Jakarta, elaeis.co - Pemerintah berencana akan menambah satu devisi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa.

Jika divisi itu terbentuk, maka tugas BPDPKS akan bertambah yakni tidak hanya fokus pada komoditi sawit tapi juga kakao dan kelapa.

Baca Juga : Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Menurut Ketua Umum Aspel-PIR, Setiyono, rencana penambahan divisi itu sah-sah saja demi kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi harus menggunakan jalan yang benar.

Sebab pada dasarnya roh BPDPKS hanya mengurusi kepentingan perkebunan kelapa sawit di Nusantara.

"Selama ini dampak yang dirasakan dari program BPDPKS sudah banyak dinikmati warga Indonesia. Misalnya subsidi minyak goreng dari dana sawit. Begitu juga biodisel, sawit yang membiayai," kata Setiyono kepada elaeis.co, Rabu (10/7).

Mestinya, lanjutnya, dana untuk mengurusi kakao juga harus berasal dari kakao. Begitu juga kelapa, harusnya juga dari kelapa.

"Harapan kita begitu. Sebab untuk menaikan biaya PSR demi kepentingan petani sawit, sampai sekarang belum terwujud. Padahal sudah diwacanakan beberapa bulan lalu dana PSR naik menjadi Rp60 juta/hektar. Namun belum juga terwujud," terangnya.

"Sekali lagi kita kasih saran dan meminta kepada pemerintah agar dana sawit harus khusus digunakan untuk kepentingan sawit, jangan ke yang lain," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan menambah satu devisi di BPDPKS untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai Rapat Terbatas mengenai komoditas kakao dan kelapa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (10/7).

Sebetulnya dalam rapat itu, Zulhas mengaku telah mengusulkan pembentukan badan sendiri yang fokus mengurusi kakao dan kelapa. Namun usulan itu ditolak Presiden Jokowi dan meminta kedua komoditas itu menjadi tanggung jawab BPDPKS.

"Kita sudah mengusulkan untuk membuat badan sendiri. Tapi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Ditambah satu divisi untuk mengurus kakao dan kelapa. Subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibit. Mungkin nanti ada risetnya, tapi digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.