Jambi, elaeis.co – Dalam rangka memperingati Hari Bumi bertema “Ajum Arah: Urban Climate Action”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama jaringan komunitas dan pecinta alam mendeklarasikan pembentukan Desk Disaster WALHI Region Jambi di depan Kantor RRI Jambi pada Minggu, (26/4) kemarin.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi pernyataan sikap kolektif komunitas terhadap krisis ekologis yang dinilai semakin nyata di Provinsi Jambi.

Momentum ini menegaskan bahwa bencana yang selama ini disebut sebagai “bencana alam” sejatinya merupakan bencana ekologis yang lahir dari tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif serta kebijakan yang mengabaikan keselamatan rakyat.

Deklarasi Desk Disaster WALHI Region Jambi dibacakan oleh Narizki Andri. Ia menegaskan bahwa narasi “bencana alam” kerap digunakan untuk menyederhanakan persoalan sekaligus menutupi akar masalah yang sesungguhnya.

“Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa krisis ekologis merupakan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang harus segera dikoreksi,” ujarnya.

Desk Disaster ini diinisiasi oleh komunitas pecinta alam sebagai ruang bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Selain itu, wadah ini juga bertujuan mendorong respons cepat yang berpihak pada warga terdampak serta memastikan proses pemulihan berjalan secara adil dan partisipatif.

“Rakyat bukan sekadar korban, melainkan subjek utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga serta memulihkan ruang hidupnya,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, sikap kolektif komunitas yang dibacakan oleh Salva memperluas konteks krisis ekologis di Jambi, khususnya di wilayah perkotaan.

Komunitas menilai krisis tersebut bersifat struktural, ditandai oleh deforestasi, ekspansi perkebunan, kerusakan gambut, penurunan kualitas sungai, hingga meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekeringan.

Dalam konteks urban climate action, komunitas juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat perkotaan, mulai dari meningkatnya paparan radiasi akibat perubahan iklim, polusi udara dari emisi kendaraan, hingga ancaman keselamatan akibat aktivitas angkutan batu bara.

Selain itu, minimnya infrastruktur ramah lingkungan seperti jalur sepeda serta rendahnya komitmen terhadap gaya hidup rendah emisi dinilai semakin memperparah kondisi.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah kepada elaeis.co menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi tidak boleh berhenti pada seremoni semata.

“Krisis ekologis di Jambi, termasuk di wilayah perkotaan, adalah bukti bahwa arah pembangunan kita masih keliru. Tema Urban Climate Action harus dimaknai sebagai dorongan nyata untuk mengubah kebijakan dan memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Desk Disaster merupakan langkah konkret untuk memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi krisis sekaligus mendorong tanggung jawab negara.

Sebagai langkah ke depan, WALHI Jambi bersama jaringan komunitas mendorong sejumlah agenda perubahan, antara lain moratorium pembukaan hutan dan gambut, restorasi DAS Batanghari, penegakan hukum tanpa tebang pilih, transparansi perizinan, serta penguatan peran komunitas dan pemuda dalam menjaga lingkungan.

Deklarasi ini menjadi penegasan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama, keadilan ekologis sebagai arah perjuangan, dan perbaikan sistem sebagai keharusan yang tidak bisa ditunda.