Bogor, elaeis.co -- Tantangan industri kelapa sawit Indonesia semakin kompleks. Tidak hanya menyangkut peningkatan produktivitas dan kontribusi ekonomi, tetapi juga legalitas lahan, konflik agraria, deforestasi, perubahan iklim, hingga tuntutan keterlacakan produk di pasar global.

 

Karena itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dr. Ir. Hariyadi, M.S., mendorong perubahan pendekatan dalam tata kelola sawit melalui konsep “Nexus Baru (7 TAS+)” yang mengintegrasikan berbagai aspek secara utuh dan saling terkait.

 

Konsep tersebut dipaparkan Prof. Hariyadi dalam Forum Diskusi Terbatas bertema “Membangun Ketahanan, Kemandirian Pangan dan Energi Melalui Nexus Baru Tata Kelola Sawit Berkelanjutan”  yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di IPB University, Bogor, Senin, 31 Agustus 2026.

 

Menurut Hariyadi, pendekatan parsial yang hanya berfokus pada peningkatan produksi atau persoalan lingkungan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan industri sawit saat ini.

 

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar persoalan produksi minyak sawit atau isu lingkungan semata. Keberlanjutan adalah tentang keterkaitan dinamis dan saling memengaruhi antara aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata ruang, hingga kelembagaan,” ujar Hariyadi.

 

Ia menjelaskan, konsep Nexus Baru melihat tata kelola sawit melalui keterkaitan berbagai dimensi kunci, mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola hingga kebutuhan pangan dan energi.

 

Dalam aspek lingkungan, kata Hariyadi, perhatian perlu diarahkan pada penanganan deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon, pemulihan tanah dan air, serta pengelolaan limbah.

 

“Sementara aspek ekonomi berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi, penguatan daya saing, penyerapan nilai tambah downstream, ekspansi ekspor, serta jaminan keberlanjutan pendapatan pelaku usaha dan petani,” katanya.

 

Dari sisi sosial, menurut Hariyadi, tata kelola sawit juga harus memperhatikan kesejahteraan petani swadaya, perlindungan hak tenaga kerja, pemenuhan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, penyelesaian konflik agraria, serta pembangunan wilayah yang inklusif.

 

Selain itu, aspek tata kelola membutuhkan kepastian hukum dan legalitas lahan, transparansi rantai pasok (traceability), akuntabilitas kelembagaan, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

 

“Penegakan kepastian hukum, penyelesaian legalitas lahan, transparansi rantai pasok (traceability), akuntabilitas kelembagaan, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan juga sangat penting,” ujarnya.

 

Pangan dan Energi Harus Terintegrasi

 

Hariyadi juga menekankan pentingnya menempatkan industri sawit dalam konteks ketahanan pangan dan transisi energi.

 

Menurut dia, peran sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional harus berjalan beriringan dengan upaya pengembangan energi terbarukan, termasuk melalui program biodiesel.

 

Namun, integrasi tersebut tetap harus memperhatikan tata ruang dan alokasi lahan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

 

“Keseimbangan peran sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus transisi energi terbarukan melalui program biodiesel tanpa mengorbankan alokasi tata ruang lahan,” katanya.

 

Menurut Hariyadi, seluruh aspek tersebut tidak dapat dikelola secara terpisah. Kebijakan yang dibuat untuk satu sektor dapat menimbulkan dampak terhadap sektor lainnya.

 

Karena itu, pendekatan Nexus Baru menuntut penentu kebijakan dan pelaku industri untuk memperhitungkan keterkaitan dan dampak silang antardimensi sebelum mengambil suatu kebijakan.

 

“Melalui pendekatan integratif ini, satu kebijakan tidak boleh lagi dibuat secara terisolasi. Penentu kebijakan dan pelaku industri dituntut memperhitungkan dampak silang antardimensi agar setiap regulasi yang diterapkan menghasilkan dampak positif yang berimbang,” pungkasnya.-