Sumsel, elaeis.co - Rencana audit perusahaan kelapa sawit santer terdengar bahkan menjadi topik perbincangan para petani kelapa sawit usai diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.

Rencana ini tentu mendapat banyak sorotan dari sejumlah pihak. Dimana mereka meminta agar ini bukan hanya menjadi sebuah wacana dan rencana saja.

Sekretaris DPW APKASINDO Sumsel, M Yunus ketika berbincang bersama elaeis.co mengatakan rencana itu belum sepenuhnya diutarakan secara gamblang oleh Mentri Luhut. Pasalnya hingga saat ini banyak masyarakat belum mengetahui objek hingga tujuan itu dilakukan.

"Sebetulnya pemerintah harus memiliki payung hukum yang kuat agar audit perusahaan ini bisa dilakukan secara berkala. Nah, kali ini timbul pertanyaan, apa dasar hukum audit ini dilakukan?," kata Yunus, Sabtu (28/5).

Yunus mengatakan, mestinya audit ini telah dilakukan sejak dulu. Sehingga tahu baik dari sisi internal dan eksternal perusahaan kelapa sawit tersebut.

Kalau dari sisi administrasi atau ranah internal bisa jadi perusahaan itu sudah melaporkan secara berkala. Namun jika ditilik dari sisi luas kebun yang dimiliki, jumlah hasil produksi hingga eksternal besar kemungkinan belum.

"Kemudian dari sisi lain misalnya seperti informasi yang akhir-akhir ini bergulir di petani sawit, dimana banyak perusahaan berkantor di Singapura. Padahal memang hampir seluruh perusahaan holdingnya di Singapura dengan banyak faktor penyebabnya," paparnya.

"Makanya Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia khususnya di perkebunan kelapa sawit. Artinya jika betul-betul audit ini bertujuan agar perusahaan taat aturan, ya kita dukung. Tapi kalau justru berdampak buruk terhadap industri kelapa sawit ya kita pertanyakan," imbuhnya.

Untuk itu, Yunus berharap pemerintah memiliki payung hukum yang kuat, agar audit dapat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tau seluk beluk perusahaan itu. Misalnya saja dari sisi pajak yang harus di bayar perusahaan ke pemerintah.

"Malaysia itu punya payung hukum yang kuat. Jadi pemerintahnya bisa melakukan audit secara berkala. Nah ini bisa menjadi contoh kita untuk mendukung kemajuan perkebunan kelapa sawit di Indonesia," tandasnya.