Ketapang, elaeis.co - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka mendorong sektor perkebunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Ketapang.

Turut mendampingi kunjungan kerja ini Wakil Ketua Komisi II DPRD Ketapang M. Eri Setyawan MAP serta sejumlah anggota Komisi II. Kedatangan rombongan disambut oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Riau, Supriadi MT beserta jajaran.

Sholeh mengatakan, kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk menggali solusi atas tantangan yang dihadapi petani sawit di Ketapang. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS), program peremajaan sawit rakyat (PSR), serta regulasi yang terus berkembang.

“Sebagai salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau telah memiliki berbagai kebijakan dan inovasi yang bisa menjadi referensi bagi Ketapang,” kata Sholeh dalam keterangan resmi Diskominfo Ketapang dikutip elaeis.co Jumat (21/2).

Dalam kunjungan itu, ada beberapa poin yang menjadi sorotan pihaknya. Di antaranya skema kemitraan petani dan perusahaan yang berkelanjutan. Di mana Riau telah berhasil membangun model kemitraan yang menguntungkan petani tanpa mengesampingkan kepentingan perusahaan perkebunan besar.

“Riau telah menunjukkan program PSR bisa berhasil. Hal ini bisa menjadi acuan bagi Ketapang untuk mempercepat regenerasi kebun sawit,” sebutnya.

Selain itu, penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas dalam perkebunan telah terbukti meningkatkan hasil panen dan efisiensi petani.

“Tak kalah pentingnya adalah kebijakan yang diterapkan di Riau, bisa menjadi inspirasi dalam merumuskan regulasi yang lebih berpihak kepada petani sawit Ketapang,” ungkapnya.

Salah satu hal yang menarik perhatian Ketua DPRD Ketapang adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang pembagian bibit sawit bersubsidi. Politisi dari partai Golkar ini menilai kebijakan tersebut sangat membantu petani, terutama yang kesulitan dalam permodalan untuk pengadaan bibit unggul sawit.

“Kami akan mempelajari dan mempertimbangkan bagaimana skema pembagian bibit bersubsidi di Riau bisa diterapkan di Ketapang. Ini sangat penting bagi petani kecil yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli bibit berkualitas,” paparnya.

“Jika memungkinkan, kami akan mengusulkan regulasi serupa agar petani Ketapang bisa mendapatkan manfaat yang sama,” sambungnya.

Setelah berdiskusi dengan Dinas Perkebunan Riau, rombongan DPRD Ketapang melanjutkan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Produksi Benih Tanaman Perkebunan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung proses produksi benih unggul yang dapat diduplikasi untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit di Ketapang.

Komisi II DPRD Ketapang berkomitmen untuk terus mendukung petani dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan langkah nyata dalam mencari solusi inovatif demi kesejahteraan petani.

Dengan adanya koordinasi dan studi banding seperti ini, diharapkan Kabupaten Ketapang dapat mengadopsi kebijakan-kebijakan sukses dari Riau, sehingga sektor perkebunan di Ketapang semakin maju dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kabupaten Ketapang dan Provinsi Riau dalam mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan petani.