Balikpapan, elaeis.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Isran Noor menegaskan bahwa persoalan hutan dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk negara-negara maju di dunia. Pernyataan itu dia lontarkan saat membuka Workshop Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

"Jangan kita disuruh menjaga hutan, tapi mereka yang justru merusak hutan duluan," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (8/9).

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia itu menjelaskan, selama ini negara-negara maju membangun industri besar dengan merusak hutan atau deforestasi dan menghasilkan emisi yang juga sangat besar. "Sekarang mereka menuntut negara-negara pemilik hutan seperti Indonesia konsisten menjaga hutan dengan berbagai kampanye. Tapi mereka sendiri enggan membantu upaya penyelamatan hutan dan berkontribusi atas upaya-upaya tersebut," kritiknya.

Lebih dari itu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa masih juga menyerang Indonesia. Salah satunya dalam bentuk larangan ekspor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya ke Eropa karena menilai perkebunan sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan. 

"Padahal mereka duluan yang merusak hutan. Mereka hanya menanam bunga matahari yang enam bulan harus dipanen dan rata lagi jadi tanah. Coba, lebih ramah lingkungan mana dengan perkebunan sawit?" ucapnya. 

Dia menegeaskan bahwa sawit adalah pohon yang usianya bisa sampai 30 tahun. Selama itu pula sawit akan menahan panas saat terik, menahan dan menyimpan air saat hujan. 

"Sawit kita juga banyak menghasilkan oksigen untuk dunia. Dan sawit di Kaltim khususnya, bukan ditanam di hutan. Tapi areal bukan hutan. Namanya, areal penggunaan lainnya atau APL, bukan juga lahan gambut," tandas Gubernur.

“Jadi saya tegaskan, ini bukan soal lingkungan, tapi persaingan. Persaingan minyak dari bunga matahari dengan sawit,” tegasnya.

Khusus perkebunan sawit di Kaltim, Gubernur Isran menegaskan pengusaha dan masyarakat sangat konsisten menjaga areal konservasi tinggi dengan beragam hayati dan habitat di dalamnya.  

Dijelaskan pula bahwa sejak lebih dari 10 tahun lalu Kaltim telah berkomitmen menjaga hutan dan lingkungan. Menjadikan isu lingkungan dalam RPJMD 2018-2013 dan menggaungkan Program Kaltim Hijau atau Kaltim Green. 

Kaltim juga membuat berbagai regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk mitigasi perubahan iklim dan perkebunan berkelanjutan. Semua dilakukan melibatkan berbagai komponen daerah, masyarakat, pemerintah dan NGO serta LSM. 

"Dan faktanya, upaya penurunan emisi karbon kita sudah dibayar oleh World Bank sebesar USD 20,9 juta dari total USD 110 juta melalui program FCPF Carbon Fund. Kita berhasil menurunkan 32 juta ton CO2eq dari target 22 juta ton. Masih ada kelebihan 10 juta ton," paparnya. 

Dana karbon untuk Kaltim secara keseluruhan mencapai Rp 1,3 triliun. Saat ini dana kompensasi karbon itu telah disalurkan ke kabupaten dan kota di mana masyarakat penerima manfaat secara konsisten telah menjaga hutan di sekitar mereka.