Pekanbaru, elaeis.co - Lelaki 51 tahun ini tampak kesal saat menyampaikan program-program bantuan untuk petani sawit.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) itu, realisasi program yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selama ini, selalu jauh dari target.

Alhasil, BPDPKS sering menjadi sasaran kritik. "Padahal serapan dari dana BPDPKS terkait Sarpras seperti PSR sangat tergantung kepada rekomtek yang diterbitkan oleh Ditjenbun. Tak mungkin dana dari BPDPKS terserap tanpa rekomtek," jelas Gulat.

Apalagi, kata Gulat ME Manurung, C.IMA, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Yang tahun lalu capaiannya hanya sekitar 37 persen.

"Tahun 2023 capaiannya kan tidak jauh beda dengan 2022. Dari target 180 ribu hektar, tahun 2022 hanyan 28 ribu hektar, dan 2023 itu tidak lebih dari 68 ribu hektar," kata Gulat.

"Artinya kan masih tidak tercapai," imbuhnya, saat bincang-bincang dengan elaeis.co, belum lama ini.

Tentu, lanjut Gulat, minimnya capaian PSR ini lagi-lagi menjadi catatan khusus bagi Menteri Pertanian (Mentan) untuk mengevaluasi diri, di mana kendala utamanya.

Ayah dua anak ini kemudian membeberkan tiga persoalan yang membuat capaian PSR tak pernah mendekati target.

"Kita tau bahwa kendala utamanya itu ada di persyaratan yang berbelit-belit. Kendala kedua adalah banyaknya kementerian yang mencampuri sawit. Ketiga, berubah-ubahnya peraturan dari Kementerian Pertanian," bebernya.

Seluruh petani kelapa sawit di Indonesia, kata Gulat, berharap ada terobosan baru dari Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi capaian PSR itu.

"Ketika kendala itu dibiarkan, itu lah yang membuat petani sawit kecewa. Tentu di 2024 kita tidak ingin kekecewaan itu terulang lagi dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang disebutkan tadi," ujarnya.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat Medali Emas Manurung bersama Dewan Penasehat DPP APKASINDO  KH T Rusli Ahmad