# PERMEN
-
Ini Alasan Kenapa Usaha Perkebunan Sawit Wajib ISPO
Penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi usaha perkebunan merupakan salah -
Ratusan Perusahaan di Daerah ini Belum Bangun Kebun Plasma
Kewajiban membangun kebun plasma 20% dari luas HGU sebagaimana diatur UU Nomor 39 tahun 2014 tetang -
Perusahaan ini Jadi Sasaran PUP, ini yang akan Diperiksa
Ada sejumlah aspek yang jadi sasaran penilaian -
Disbun Dinilai Tidak Memihak Petani
Petani kecewa pabrik kelapa sawit tidak mau membeli TBS petani sesuai dengan harga yang ditetapkan -
Genjot PSR, Pejabat Ramai-ramai Ikut Sosialisasi ke Petani
Sosialisasi dilakukan agar petani lebih memahami prosedur dan persyaratan yang harus -
Kejar Target PSR, Permentan Nomor 3 Tahun 2022 Disosialisasikan
Kegiatan ini bertujuan supaya pengurus poktan atau anggotanya mengetahui secara rinci prosedur -
Begini Upaya Pemerintah Kembalikan Harga TBS ke Level Rp 3.000/Kg
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih belum menentu hingga saat ini. Di beberapa -
GAPKI Bengkulu: Peraturan Izin Ekspor CPO Berbelit-Belit
Peraturan Izin Ekspor CPO -
5 Perusahaan Besar Langgar Batasan Penguasaan Lahan, Kok Bisa?
Lima perusahaan raksasa di Indonesia jadi sorotan karena melanggar batasan penguasaan -
Mulai Sekarang, Harga TBS Daerah ini Diperbarui Sebulan Dua Kali
Jika selama ini harga Tandan Buah Segar (TBS) ditetapkan sebulan sekali, mulai bulan ini polanya -
Tumbang Karet Mau Tanam Sawit, Aktivitas Korporasi ini Dinilai Ilegal
Pekerjaan penumbangan karet dianggap ilegal karena perusahan yang berkeinginan merubah jenis -
Ini Alasan Aplikasi PSR Offline dan Jadwal Pengaktifannya
Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Hendratmojo Bagus -
TBS Masih Dibeli Murah, Petani Swadaya Mengeluh
Meski larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sudah dicabut sejak 23 Mei 2022 lalu, banyak pabrik -
SE Mentan Dikhawatirkan Tidak Menyelamatkan Petani Swadaya
Menteri Pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo mengirim surat edaran (SE) kepada seluruh gubernur