Medan, elaeis.co - Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) DPW Sumatera Utara (Sumut) ikut mendukung langkah pemerintah yang akan menetapkan harga crude palm oil (CPO) secara mandiri. Rencana ini ditargetkan Kemendag akan terealisasi pada Juni 2023 mendatang.

Menurut Ketua DPW APKASINDO Sumut, Gus Dalhari, langkah ini merupakan terobosan terbaru dari pemerintah. Menurutnya, sudah selayaknya langkah ini diambil karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

"Kita produsen terbesar, namun tidak memiliki acuan harga yang mewakili kondisi kita," ujarnya, Rabu (1/2).

Ia berharap langkah ini terealisasi dengan lancar dan berdampak positif bagi para petani kelapa sawit se-Nusantara. Menurut Dalhari, idealnya jika dilaksakan akan lebih baik jika dilakukan penetapannya secara mingguan.

"Bagusnya harga ditetapkan dalam mingguan, bukan bulanan seperti yang terjadi saat ini," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gimni, Sahat Sinaga, mengatakan sudah tepat jika Indonesia sebagai Price -Setter CPO. Sebab Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Kendati begitu, untuk mewujudkan hal itu perlu institusi yang independen. Artinya tidak terlibat dalam dunia atau aktivitas usaha di sektor kelapa sawit.

"Sedapat mungkin institusi penetap harga CPO ini juga punya sawit secara fisik dan tidak hanya sebagai "macan-kertas" saja," katanya kepada elaeis.co, Selasa (31/1).

Tak hanya itu, menurutnya, parameter untuk penetapan harga tersebut tetap diusahakan sebagai elemen bagian besar dari faktor "supply-demand" dan ada proyeksi situasi pasar di masa depan. 

Sebetulnya, kata Sahat, dalam sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini, Kemendag telah menjalankan peran "price-setter" ini secara bulanan. Ia adalah Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO.

"Atas basis HPE ini lah sebagai pedoman bagi para exportir untuk membayar besaran Bea Keluar ( BK) yang disetorkan ke kas negara dan Pajak Ekspor (PE) yang disetorkan  ke kas BPDPKS," beber Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) tersebut.