Pekanbaru, elaeis.co - Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau K.H. Suher mengatakan pihaknya beruntung punya pejabat daerah yang peduli dengan petani sawit.

"Pak Syam (Syamsuar, Gubernur Riau - Red) sangat peduli dengan nasib dan kesejahteraan kami para  petani sawit di Riau," kata Suher, sebagaimana dilansir elaeis.co dari website resmi Pemprov Riau, Senin (3/7).

Saking pedulinya, tambah Suher, Gubri Syamsuar selalu menanyakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setiap minggu kepada Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Riau Zulfadli saat penetapan harga, yang kemudian mengcrosschecknya kepada Apkasindo Riau.

Yang dinilai fantastis, menurut Suher, Tim harga TBS kelapa sawit Riau sudah menetapkan harga TBS sawit untuk petani mitra swadaya. "Ini yang pertama kali di Indonesia," terang Suher, sambil menjelaskan dasar dari Harga TBS sawit mitra swadaya  adalah Pergub 77 Tahun 2020 tentang tataniaga TBS sebagai turunan Permentan 01 2018.

"PKS yang sudah bermitra swadaya baru 9 PKS dari 304 PKS di Riau, memang masih sedikit, tapi  ke depannya ini akan menjadi wajib hukumnya karena regulasi memerintahkan atau kami usulkan supaya cabut izin PKS nya," tegas Suher.

Keberhasilan Penetapan Harga TBS Mitra Swadaya telah menghebohkan 21 provinsi sawit lainnya, sehingga Disbun Riau dalam 1 bulan ini diketahui akan menerima beberapa provinsi sawit untuk studi banding.

"Saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubri bisa menjadi cermin kepada Saudara-saudara kami di provinsi lain untuk mendesak kepedulian  Gubernurnya," papar Suher.

Dikatakan, memang masih ada beberapa yang harus dipertegas terkhusus implementasi sebenar-benarnya harga TBS sawit penetapan Disbun di PKS-PKS. "Terkhusus petani mitra swadaya dan petani swadaya," katanya.

Untuk membereskan ini, Pemerintah Provinsi Riau sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau melalui Program Jaga Zapin, Program Kepedulian Kejati Riau terhadap petani sawit Riau.

"Sekali lagi, kami petani sawit di Riau sangat beruntung, karena selain Pak Gub, Pak Kajati Riau, Dr Supardi, SH.,MH, juga sangat komit dan peduli terhadap kami petani sawit," ujar Suher.

Kajati dalam pendampingan Tim Harga TBS Riau, tidak mau hanya di level rapat Tim Harga TBS Riau, tapi juga sampai ke PKS-PKS. "Makanya dalam waktu dekat Tim Satgas Jaga Zapin Riau akan Sidak ke beberapa PKS yang terkenal nakal dan curang," ungkapnya.

"Data terkait PKS tersebut sudah kami inventarisasi dan sudah kami laporkan ke Ketua Umum. Data ini akan kami serahkan ke Pak Kajati Riau dan Polda Riau," ujar Suher.

"Tak henti-hentinya kami mengatakan cukup beruntung, karena Pak Kapolda Riau Irjend Pol M Iqbal juga sangat komit menjaga kami petani sawit, dan hal ini langsung action melalui pertemuan Kapolres se-Riau dengan APKASINDO Riau membicarakan banyak hal," urai Suher.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA pun turut menanggapi kondisi harga TBS di 22 Provinsi Apkasindo.

"Saya sangat menyayangkan Gubernur yang tidak peduli akan nasib petani sawit di provinsinya, Gubernur seperti ini tentu akan menjadi catatan penting kami di 2024 nanti," ujarnya, Ahad (2/7).

Apkasindo, kata Gulat, memang bukan organisasi politik tapi tidaklah tabu jika mengatakan di Rakernas DPP APKASINDO yang dihadiri 22 Provinsi APKASINDO, 12 Juni lalu di Padang untuk memilih pemimpin yang peduli.

"Pilihlah pemimpin daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang peduli kepada nasib kita petani sawit dan jangan tergoda dengan janji-janji, tapi lihat track recordnya kaitannya ke kita petani sawit," tegas Gulat.

"Lihat saja provinsi yang nota bene sawit adalah salah satu sumber pendapatan utama masyarakatnya malah terabaikan. Pemerintah pusat sudah mengucurkan banyak program terkait produktivitas dan SDM petani sawit, malah untuk mendapatkan rekomendasi saja kepala daerah atau dinas yang menangani perkebunan malah enggan memberikan dukungan bahkan tidak memahami tupoksinya," katanya.

Seperti misalnya program Beasiswa BPDPKS-Kementan, banyak kepala daerah  dan Disbun tidak mengerti tujuan dari program beasiswa yang bersifat affirmative tersebut.

Demikian juga dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR), sangat banyak Bupati, Walikota dan Gubernur tidak peduli, padahal PSR adalah masa depan dan harapan petani sawit.

"Terkait ke Pergub Tataniaga TBS, saya sudah beberapa kali menghubungi pejabat terkait di salah satu provinsi supaya menerbitkan Pergub Tataniaga TBS di provinsi tersebut, alhamdulillah, sudah 3 tahun berlalu tidak terbit juga. Tim harga TBS ini dasar hukumnya adalah Pergub Tataniaga TBS," katanya.

Sementara Ketua Apkasindo Provinsi Banten, H Wawan, membenarkan apa yang dikatakan oleh Ketum Apkasindo, Gulat ME Manurung.

"Kami adalah juara bertahan harga TBS sawit terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Saat ini harga TBS sawit hanya Rp1.500-1.600 di PKS," tegasnya.

"Ini tidak terlepas dari belum terbitnya Tim Harga TBS ProvinsibBanten, apalagi Pergub Tataniaga TBS kami masih belum ada," keluh Wawan.