Sumbar, elaeis.co - Bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para petani swadaya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya memperluas kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi para petani. 

STD-B ini adalah langkah untuk meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bagi para petani swadaya.
 
"Ini upaya kita untuk mengurai permasalahan harga TBS petani swadaya, sehingga petani swadaya dapat keadilan seperti misalnya pada penetapan harga TBS," ujar Bupati Pessel Rusma Yul Anwar beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Passel, Novermal Yuska pun mendukung penuh program Pemkab Pessel tersebut. 

"Program itu tetap kita dukung. Tapi, tim penetapan harga juga harus segera dibentuk. Karena, di Pessel, kini ada 41 ribu hektare kebun rakyat yang harus dilindungi," kata Novermal saat berbincang dengan elaeis.co, Senin (19/12).

Menurutnya,  dasar penetapan harga TBS kebun rakyat adalah perhitungan rendemen dan mutu. Kemudian disepakati harga yang proporsional sebagaimana yang diamanatkan Pergub Sumbar Nomor 28 Tahun 2020.

"Bupati tetap harus membentuk tim penetapan harga TBS kebun rakyat. Supaya ada kepastian harga yang proporsional bagi pekebun swadaya. Kami di DPRD juga akan terus mendorong terbentuknya Tim Penetapan Harga TBS kebun rakyat di Pessel," ujarnya.

Dari pengamatannya, jika tim penetapan kebun rakyat ini terbentuk maka persoalan ekonomi 20% masyarakat Pessel teratasi dengan sendirinya. 

Sebab, jika rata-rata 1 keluarga punya 2 hektare kebun kelapa sawit, berarti 41 ribu hektare itu ada 20 ribuan keluarga yang bergantung hidup di sektor kelapa sawit. Lalu ada pula para pekerja yang bergantung di industri tersebut.

"Setidaknya ada 100 ribu orang dari 500 ribu orang jumlah penduduk Pessel yang bergantung hidup di kebun kelapa sawit akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tandasnya.