu ton di bulan Februari menjadi 2.115 ribu ton pada bulan Maret 2026. 

Penurunan terbesar terjadi pada konsumsi pangan menjadi 897 ribu ton atau turun sekitar 9,03% dari bulan sebelumnya sebesar 986 ribu ton. 

"Konsumsi biodiesel turun sekitar 7,71% menjadi 1.056 ribu ton dari 1.144 ribu ton pada bulan sebelumnya. Begitu juga dengan konsumsi oleokimia turun sekitar 7,43%, menjadi 162 ribu ton dari 175 ribu ton pada bulan sebelumnya," ujar Mukti. 

Namun secara YoY sampai bulan Maret, kata Mukti, konsumsi 2026 naik menjadi 6.524 ribu ton atau 7,47% lebih tinggi dari konsumsi 2025 sebesar 6.071 ribu ton.

"Dari sisi ekspor, total ekspor produk sawit pada bulan Maret 2026 menjadi 2.168 ribu ton atau turun sekitar 34,25% dari ekspor Februari sebesar 3.297 ribu ton," terangnya. 

Penurunan ekspor terbesar terjadi pada CPO yang menjadi 96 ribu ton dari 395 ribu ton pada bulan sebelumnya, diikuti olahan minyak inti sawit menjadi 94 ribu ton dari 171 ribu ton, dan olahan minyak sawit menjadi 1.506 ribu ton dari 2.267 ribu ton. 

Beda halnya dengan oleokimia yang terjadi kenaikan ekspor menjadi 468 ribu ton dari 462 ribu ton pada bulan sebelumnya. 

"Secara YoY sampai dengan Maret, ekspor 2026 naik menjadi 8.546 ribu ton atau 11,91% lebih tinggi dari ekspor 2025 sebesar 7.637 ribu ton," katanya.

Menurut negara tujuannya, terjadi penurunan ekspor pada bulan Maret di bandingkan bulan sebelumnya yaitu untuk China (-314 ribu ton), India (-291 ribu ton), Pakistan (-113 ribu ton), Bangladesh (-90 ribu ton), Afrika (-81 ribu ton), Middle East (-77 ribu ton), Malaysia (-71 ribu ton), USA (-41 ribu ton) dan EU 27 (-25 ribu ton). 

Sedangkan kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan Russia (24 ribu ton). Secara YoY sampai dengan Maret, penurunan ekspor 2026 dari ekspor 2025 terjadi untuk tujuan Pakistan (-118 ribu ton), USA (-93 ribu ton), Russia (-28 ribu ton), dan EU-27 (-13 ribu ton).

Sedangkan peningkatan ekspor terjadi untuk tujuan China (+673 ribu ton), India (+218 ribu ton), Middle East (+120 ribu ton), Afrika (+106 ribu ton), Malaysia (+38 ribu ton) dan Bangladesh (+7 ribu ton).

Nilai ekspor produk sawit bulan Maret mengalami penurunan dari US$ 3,69 miliar di bulan Februari menjadi US$ 2,61 miliar pada Maret atau turun sebesar -29,27%. 

Secara YoY sampai dengan Maret,
nilai ekspor 2026 naik menjadi US$ 9,66 miliar atau 10,40% lebih tinggi dari tahun 2025 sebesar US$ 8,75 miliar. 

Peningkatan nilai ekspor secara YoY terjadi karena meningkatnya volume ekspor dan juga karena harga rata-rata Januari-Maret 2026 sebesar US$ 1.356/ton Cif Rotterdam yang lebih tinggi dari rata-rata Januari-Maret 2025 US$ 1.230/ton Cif Roterdam.

Dengan stok awal Maret 2026 sebesar 2.026 ribu ton, produksi 4.821 ribu ton, konsumsi 2.115 ribu ton dan ekspor 2.168 ribu ton seperti yang dipaparkan di atas, maka stok di akhir Maret 2026 menjadi 2.568 ribu ton atau lebih besar dari 2.026 ribu ton pada stok di akhir Februari 2026.

Jambi,elaeis.co -  Program Studi D3 Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Jambi (UNJA) kembali dipercaya sebagai penyelenggara Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan 2026 oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Melalui program tersebut, UNJA membuka beasiswa penuh bagi 30 mahasiswa untuk tahun akademik mendatang.

Penetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-3/BPDP/2026 tanggal 11 Mei 2026. UNJA menjadi satu dari 42 perguruan tinggi di Indonesia yang lolos seleksi program pengembangan SDM perkebunan tersebut. Ini merupakan kali kedua Prodi D3 Analis Kimia UNJA mendapat kepercayaan dari BPDP setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan program serupa pada periode sebelumnya.

Kelolosan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi yang cukup kompetitif, mulai dari penilaian administrasi, akademik, sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga pengajar, hingga kesiapan institusi dalam mendukung kebutuhan industri perkebunan.

Dikutip dari unja.ac.id, Koordinator Prodi D3 Analis Kimia, Dhian Eka Wijaya, S.Si., M.Si., mengatakan bahwa penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap kualitas pendidikan yang dibangun Prodi D3 Analis Kimia UNJA.

“Penetapan ini merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan nasional terhadap kualitas tata kelola pendidikan serta kesiapan sumber daya yang dimiliki Prodi D3 Analis Kimia UNJA,” ujar Dhian.

Ia menjelaskan, pengalaman sebagai penyelenggara pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi UNJA dalam proses seleksi tahun ini.

“Pengalaman sebelumnya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan SDM Perkebunan menjadi modal penting, sehingga evaluasi dari pelaksanaan periode sebelumnya akan terus kami lakukan untuk peningkatan kualitas program,” katanya.

Dhian menambahkan, relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program studi tersebut. Menurutnya, bidang analisis kimia sangat dibutuhkan dalam pengawasan mutu produk perkebunan dan pengendalian kualitas produk turunan kelapa sawit.

Kurikulum Prodi D3 Analis Kimia UNJA sendiri telah dirancang berbasis Outcome Based Education (OBE), mencakup pembelajaran terkait analisis mutu minyak sawit, teknik sampling, keselamatan kerja laboratorium, hingga pengoperasian instrumen analitik.

Selain itu, Prodi D3 Analis Kimia juga didukung fasilitas laboratorium pembelajaran dan laboratorium instrumen yang memadai, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidang kimia analitik, kimia organik, instrumentasi, dan penelitian berbasis bahan alam maupun biomaterial.

Letak geografis UNJA yang berada di kawasan sentra perkebunan juga dinilai menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung praktik lapangan dan penelitian terapan bagi mahasiswa.

Sebanyak 30 mahasiswa nantinya akan diterima melalui jalur beasiswa ini dalam satu kelas khusus. Adapun rincian jumlah peserta secara resmi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama BPDP.

Dhian berharap program tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri.

“Mahasiswa penerima Beasiswa SDM Sawit BPDP diharapkan tidak hanya memanfaatkan program ini sebagai kesempatan memperoleh bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun kompetensi, karakter, disiplin, dan pengetahuan sebagai calon tenaga ahli di sektor perkebunan Indonesia,” ungkapnya.

Bagi UNJA, penetapan ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan nasional melalui pengembangan SDM yang unggul, berbasis sains, teknologi, dan inovasi.

Informasi terkait pendaftaran dan jadwal pelaksanaan program akan diumumkan lebih lanjut melalui saluran resmi Prodi D3 Analis Kimia FST UNJA.

Pekanbaru, elaeis.co - PTPN IV PalmCo bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggelar pelatihan pelaksanaan kurban bersyariah guna mencetak petugas yang profesional, terampil, dan memahami kaidah syariat Islam.

Kegiatan yang dilaksanakan di Region Office PTPN IV Regional III tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari petugas masjid di lingkungan perusahaan dari berbagai penjuru Riau, serta perwakilan pengurus masjid di Pekanbaru. 

Dalam pelatihan yang dimentori tim Gerakan Bersembelih Syariah Indonesia tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori terkait tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam, tetapi juga praktik langsung menggunakan hewan kurban yang telah disiapkan perusahaan. 

Para peserta turut dibekali perlengkapan kerja berupa parang dan alat pelindung diri, serta memperoleh sertifikat pelatihan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Kepala Seksi Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Pekanbaru Asrori mengapresiasi langkah PTPN IV Regional III dalam menghadirkan pelatihan tersebut.

Ia menilai pelatihan juru sembelih halal menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah kurban yang sesuai syariat.

“Kami sangat mengapresiasi program yang digulirkan ini. Dengan pelatihan seperti ini, pelaksanaan ibadah kurban diharapkan dapat membawa ketenangan bagi peserta maupun panitia. Tidak ada lagi keraguan, karena semuanya dilakukan sesuai kaidah yang benar,” katanya.

Asrori menjelaskan, pelatihan tersebut juga menjadi momentum untuk memperbaiki dan mempertajam kembali teknik penyembelihan yang selama ini dilakukan masyarakat.

“Mungkin cara yang selama ini dilakukan masih kurang tepat, sehingga perlu terus dipertajam lagi. Ibarat pisau, harus terus diasah supaya tetap tajam. Dalam penyembelihan pun demikian, tekniknya harus benar agar cepat, tepat, dan tidak menyakiti hewan. Bahkan idealnya dalam hitungan detik proses penyembelihan sudah selesai,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, ia berharap lahir semakin banyak petugas kurban yang kompeten dan mampu menjadi rujukan di tengah masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan ibadah kurban yang sesuai syariat Islam.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional III Hotmatua Hasibuan menjelaskan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas kurban di lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, kompetensi menjadi penting agar proses kurban berjalan sesuai syariat, higienis, aman, serta memberikan ketenangan bagi masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin menghadirkan petugas kurban yang profesional, terampil, dan memiliki pemahaman syariah yang baik. Ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam memperkuat standardisasi halal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut mampu melahirkan juru sembelih halal yang tidak hanya menguasai teknik penyembelihan, namun juga memahami etika dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah.

Pekanbaru, elaeis.co - PTPN IV PalmCo, bagian dari Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) mendorong Universitas Riau untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul dan adaptif yang mampu menjawab tantangan industri masa depan.

Dalam kegiatan bertajuk “Transformasi Sarjana ke Talenta melalui Student Journey ASRI” yang dihadiri langsung Rektor Universitas Riau, Profesor Dr Sri Indarti serta ratusan Kepala Program Studi di Universitas Riau, Pekanbaru, Kamis (18/5), Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso menjelaskan bahwa di lingkungan kerja di BUMN, terutama PTPN IV PalmCo telah mengalami perubahan secara fundamental seiring derasnya arus digitalisasi, disrupsi teknologi, persaingan global, hingga tuntutan keberlanjutan lingkungan.

Untuk itu, kata dia, talenta yang memiliki karakter kuat, mampu belajar cepat, lincah beradaptasi, dan siap bekerja di tengah perubahan yang dinamis.

“BUMN hari ini membutuhkan talenta yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki learning agility, kemampuan beradaptasi, serta mampu bekerja kolaboratif di tengah perubahan yang sangat cepat,” jelas Bambang yang juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau tersebut. 

Sebagai contoh, ia menjabarkan bahwa transformasi yang berlangsung di PTPN IV PalmCo telah mengubah pola operasional perusahaan secara menyeluruh melalui penerapan teknologi digital berbasis data. Mulai dari pengelolaan kebun, pemantauan panen, transportasi, pengolahan di pabrik, hingga pengawasan produksi secara real-time melalui pemanfaatan geospasial, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), serta dashboard digital terintegrasi.

Menurut Bambang, sektor perkebunan modern kini telah berkembang menjadi industri berbasis teknologi presisi atau precision agriculture yang membutuhkan SDM dengan penguasaan teknologi dan kemampuan berpikir adaptif.

“Transformasi industri tidak bisa dihindari. Karena itu, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perubahan, menguasai teknologi, dan memiliki pola pikir inovatif,” papar pria berkacamata itu.

Selain penguatan kompetensi teknis, Bambang juga menekankan pentingnya karakter sebagai pondasi utama dalam membangun talenta masa depan.

Ia mengatakan proses rekrutmen yang dilangsungkan oleh BUMN ini tidak lagi menitikberatkan pada indeks prestasi atau sertifikat kompetensi, namun juga mengukur integritas, etika kerja, hingga kemampuan menyelesaikan persoalan melalui implementasi budaya kerja AKHLAK.

“Attitude adalah fondasi, sedangkan hard skill menjadi akselerator. Keduanya harus berjalan beriringan,” tutur pria berkacamata tersebut.

Dalam paparannya, Bambang turut menguraikan sejumlah kompetensi yang diproyeksikan menjadi kebutuhan utama industri masa depan, seperti data analytics, digital mindset, sustainability, green energy, serta pemahaman terhadap AI dan otomasi.

Ia juga memperkenalkan konsep EntrePlanters, yakni transformasi pola pikir insan perkebunan agar tidak hanya bekerja sebagai pegawai administratif, namun memiliki mentalitas layaknya entrepreneur yang mengedepankan inovasi, efisiensi, ownership mindset, dan keberlanjutan bisnis.

Kepala Unit Penunjang Akademik pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPA PKK) Julita SE MSi Ak CA dalam menyampaikan bahwa Student Journey ASRI yang resmi diluncurkan tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem terintegrasi Universitas Riau untuk mendukung pengembangan potensi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

"Sistem ini diharapkan mampu memenuhi keterampilan, pengalaman organisasi, kepemimpinan, serta portofolio talenta yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, potensi dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa dapat lebih mudah dikenali serta disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja," papar Julita

Senada, Rektor Universitas Riau, Prof Sri Indarti menilai peluncuran Student Journey ASRI sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan industri di era digital. 

Dalam kesempatan yang sama, Sri secara khusus menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bambang, yang juga merupakan mahasiswanya angkatan 1993 tersebut untuk hadir secara langsung memberikan wawasan dan pengalaman kepada sivitas akademika Universitas Riau.

Menurut Sri, pemaparan tersebut menjadi bekal penting dalam memperkuat pengembangan future talent di lingkungan kampus agar lebih selaras dengan kebutuhan industri modern.

Sri juga menyampaikan kebanggaannya karena Bambang merupakan salah satu alumni Universitas Riau yang berhasil menorehkan karier hingga menjadi pucuk pimpinan di lingkungan PTPN IV Regional III.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi contoh nyata bahwa lulusan Universitas Riau mampu bersaing dan dipercaya memimpin perusahaan besar nasional.

“Beliau adalah salah satu alumni Universitas Riau yang patut menjadi teladan. Perjalanan karier hingga dipercaya menjadi Region Head PTPN IV Regional III menunjukkan bahwa alumni Universitas Riau mampu tampil dan bersaing di tingkat nasional,” tuturnya.

Ia berharap sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri dapat terus diperkuat guna menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan transformasi global yang terus berkembang.