# LOKASI
-
Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam Kian Perjelas Status Areal PTPN IV Regional III
Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi -
Selesaikan Konflik Agraria, Gubernur Bengkulu Janji Evaluasi Perizinan Perusahaan
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, berjanji akan menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat -
Luhut Ingatkan Perusahaan, Kebenaran Data yang Masuk SIPERIBUN Pasti Dicek
Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan -
Capai 800 Ribu Hektare, Pembangunan Kebun Sawit di Kutim On The Track
hingga hari ini izin lokasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit -
Petani Desak Tanah yang Dikuasai Perusahaan Sawit Segera Diredistribusikan
masyarakat telah menguasai tanah dan bertani di kawasan itu sejak tahun -
Komisi II DPR RI Evaluasi Permasalahan HGU dan Tata Ruang di Sulteng
Komisi II DPR RI telah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) -
Tak Bangun Plasma, Operasional Grup Perusahaan Malaysia Disetop Sementara
Operasional perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit dihentikan -
Puluhan Perusahaan Berkebun Sawit di Daerah ini Tanpa HGU
Puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit leluasa beroperasi tanpa mengantongi hak guna usaha -
Segel yang Dipasang Tim Gabungan Ditutupi Oleh Perusahaan
Perusahaan yang perizinannya tidak lengkap kena sanksi berupa penyegelan -
Penyegelan Perusahaan Sawit Bandel Berlanjut
Perusahaan didatangi satu-satu dan dilakukan tindakan tegas karena tidak lengkap -
Masyarakat Tuntut Perusahaan Kembalikan Lahan dan Bangun Kebun Plasma
Perusahaan dituntut mengembalikan lahan dan membangun kebun -
Berkebun Sawit, 20 Perusahaan Cuma Punya Izin Lokasi
Keberadaan perusahaan perkebunan tanpa HGU tentunya merugikan -
Lebih Separuh Perusahaan Sawit di Daerah ini Beroperasi Tanpa HGU
Di tengah menjamurnya kebun sawit, ternyata masih banyak perusahaan yang belum mengantongi Hak Guna -
BBKSDA Riau Kirim Tim Tangani Gajah yang Rusak Kebun Sawit Warga
Plt Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Fifih Artiana Jogasara mengatakan, pihak