https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Cerita Miris Negeri 'Pioneer' Sawit

Cerita Miris Negeri

Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali. foto: ist


Banda Aceh, elaeis.co - Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh itu tidak seberapa dibanding kebun kelapa sawit yang ada di Riau, hanya 400 ribu hektar. 

Dan walau cuma segitu, milik swadaya justru lebih banyak ketimbang perusahaan. "Lebih banyak punya swadaya, tapi saya tidak ingat persentasenya," kata Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Provinsi Aceh, Fadhli Ali kepada elaeis.co tadi siang. 

Kebun plasma (mitra perusahaan) kata lelaki 50 tahun ini, tidak ada. Sebab waktu Socpindo membuka sekitar 4000-4500 hektar perkebunan kelapa sawit wilayah Nagan Raya --- sekarang kecamatan Darul Makmur dan Kuala --- pada 1911, aturan kebun plasma belum ada. 

"Dari tahun pembukaan kebun kelapa sawit itu, sesungguhnya Aceh adalah pioneer perkebunan kelapa sawit di Indonesia selain Sumatera Utara (Sumut). Tapi sampai sekarang Aceh belum punya pelabuhan ekspor," keluh ayah 4 anak ini. 

Alhasil, sampai sekarang harga TBS di Aceh kata Fadhli tak bisa menyamai harga di Riau. Sebab itu tadi, semua hasil CPO Aceh harus dikirim dulu ke pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut).      

Dulu, pelabuhan ekspor sudah ada di wilayah yang saat ini disebut Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelabuhan milik Kerajaan Kuala Batu itu dipakai untuk mengekspor Lada. 

Baca juga: Ada Penetapan Harga TBS Timur-Barat di Aceh

"Sebab waktu itu Aceh menjadi pengekspor lada terbesar di dunia, mencapai 10 ribu ton sekali ekspor. Lada itu tak hanya dari Aceh, tapi juga dari provinsi tetangga," cerita Fadhli. 

Tapi pada Februari 1832, pelabuhan itu hancur dibombardir oleh 128 orang marinir Amerika pada dini hari. 

"Mereka datang pakai kapal uap --- saat itu bisa dibilang kapal paling modern. Inilah ekspedisi dan invasi pertama Amerika di kawasan Pasific," katanya.  

Sejak saat itu, hingga Socpindo masuk dan kemudian kelapa sawit beranak pinak di Aceh, yang namanya pelabuhan ekspor itu, tetap tak pernah dibangun. 

"Kalau harga TBS ingin berubah, solusinya tentu ada di tangan Gubernur dan DPRD Aceh; bikin pelabuhan ekspor," ujarnya. 


 

Komentar Via Facebook :