Tenggarong, elaeis.co - Upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Tak bisa jalan sendiri, ratusan perusahaan yang beroperasi di Kukar diajak berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono lantas menggagas Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK). Untuk menggolkan program ini, dia pun mengundang semua perusahaan di Kukar. 

Tercatat 118 perusahaan batu bara dan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit memenuhi undangan tersebut. Sunggono lantas menggelar rapat yang turut dihadiri Kepala Bagian SDA Muhammad Reza, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor selaku Plt. Kepala DLHK Kukar, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sunggono mengungkapkan bahwa Kabupaten Kukar saat ini tengah menghadapi tiga masalah besar. Yakni kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

"Tiga tantangan besar itu menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan. Pemerintah tak bisa sendiri, untuk itu perlu peran berbagai pihak termasuk perusahaan," jelasnya dalam keterangan resmi Pemkab Kukar dikutip Jumat (27/10).

Menurut Sunggono, tiga masalah besar tersebut harus segera diputus dengan menggalakkan program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK). "RBPK merupakan wadah untuk memastikan sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat, khususnya pada sekitar wilayah kerjanya," tegasnya.

Menurutnya, melalui progam RBPK, kegiatan corporate social responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diberikan oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih fokus, terintegrasi, dan tepat sasaran.

"Untuk itu, Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR kepada perusahaan agar sejalan dengan prinsip fokus, bertahap, dan berkelanjutan," paparnya.

Kegiatan yang disusun pun harus memiliki road map yang jelas. Terutama berkaitan dengan sasaran, manfaat, serta tindak lanjut sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, yaitu "by name dan by address".

"Selama ini CSR yang diberikan oleh perusahaan masih sporadis. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan," tandasnya.

Ia menegaskan, program atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur saja. Akan tetapi, juga harus berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya.

"Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi," tegasnya.

"Perusahaan tidak perlu khawatir dalam memberikan CSR. Sebab, yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. Program RBPK dilakukan untuk memastikan perusahaan punya tanggung jawab yang sama kepada masyarakat," pungkasnya.