https://www.elaeis.co

Berita / Bisnis /

Kebijakan Terbaru

Demi Minyak Goreng, Kementerian Ini Luncurkan Program Baru

Demi Minyak Goreng, Kementerian Ini Luncurkan Program Baru

Program Migor Rakyat mulai diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan. (Foto Dok. BPDPKS)


Jakarta, elaeis.co - Setelah beberapa waktu terkesan vakum, terutama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan kebijakan melarang ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor yang mulai berlaku sejak Kamis (28/4/2022) lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terlihat kembali mengurusi soal minyak goreng (migor), terutama migor curah.

Dari keterangan resmi yang diperoleh elaeis.co, Rabu (18/5/2022), Kemendag meluncurkan program yang baru bernama Program Migor Rakyat.

Program ini diluncurkan di Jakarta, Selasa (17/5/2022), dan bekerjasama dengan Kementerian BUMN.

Program ini, kata Menteri Perdagangan M Lutfi, menggunakan pendekatan teknologi digital.

Hal ini dilakukan guna menjamin harga migor curah sesuai harga eceran tertingi (HET) Rp 14.000/liter.

Kata Lutfi, program ini bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000/liter dapat tepat sasaran, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat. Sepenuhnya dijalankan melalui  proses  bisnis  antara  distributor  minyak  goreng  dengan  para  pengecer  atau  pelaku  usaha kecil.  Tidak  ada  subsidi  minyak  goreng  untuk  para  pengusaha  dan  pada  waktunya  akan  menjadi suatu terobosan bisnis model baru,” ujar  Lutfi .

Sementara itu Direktur Jenderal  Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan,  program tersebut menekankan   pada  transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok MBR.

Ia mengatakan, para  pengecer  akan   melakukan   penjualan   kepada   masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari berbasis kartu identitas atau KTP.

“Daftar lokasi penjualan atau titik jual Program Migor Rakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan ID Food dapat diakses oleh siapa saja," kata dia.

Oke Nurwan mengeaskan saat ini sudah ada 1.200 lokasi yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan  Sulawesi  Utara. 

Ia memastikan dalam  waktu  dekat  jumlahnya  akan  menjadi  10.000  lokasi  di  seluruh Indonesia.

Komentar Via Facebook :