Medan, elaeis.co – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Baskami Ginting memimpin pertemuan untuk membahas optimalisasi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Asahan.

Baskami menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan CSR perusahaan kelapa sawit agar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Asahan. "Ini amanat undang-undang. Sebagian daerah kita, termasuk Asahan, memiliki perkebunan kelapa sawit. CSR harus disisihkan untuk mendukung pembangunan daerah," ungkapnya, Jumat (8/12/2023).

Dana CSR, menurut Baskami, harus dialokasikan secara merata ke berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, sosial, kemasyarakatan, dan olahraga. "Realisasinya harus sejalan dengan program daerah agar efektif dan tepat sasaran," tambahnya.

Baskami juga menyoroti dampak negatif dari perusahaan kelapa sawit terhadap infrastruktur dan menekankan asas proporsionalitas dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) komoditas sawit ke daerah. "Diperlukan perhitungan luas areal perkebunan dan tingginya aktivitas perkebunan sawit dalam menetapkan pembagian DBH komoditas sawit ke daerah," ujarnya.

Pendapat serupa diungkapkan Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap, yang menyoroti kewajiban perusahaan sawit menjalankan CSR sesuai dengan UU no. 40 tahun 2007. "Kita dorong agar optimalisasi CSR berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian daerah," tandasnya.

Baharuddin berharap adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait penajaman pembagian DBH kelapa sawit untuk daerah pemilik perkebunan sawit. "Sehingga kabupaten dan kota dengan areal perkebunan kelapa sawit dapat mengimplementasikan DBH tersebut untuk kemajuan pembangunan daerah," pungkasnya.