Jakarta, elaeis.co - Kisruh soal beasiswa sawit yang pelaksanaannya bakal dibikin kayak pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) itu, ternyata sudah dipersoalkan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, pada sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 76 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana  Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan. 

Kebetulan sosialisasi itu digelar oleh Kemenko Perekonomian bersama sederet stakeholder secara daring, dua hari lalu. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Machmud, juga ada di sana.  

"Sampai sekarang beasiswa anak-anak petani sawit belum jelas Bu Musdalifah, sementara sudah bulan Juli, kapan mau seleksi dan kapan mau kuliah lagi," kata lelaki 48 tahun ini kepada Musdalifah. 

Gulat mengaku sudah mempertanyakan beasiswa itu kenapa belum jalan. Tapi jawaban yang dia dapat justru bikin jengkel. 

Baca juga: KH DPP Apkasindo: Ada Upaya 'Merampok' Beasiswa Sawit

"Katanya mau dibuat kayak rekomendasi teknis (rekomtek) PSR. Masa beasiswa pakai rekomtek? Yang betul sajalah, beasiswa harus melalui verifikasi kabupaten, provinsi. Kurang kerjaan kita ini. Kalau saya bilang, beasiswa tak usah pakai rekomtek," pinta Gulat. 

Kepada Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo, Gulat juga bertanya, jawabannya sama; beasiswa sawit bakal pakai rekomtek. 

"Lah emang anak-anak kami mau diPSR apa? Beasiswa itu enggak usah banyak cengkunek (tingkah) lah. Langsung saja, mana anak petani dan buruh tani miskin, kuliahkan, ini cara kita menaikkan kelas petani, Bu. Janganlah hal kecil jadi hambatan. Enggak banyaknya duitnya itu, hanya bunga setengah hari nya itu dari duit Pungutan Ekspor yang sudah terkumpul," sindir Gulat. 

Protes soal beasiswa bakal harus pakai rekomtek juga datang dari Papua. "Ditjenbun mustinya punya program yang sama seperti BPDPKS, punya kontribusi nyata bagi petani sawit, jangan malah ikut mencaplok hak petani sawit," kata Terry Ansanay, Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW-Apkasindo) Papua, kepada elaeis.co, kemarin.   

Sampai saat ini kata lelaki 53 tahun ini, Ditjenbun belum punya program strategis yang berpihak kepada petani sawit. "Harusnya ada stimulus yang disiapkan Ditjenbun untuk mendukung BPDPKS mempercepat program PSR," katanya. 

Pekebun sawit di timur Nusantara kata ayah tiga anak ini butuh perhatian serius untuk percepatan PSR itu, termasuk dukungan beasiswa bagi anak anak pekebun sawit yang saat ini sedang dipersiapkan untuk diusulkan sebanyak 10 orang.

"Masih banyak problem PSR yang harus diberesi biar gejolak di kalangan pekebun bisa teredam. Untuk ini Ditjenbun musti hadir. Sebab di daerah, masih banyak yang kurang paham, malah program PSR sudah berubah pula jadi alat politik elit lokal. Ini yang mestinya diperhatikan dan diseriusi oleh Ditjenbun, bukan hanya menciptakan regulasi tanpa pengawalan yang baik," katanya.