Palembang, elaeis.co - Saat ini bibit tidak bersertifikat atau bibit palsu menjadi musuh utama target pemerintah yakni meningkatkan produksi kelapa sawit di Nusantara. Untuk itu petani meminta agar seluruh instansi terkait perkebunan kelapa sawit serius dalam pemberantasan peredaran bibit abal-abal tersebut.

Wakil Ketua Apkasindo Sumatera Selatan (Sumsel), M Yunus mengatakan bibit palsu tidak bersertifikat akan sangat merugikan petani. "Kita harus pangkas itu kecambah atau benih bibit abal-abal," terangnya, Rabu (24/5).

Dalam upaya pencegahan itu, Ia menilai Aparat Penegak Hukum (APH) perlu untuk dilibatkan. Bahkan perlu dilakukan lebih intensif lagi 

"Pemerintah berupaya melakukan perbaikan, tapi kapan mau perbaikan kalau masih ada bibit abal-abal di perkebunan kelapa sawit," paparnya.

Penggunaan bibit palsu tadi tentu menghambat petani untuk mendapatkan sertifikasi RSPO atau ISPO. Sebab salah satu syarat sertifikasi ini diberikan adalah status bibit yang jelas 

"Di Sumsel sangat sedikit petani yang mengerti asal usul bibit yang digunakan," katanya.

Padahal, lanjutnya, jumlah petani di Sumsel mencapai angka 300.000 orang. Tapi baru 60% yang siap untuk mengajukan proses RSPO.

Mayoritas, kata dia, kondisi ini terjadi dikalangan petani swadaya. Namun tidak sedikit juga petani swadaya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi itu.

"Untuk percepatan RSPO ini, pemerintah bisa mengambil langkah pendataan terhadap petani yang sudah memenuhi syarat. Sehingga terperinci mulai dari status lahan, kepemilikan dan sebagainya," tandasnya.