Jakarta, elaeis.co - Beruntunglah Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung kebagian jadi pembicara terakhir pada webinar 'Strategi Membangun UMKM Berbasis Kelapa Sawit di Era Pandemi' yang ditaja oleh sariagri.id, kemarin. 

Dan beruntung anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah yang juga jadi pembicara di acara itu, lebih dulu tampil ketimbang Gulat. Jadi, apa yang disentil oleh perempuan 49 tahun ini tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), langsung tertepis di sana. Lho...

Awal ngomong, perempuan kelahiran Jombang ini masih membahas soal keberadaan kebun sawit rakyat yang luasnya mencapai 40% --- versi Kementan 42% --- dari total 16,38 juta hektar, tapi hasil produksinya sangat memprihatinkan.

Baca juga: Pergi ke Malaysia, Pak Menteri Kepincut Ini

"Hasilnya enggak sebanding dengan luas lahannya. Pada 2017 misalnya, hanya 13,19 juta ton atau sekitar 37,75% dari total produksi CPO Nasional. Sementara produksi kebun swasta, mencapai 19,98 juta ton atau 56,92%. Ini menunjukkan kalau kebun sawit rakyat tidak kompetitif lantaran hasilnya sangat kecil sekali," katanya. 

Kecilnya hasil petani itu kata kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tak lepas dari benih yang jelek dan umur tanaman yang rata-rata sudah sangat tua. 

Nah, beres mengulas itu, Luluk kemudian mengatakan bahwa, BPDPKS belum punya komitmen yang kuat untuk bisa memperkuat posisi kebun sawit rakyat dan kelembagaan petani kelapa sawit. Beda dengan komitmen BPDPKS memberikan dukungan kepada korporasi. 

"Kajian NGO, BPDPKS masih punya persoalan dengan tata kelola yang kurang transparan, marjinalisasi petani atau kelompok tani, konflik kepentingan yang tak bisa dihindarkan lantaran komite di BPDPKS itu refresentasi perwakilan swasta,  sementara dari petani tidak ada," katanya. 

Nah, giliran Gulat ngomong, lelaki 48 tahun ini langsung memuji BPDPKS yang tahun ini sudah ofensif, sudah mau masuk menyerang. "Beda dengan tahun lalu yang hanya menerima serangan," kata Gulat.
 
Soal keberadaan petani sawit di BPDPKS, Gulat kemudian menyebut bahwa keterwakilan petani di sana justru sudah ada, di posisi tertinggi pula; Komite Pengarah (Komrah). Kebetulan perwakilan petani itu adalah Rino Afrino, yang juga Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. 

"Bu Luluk, saat ini, sawit teramat seksi untuk dibicarakan. Itulah makanya kalau ada orang membicarakan sawit, kami senang, sepanjang itu untuk kebaikan. Tapi kalau ada yang bilang sawit itu begini begitu, mungkin dia bukan petani, Bu," kata kandidat doktor lingkungan Universitas Riau ini semangat. 

"Apalagi kalau ada yang bilang BPDPKS itu tidak berguna, tak ada manfaat untuk petani. Wajar dia ngomong begitu, wong dia bukan petani," ujar Gulat. 

"Bu, kami petani merasakan, dengan adanya BPDPKS, harga sawit kami terjaga, apalagi ditambah dengan program Presiden Jokowi, Biodiesel (B30). Kalau kemudian di sana sini masih ada kekurangan, mari kita perbaiki. Kita beri saran. Itu yang betul. Kami sangat bahagia BPDPKS ada," tegas Gulat.