Rengat, elaeis.co - Sejak tanggal 2 Januari hingga 5 Juni 2023, kurang lebih ada 657 titik panas (hotspot) kebakaran lahan dan hutan muncul di beberapa daerah Provinsi Riau. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diselenggarakan secara virtual bersama Pemkab/Pemko se-Provinsi Riau, Rabu (7/6). 

Informasi tersebut diketahui elaeis.co, ketika pemerintah daerah Indragiri Hulu (Inhu) mengikuti rapat tersebut. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Kesra) Inhu, H. Syahruddin, hadir bersama Dandim 0302/Inhu, perwakilan Polres Inhu, Satpol PP Inhu, dan KPBD. 

Rapat koordinasi itu diawali dengan pemaparan Gubernur Riau, Syamsuar. Dia mengatakan bahwa jumlah keseluruhan hotspot itu terhitung sejak enam bulan terakhir di 11 kabupaten diantaranya, Bengkalis sebanyak 109 titik, Dumai 228 titik, Inhil 69 titik, dan Inhu 27 titik. 

Selanjutnya, daerah Kampar hotspot sebanyak 19 titik, Meranti 8 titik, Kuansing 23 titik, Pelalawan 23 titik, Rohil 92 titik, Rohul 31 titik, serta Siak 28 titik. Melihat kondisi ini, segala persiapan seperti sarana dan prasarana pendukung pengendalian karhutla telah dipersiapkan terdiri dari I pesawat TMC, 3 helikopter patroli, dan 3 helikopter water bombing, ujarnya. 

Ia menjelaskan, langkah Pemprov Riau untuk pengendalian Karhutla yakni setiap daerah sudah membetuk satgas Karhutla sampai ditingkat kelurahan/desa. Kemudian mendirikan posko, patroli rutin sebagai upaya mendeteksi dini dengan cara turun kelapangan rawan kebakaran. 

"Untuk ketersedian sumur bor ditaksir sebanyak 525 titik, sekat kanal, embung sebanyak 1.546 unit. Kalau peralatan pompa pendaman ada 817 unit dan selang pemadaman 1.499 roll," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menambahkan bahwa sampai 6 Juni tercatat jumlah kejadian bencana sekitar 1.705 didominasi bencana banjir dan cuaca ekstrem. 

"Seyogyanya pemerintah daerah menyusun peraturan daerah tentang Karhutla untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi, serta mengalokasikan biaya yang memadai," ungkapnya.