POPSI juga menilai pendekatan pemerintah masih cenderung reaktif dalam merespons fluktuasi harga TBS. Menurut mereka, penurunan harga yang terjadi di lapangan tidak hanya dipicu oleh faktor teknis, tetapi juga ketidakpastian kebijakan di sektor sawit.

Salah satu yang disoroti adalah wacana kebijakan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dinilai belum memiliki kejelasan regulasi. 

Ketidakpastian ini, menurut POPSI, menimbulkan kekhawatiran di pasar dan berdampak pada aktivitas perdagangan Crude Palm Oil (CPO) di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Fenomena penarikan transaksi atau withdraw dalam tender CPO disebut meningkat, yang kemudian memicu spekulasi di tingkat pelaku usaha dan berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

“Ujung-ujungnya petani swadaya yang berada di rantai paling bawah harus menanggung imbas penurunan harga,” kata Darto.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga harga TBS sesuai ketentuan daerah dan peraturan gubernur. Sementara itu, POPSI menekankan pentingnya dialog agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak di pasar.