Penertiban
Sorotan terbaru dari Tag # Penertiban
Penyelesaian Sawit Rakyat Harus Melalui Penataan Sesuai PP 23/2021 dan Putusan MK 181/PUU-22/2024 Bukan Penertiban
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.
Petani Menilai Jika PKS Komitmen Tidak Menerima TBS Curian, Maka Penjarahan Akan Selesai
Apkasindo Kalteng mengaku apresiasi dengan komitmen pihak kepolisian tersebut. Sebab menurut Apkasindo penjarahan ini memang harus segera dihentikan, sebab merugikan banyak pihak.
Lahan Sawit Disegel Satgas PKH, Petani Melawi Resah, Gubernur Kalbar Cari Jalan Tengah
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih ratusan hektar lahan sawit di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (kalbar), karena berada di kawasan hutan produksi. Ratusan petani sawit mandiri di daerah itu resah. Penyegelan dinilai tidak adil sebab lahan tersebut telah puluhan tahun digarap masyarakat.
DPRD Bengkalis Minta Pemprov Riau Fokus Tangani Dampak Penertiban Sawit di Kawasan Hutan
Penertiban kawasan hutan (PKH) yang dilakukan oleh Satgas PKH di sejumlah daerah di Provinsi Riau dikhawatirkan berdampak panjang. Karena itu, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis meminta Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah serius terkait dampak penertiban terhadap sektor perkebunan kelapa sawit.
Lembaga Adat Melayu Desak Pemerintah Bagi Lahan Sawit Sitaan Satgas PKH ke Masyarakat
Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera menggelar Musyawarah V di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru, Riau. Pertemuan ini menghasilkan 15 rekomendasi penting. Musyawarah V LARM se-Sumatera diikuti perwakilan delapan provinsi, yaitu Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Ketua Panitia Musyawarah V LARM se-Sumatera Datuk Jonnaidi Dasa mengatakan, kegiatan musyawarah tersebut berjalan sesuai rencana dan dihadiri sejumlah tokoh adat. “Alhamdulillah, musyawarah V LA
Para Kepala Desa di Babel Sambangi Kejagung, Serahkan 80.000 KK dan KTP Petani Sawit di Kawasan Hutan
Setelah mendatangi dan menemui pejabat di Kementerian Kehutanan (kemenhut), 46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (kejagung). Para kepala desa ini didampingi unsur legislatif seperti Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya SH MH bersama Ketua Komisi II dan III DPRD, dan pejabat dari dinas teknis terkait di daerah. Kedatangan rombongan tersebut difokuskan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Anggota KPPU: Jangan Gara-gara Penertiban, Posisi Indonesia Sebagai Produsen Sawit Terbesar Copot
Upaya pemerintah menertibkan penguasaan lahan sawit di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus menjadi sorotan. Di balik misi pemulihan aset negara dan pelestarian lingkungan, muncul kekhawatiran terkait keberlanjutan industri sawit nasional, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat.
Masuk Kawasan Hutan, 9 Ribu Hektar HGU Lahan Sawit PT Agro Muko Tak Diperpanjang
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di sejumlah provinsi, termasuk Bengkulu. Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, menyampaikan laporan terkait perpanjangan HGU milik PT Agro Muko. Indera menjelaskan bah
Satgas PKH Tertibkan Ribuan Hektar Lahan Sawit dalam Tahura di Pulang Pisau
Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap lahan sawit ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Isen Mulang Sebangau Berkah di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Satgas PKH melakukan pemasangan plang
Bantu Warga Terdampak Penertiban TNTN, Bupati Pelalawan Butuh Data Valid
Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menemui belasan perwakilan warga yang mengatasnamakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan, Riau. Dialog tersebut dimanfaatkan Zukri untuk mendengarkan langsung tuntutan dan harapan masyarakat yang tengah menghadapi persoalan