Jakarta, elaeis.co - Peluncuran Bursa Sawit semakin santer terdengar. Malah diperkirakan Juni 2023 mendatang program ini akan dilaunching oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Program ini bakal dijadikan acuan harga ekspor CPO Indonesia yang  dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga, mengatakan adanya Bursa Sawit atau Bursa CPO tersebut diharapkan membuat harga CPO ekspor ke pasar global ditentukan sesuai gejolak pasar (supply vs demand sawit). Sehingga harga tadi tidak merugikan pasar TBS yang berasal dari petani dan perusahaan kelapa sawit.

"Kami juga berpendapat agar bursa CPO dapat secara aktif dan bisa turut melakukan trading physik dari CPO. Jadi tidak hanya sekadar tempat transaksi 'paper'," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (23/5).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) itu, dengan posisi tadi posisi Bursa CPO Indonesia akan lebih kuat. Dampaknya tentu ekonomi petani semakin baik lantaran harga TBS kebunnya semakin bagus.

Sahat menambahkan, Bursa CPO juga perlu didukung institusi yang independen. Artinya tidak terlibat dalam dunia atau aktivitas usaha di sektor kelapa sawit.

"Sedapat mungkin institusi penetap harga CPO ini juga punya sawit secara physic dan tidak hanya sebagai 'macan-kertas' saja," katanya.

Sebetulnya, kata Sahat, dalam sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini, Kemendag telah menjalankan peran "price-setter" secara bulanan. Ia adalah Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO.

"Atas basis HPE ini lah sebagai pedoman bagi para exportir untuk membayar besaran Bea Keluar ( BK) yang disetorkan ke kas negara dan Pajak Ekspor (PE) yang disetorkan  ke kas BPDPKS," tutupnya.