Palembang, elaeis.co - Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel, Rudi Arpian, tak menampik apa yang dipersoalkan oleh Apkasindo tadi. 

"Sebetulnya di rapat pertama di Arista Hotel, semua sudah sepakat --- Disbun, Apkasindo, GAPKI --- bahwa kepentingan asosiasi, petani, Disbun dan GAPKI, diajukan memakai proposal. Jadi apa-apa kebutuhan riil selama setahun, disusun bersama," cerita Rudi seperti dilansir Gatra.com, Sabtu (13/3). 

Kalau besaran angka di dalam proposal sudah disepakati, maka proposal itu diserahkan kepada semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada. 

Pada 2010, pola proposal itu kata Rudi sudah pernah dijalankan. Bedanya, saat itu proposal hanya disampaikan kepada PKS yang masuk dalam anggota tim penetapan harga.

Hanya saja pola proposal itu tidak bertahan lama lantaran ada yang menganggap duit semacam itu gratifikasi. 

Baca juga: Apkasindo Sumsel Persoalkan BOTL

Nah, tahun ini kata Rudi, untuk Sumsel, BOTL dibikin lagi sistim proposal. Semua PKS dilibatkan. 

Alasannya, tak hanya PKS anggota tim penetapan harga yang menikmati hasil penetapan harga itu, tapi semua PKS yang ada. 

Saat ini ada sekitar 77 PKS di Sumsel dengan kapasitas olah Tandan Buah Segar (TBS) 3500 ton perjam. 

Kembali ke rapat BOTL tadi, setelah rapat  pertama, rapat kedua pun digelar. Topiknya adalah mengkongkritkan kebutuhan masing-masing. Ini kelar, tim kemudian masuk ke rapat ketiga dengan bahasan, seperti apa cara memungutnya. 

"Tapi dalam perjalanannya, asosiasi menyodorkan pilihan persentase saja. Sebab kalau pakai proposal, kepentingan asosiasi tidak terakomodir. Perusahaan keberatan dengan persentase itu. Menurut mereka, duitnya sangat besar dan enggak akan habis selama setahun itu," cerita Rudi.

Lantaran rapat kemarin mentok, persoalan ini kata Rudi akan dibawa ke Gubernur Sumsel. "Kita akan paparkan nanti semuanya dan biarlah nanti Gubernur yang memutuskan," ujarnya.