Samarinda, elaeis.co - Mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit khususnya harga, setiap provinsi memiliki jurus andalannya masing-masing. Seperti belum lama ini tidak sedikit Pemerintah Provinsi yang menjadi sentra kelapa sawit di Indonesia, melayangkan surat edaran terhadap PKS agar tidak menurunkan harga secara sepihak usai lahirnya Peraturan Pemerintah tentang ekspor satu pintu yakni lewat BUMN.

Bukan hanya kepada PKS, Pemprov juga menekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan pengawasan ketat mengenai penetapan harga komoditi andalan Indonesia itu.

Kendati begitu, meski langkah tersebut berhasil dan membuat harga kembali bangkit, namun tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani swadaya atau petani mandiri. Pasalnya harga TBS sawit petani mandiri masih dibeli dengan harga yang lebih rendah dari harga kelapa sawit milik petani mitra plasma.

"Kita sepakat langkah itu untuk kesejahteraan petani, tapi masalahnya yang banyak menikmati adalah petani plasma yang memang bermitra dengan perusahaan," ujar Daru Widiyatmoko selaku Sekretaris Apkasindo Kalimantan Timur (Kaltim) kepada elaeis.co, Kamis (18/6).

Menurut Daru, kemitraan antara petani dengan perusahaan harusnya juga menjadi fokus pemerintah saat ini. Seharusnya pemerintah mendorong terjalinnya kemitraan itu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan merata terhadap petani kelapa sawit.

"Saat ini di Kaltim, rata-rata perusahaan tidak mau bermitra dengan petani sawit swadaya. Mereka hanya bermitra dengan peta i plasma," sambungnya 

Untuk itu kata Daru, harga penetapan hanya dapat dinikmati petani plasma. Padahal petani swadaya juga berhak untuk mendapatkan harga yang sama. Sebab, saat ini kebun kelapa sawit petani swadaya tidak sedikit yang sudah dibangun menggunakan bibit berkualitas dengan pola pemeliharaan yang juga bagus.

"Sudah saatnya perusahaan mau, suka dan rela untuk bermitra dengan Petani Swadaya. Malah harus bermitra selayaknya inti dan plasma," tegasnya.

Daru berharap pemerintah ikut mendorong percepatan kemitraan ini untuk mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit nasional.