Jakarta, elaeis.co - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mempertanyakan apa motif Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) boleh melalui kemitraan dengan perusahaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), dua hari lalu. RDP ini ditayangkan langsung di youtube dan disaksikan oleh elaeis.co.

Waktu itu kebetulan giliran Plt Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Ali Jamil, yang paparan. Mendapat pertanyaan seperti itu, Jamil gelagapan. "Mungkin Pak Sekjen bisa menambahkan," Jamil melempar ke Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono. 

Baca juga: 'Menelanjangi' Kementan

Kasdi tak langsung menjawab lemparan pertanyaan itu. Inilah yang membuat Sudin jengkel. "Jangan saling lemparlah. Dirjen bilang ke Sekjen, Sekjen bilang Dirjen, jawab," Sudin gusar.   

"Seperti yang dibilang Pak Ali tadi, bahwa frame PSR itu ada dua cara. Rekomtek Dirjenbun masih berjalan, namun kemitraan itu langsung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan itu keputusan Komite Pengarah," urai Kasdi. 

Meski ada yang melalui kemitraan kata Kasdi, Dirjenbun masih tetap memberikan rambu-rambu terkait pedoman teknis. 

Entah lantaran gugup atau jengah, Kasdi terkesan mulai menyalahkan BPDPKS soal nongolnya frame kemitraan itu. "Awal mulanya BPDPKS ingin percepatan, nah, apa rekomtek kurang cepat? Sebenarnya BPDPKS lebih confidence dengan rekomtek. Tapi Komite Pengarah (Komrah) nya memutuskan harus dimitrakan supaya bisa akselerasi," terangnya. 

Meski begitu kata Kasdi --- kemitraan di bawah BPDPKS ---, soal persyaratan bibit, persyaratan tanam, aturan mainnya tetap masih dari Dirjenbun.

Baca juga: Rame-rame 'Mengebiri' Petani Sawit

"Anda yakin enggak kemitraan akan membina PSR? Yakin nggak? Banyak pengusaha perkebunan kelapa sawit  kewajiban 20% nya enggak jalan, apalagi itu? Makanya saya bertanya, kok begini? Entah Menteri Pertanian entah Sekjen ditekan oleh Komrah. Eh, jangan salah, Komrah itu sederajat lho," ujar Sudin. 

"Enggak ada bos, yang namanya kemitraan membela petani. Enggak ada. Bohong itu! Kenapa, ditekan sama Komrah ya supaya melepas PSR itu? Tadi Anda mengatakan supaya kerjanya lebih efisien, lebih cepat. Berarti selama ini Dirjenbun dianggap menghambat, gitu?" Sudin mencibir.