Komoditi 

Gubernur Riau Surati Bupati dan Wali Kota Soal Peta Perkebunan

Gubernur Riau Surati Bupati dan Wali Kota Soal Peta Perkebunan
Gubernur Riau Syamsuar. Foto istimewa

Pekanbaru, Elaeis.co - Gubernur Riau, Syamsuar mengirimi surat ke bupati dan wali kota di Riau untuk meminta bantuan dalam pengumpulan data serta peta perkebunan yang ada di wilayah masing-masing. Surat yang berisi perihal pendataan kebun kelapa sawit di kawasan hutan itu teregistrasi dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021.

Surat itu merupakan tindak lanjut dari orang nomor satu di Riau atas adanya surat dari  Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021 lalu.

Berikut isi empat point yang dipaparkan Gubernur Riau dalam surat yang dilihat Elaeis.co Rabu (20/10);

Sehubungan dengan surat Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021. Tanggal 15 September 2021, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2021 dan Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit, telah diintruksikan untuk pengindentifikasikan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan, terutama yang belum mengajukan permohonan penyelesaian ke KLHK RI.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan saudara untuk mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan (format shp) di wilayah saudara berada pada kawasan hutan, serta mendorong pemiliki kebun agar mengajukan permohonan penyeleaaian ke KLHK RI.

3. Data perkebunan sebagai mana tabel pada lampiran surat ini, agar disampaikan kepada kami dalam waktu tidak terlalu lama sebagai bahan tindak lanjut arahan tersebut.

4. Perlu disampaikan bahwa penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan selain akan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara dari PNBP. Kegiatan pemanfaatan hutan mau pun denda, administratif sesuai perundang-undangan.

Bukan hanya kepada para bupati dan walikota, surat itu juga ditembuskan ke Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LHK). Kemudian Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta Kapolda dan Ketua DPRD Riau.

Editor: Sany Panjaitan